Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 November 2020
Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan
Ilustrasi: Sejumlah pengunjung memadati kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat, Minggu (1/11/2020). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.

MerahPutih.com - Wacana libur panjang akhir tahun sedang digodok pemerintah. Data harian yang dihimpun Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan lonjakan kasus harian COVID-19 usai libur panjang 28 Oktober - 1 November lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah berhati-hati. Terutama dalam memutuskan kebijakan soal libur panjang akhir tahun 2020 dan memikirkan langkah antisipatifnya.

Menurut dia, setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatu sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya.

Baca Juga:

Libur Akhir Tahun Dipotong, Pengusaha Wisata Tambah Rugi

Ia meyakini, libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahmi keluarga atau wisata.

"Kita tidak ingin hal ini justru memicu lonjakan kasus," kata Netty yang juga Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR, dalam rilis kepada wartawan, Kamis (26/11).

Netty meminta pemerintah agar melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)
Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)

Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut, apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata.

"Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Baca Juga:

11 Hari Libur di Desember, Ini Yang Bakal Dilakukan Kemenhub

Netty berharap pemerintah melakukan skema antisipasi. Termasuk semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

"Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran prokes," katanya.

Netty berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan prokes pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

"Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya," tutup istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini. (Knu)

Baca Juga:

PT KAI Buka Pemesanan Tiket Untuk Libur Natal dan Tahun Baru

#Virus Corona #Netty Heryawan #Libur Panjang
Bagikan
Bagikan