Soal Pengaturan Jam Kerja, Polda Metro Jaya Tunggu Putusan Pemerintah Daerah Ilustrasi kemacetan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Usulan perubahan jam kantor demi mengurai kemacetan di Jakarta, belum menemui titik terang.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menyebutkan, pihaknya sudah menyerahkan kajian mengenai tingkat kemacetan di DKI Jakarta kepada para stakeholder lainnya.

Baca Juga:

Butuh Kewenangan Pemerintah Pusat untuk Wujudkan Pengaturan Jam Kerja di Jakarta

Kajian dalam bentuk tertulis yang berisi faktor penyebab, dampak dan solusi saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah.

“Nanti didiskusikan baru diputuskan kita bersama,” ujar Latif saat ditemui wartawan, Jumat (23/9).

Latif menuturkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bukanlah sebagai penentu tunggal dalam sebuah keputusan regulasi.

Namun pihaknya sudah memberikan data mengenai situasi dan kondisi di lapangan.

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Masih Ingin Ada Pengaturan Jam Kerja Buat Urai Kemacetan

“Kita sudah memberikan data, kita rapatkan, dan sudah didiskusikan kepada beberapa pihak. Ini loh data yang ada di lapangan yang bisa saya sampaikan ke ke mereka,” paparnya.

Latif menambahkan, pentingnya kolaborasi para pemangku kebijakan sangatlah diperlukan dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.

Namun masyarakat juga diperlukan perannya dalam solusi kemacetan.

“Jadi saya memohon betul kemacetan ini bukan hanya tanggung jawab petugas tetapi juga tanggung jawab seluruh pemakai jalan,” tandasnya. (Knu)

Baca Juga:

Landasan Hukum Pengaturan Jam Kerja Kantor, Wagub DKI Tunggu Diskusi dengan Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Lagi Kerbau Keramat Milik Keraton Solo Mati
Indonesia
Satu Lagi Kerbau Keramat Milik Keraton Solo Mati

"Kerbau bule itu bukanlah kerbau bule yang ikut kirab malam satu sura. Matinya Senin kemarin dengan kondisi riwayat PMK," ucap Kepala Bidang Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Solo, Agus Sasmita, Selasa (16/8).

12 Penambang Emas di Madina Tewas Tertimbun Tanah
Indonesia
12 Penambang Emas di Madina Tewas Tertimbun Tanah

Sebanyak 12 penambang tewas tertimbun tanah saat mencari butiran emas di Desa Bandar Limabung, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Ancaman Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Muhadjir: Libur Nataru Diperketat
Indonesia
Ancaman Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Muhadjir: Libur Nataru Diperketat

"Kita atur ketat libur Nataru seperti tahun lalu, terutama jangan dicurigai macem-macem. Tidak ada cuti," pungkasnya

Pemprov DKI Tindak Lanjuti Penamaan Jalan Ali Sadikin Usai Disemprot Ketua DPRD
Indonesia
Pemprov DKI Tindak Lanjuti Penamaan Jalan Ali Sadikin Usai Disemprot Ketua DPRD

DKI Jakarta akan menindaklanjuti usulan DPRD yang ingin mengganti nama Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat menjadi Ali Sadikin.

86 Juta Warga Bakal Mudik, Begini Persiapan Anak Buah Jokowi
Indonesia
86 Juta Warga Bakal Mudik, Begini Persiapan Anak Buah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melakukan mudik pada Lebaran 2022 ini. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan pelaksanaan mudik ini dengan matang baik dalam protokol kesehatan.

Haedar Nashir Masuk Peringkat 37 Daftar Top 100 Ilmuwan Sosial
Indonesia
Haedar Nashir Masuk Peringkat 37 Daftar Top 100 Ilmuwan Sosial

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir masuk dalam daftar Top 100 Ilmuwan Sosial di Indonesia versi Alper-Doger (AD) Scientific Index tahun 2022.

Jaring Caleg Sejak Dini, Zulhas Kampanyekan Politik Jalan Tengah
Indonesia
Jaring Caleg Sejak Dini, Zulhas Kampanyekan Politik Jalan Tengah

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terus melakukan kampanye politik di internal partainya dengan mengusung politik jalan tengah. Hal itu digaungkan saat melakukan koordinasi secara internal PAN Jatim, yang dikemas dalam bentuk raker dengan tema "Konsolidasi Saksi Nasional", di Sheraton Surabaya.

Ukraina Minta Bantuan Indonesia soal Invasi Rusia
Indonesia
Ukraina Minta Bantuan Indonesia soal Invasi Rusia

Ukraina meminta Pemerintah Indonesia untuk bersuara lantang soal invasi militer Rusia ke wilayahnya. Ukraina mengatakan suara Indonesia bakal didengar semua pihak.

Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI
Indonesia
Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembuatan cyber army merupakan hak MUI. Pemprov tak bisa ikut campur dengan urusan mereka.

 82 Persen Perguruan Tinggi Sudah Siap Laksanakan PTM
Indonesia
82 Persen Perguruan Tinggi Sudah Siap Laksanakan PTM

Berdasarkan survei yang telah dilakukan Kemendikbudristek, perguruan tinggi maupun swasta sebanyak 82 persen sudah siap melaksanakan PTM.