Soal Penentuan Libur Panjang, DPR Peringatkan Pemerintah Tak Asal Buat Kebijakan Ilustrasi: Sejumlah pengunjung memadati kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat, Minggu (1/11/2020). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.

MerahPutih.com - Wacana libur panjang akhir tahun sedang digodok pemerintah. Data harian yang dihimpun Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan lonjakan kasus harian COVID-19 usai libur panjang 28 Oktober - 1 November lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah berhati-hati. Terutama dalam memutuskan kebijakan soal libur panjang akhir tahun 2020 dan memikirkan langkah antisipatifnya.

Menurut dia, setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatu sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya.

Baca Juga:

Libur Akhir Tahun Dipotong, Pengusaha Wisata Tambah Rugi

Ia meyakini, libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahmi keluarga atau wisata.

"Kita tidak ingin hal ini justru memicu lonjakan kasus," kata Netty yang juga Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR, dalam rilis kepada wartawan, Kamis (26/11).

Netty meminta pemerintah agar melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)
Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)

Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut, apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata.

"Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Baca Juga:

11 Hari Libur di Desember, Ini Yang Bakal Dilakukan Kemenhub

Netty berharap pemerintah melakukan skema antisipasi. Termasuk semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

"Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran prokes," katanya.

Netty berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan prokes pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

"Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya," tutup istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini. (Knu)

Baca Juga:

PT KAI Buka Pemesanan Tiket Untuk Libur Natal dan Tahun Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam
Indonesia
PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam

LBM PBNU mengangkat ilustrasi pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra.

Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB

Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan

Gelar Konser Dangdut, Wakil Ketua DPRD Tegal Terancam Dipenjara
Indonesia
Gelar Konser Dangdut, Wakil Ketua DPRD Tegal Terancam Dipenjara

Wakil Ketua DPRD Tegal, WE nekat menggelar konser dangdutan di tengah pandemi COVID-19. Apalagi, konser tersebut dipadati pengunjung.

Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?
Indonesia
Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

Fadli Zon: Gerakan Mahasiswa Ambil Alih Fungsi Parlemen Sebagai Alat Kontrol Pemerintah
Indonesia
Fadli Zon: Gerakan Mahasiswa Ambil Alih Fungsi Parlemen Sebagai Alat Kontrol Pemerintah

Imbas dari oposisi minoritas di parlemen mengakibatkan kamar legislatif tidak menjadi channel perjuangan rakyat

Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji
Indonesia
Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji

Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

LG Electronic Indonesia Terpukul 242 Karyawan Terpapar COVID-19
Indonesia
LG Electronic Indonesia Terpukul 242 Karyawan Terpapar COVID-19

Mereka pun harus menghentikan operasional pabrik dan mengalihkan fokus perusahaan ke penanganan COVID-19.

Regulasi Anyar, Program Kartu Prakerja Diklaim Lebih Tepat Sasaran
Indonesia
Regulasi Anyar, Program Kartu Prakerja Diklaim Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah menjamin tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja dengan adanya beberapa perubahan ketentuan yang sifatnya melengkapi peraturan sebelumnya.

Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera
KPR
Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera

Saat ini, tengah melakukan finalisasi seluruh aturan terkait BP Tapera. Dari 10 peraturan terkait BP Tapera, delapan peraturan diantaranya telah selesai diundangkan.