Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan Ilustrasi: Sejumlah pengunjung memadati kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat, Minggu (1/11/2020). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.

MerahPutih.com - Wacana libur panjang akhir tahun sedang digodok pemerintah. Data harian yang dihimpun Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan lonjakan kasus harian COVID-19 usai libur panjang 28 Oktober - 1 November lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah berhati-hati. Terutama dalam memutuskan kebijakan soal libur panjang akhir tahun 2020 dan memikirkan langkah antisipatifnya.

Menurut dia, setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatu sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya.

Baca Juga:

Libur Akhir Tahun Dipotong, Pengusaha Wisata Tambah Rugi

Ia meyakini, libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahmi keluarga atau wisata.

"Kita tidak ingin hal ini justru memicu lonjakan kasus," kata Netty yang juga Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR, dalam rilis kepada wartawan, Kamis (26/11).

Netty meminta pemerintah agar melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)
Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)

Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut, apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata.

"Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Baca Juga:

11 Hari Libur di Desember, Ini Yang Bakal Dilakukan Kemenhub

Netty berharap pemerintah melakukan skema antisipasi. Termasuk semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

"Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran prokes," katanya.

Netty berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan prokes pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

"Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya," tutup istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini. (Knu)

Baca Juga:

PT KAI Buka Pemesanan Tiket Untuk Libur Natal dan Tahun Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City
Indonesia
Korban Mutilasi Ditemukan di Apartemen Kalibata City

"Iya betul (korbam berjenis kelamin pria)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Baru 3 Hari Menjabat, Donny Saragih Langsung Dicopot dari Dirut TransJakarta
Indonesia
Baru 3 Hari Menjabat, Donny Saragih Langsung Dicopot dari Dirut TransJakarta

Donny Andy S. Saragih berstatus terpidana kasus penipuan

15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi

“Terdapat juga perkembangan zonasi signifikan membaik, dan selama ini tidak pernah memburuk,” sebut Wiku

Terbukti Jadi Perantara Suap Joko Tjandra, Tommy Sumardi Dihukum 2 Tahun Penjara
Indonesia
Terbukti Jadi Perantara Suap Joko Tjandra, Tommy Sumardi Dihukum 2 Tahun Penjara

Hukuman ini lebih berat ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum

 Pemda DIY Siapkan Suplemen dan Tempat Karantina Khusus ODP
Indonesia
Pemda DIY Siapkan Suplemen dan Tempat Karantina Khusus ODP

"Karantina ODP yakni di Asrama Haji Sleman dan juga di Badan Diklat di Kalasan,"jelas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

52 RS Bhayangkara Siap Tampung Pasien COVID-19
Indonesia
52 RS Bhayangkara Siap Tampung Pasien COVID-19

RS Brimob Kelapa Dua saat ini tidak menerima pasien berpenyakit selain covid-19

Akibat COVID-19, Indonesia Diprediksi Kehilangan Devisa Ratusan Triliun
Indonesia
Akibat COVID-19, Indonesia Diprediksi Kehilangan Devisa Ratusan Triliun

Kerugian bukan hanya dari sisi devisa, namun juga hilangnya mata pencaharian.

Anies Dinilai Blunder karena Ingin Berlakukan Ganjil Genap Sepeda Motor
Indonesia
Anies Dinilai Blunder karena Ingin Berlakukan Ganjil Genap Sepeda Motor

Penerapan kebijakan ganjil genap bagi pengendara sepeda motor terus menuai sorotan.

 PSI Keberatan Pemprov DKI Beli Mobil Robot Damkar Seharga Rp40 Miliar
Indonesia
PSI Keberatan Pemprov DKI Beli Mobil Robot Damkar Seharga Rp40 Miliar

Menurut anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, seringkali Pemprov DKI membeli barang dengan harga selangit tapi tidak maksimal digunakan.

Siswa dan Guru Sekolah Internasional Dilarang Masuk Sehabis Pulang dari Luar Negeri
Indonesia
Siswa dan Guru Sekolah Internasional Dilarang Masuk Sehabis Pulang dari Luar Negeri

Guru, siswa, dan wali murid sekolah internasional yang baru pulang dari luar negeri untuk tidak mendatangi lingkungan sekolah selama 14 hari.