Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab, Gatot Sebut Pangdam Jaya tidak Salah Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.com - Langkah Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan anak buahnya mencopoti baliho bergambar Rizieq Shihab mendapatkan tanggapan dari Gatot Nurmantyo.

Mantan Panglima TNI itu enggan menyalahkan siapa-siapa terkait polemik penurunan baliho pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Baca Juga

Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI

"Secara konstitusi, sama-sama kita tahu ada batasan-batasan yang dilakukan seorang panglima bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai," ujar Gatot di Jakarta, Kamis (26/11)

Salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjelaskan TNI memang boleh memberikan bantuan kepada Polri atau pemerintah daerah, tetapi harus melalui aturan pelibatan.

"Kalau menurunkan baliho membantu Satpol PP itu perintah atasan, yakni atasan operasionalnya adalah Panglima TNI, atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah," tegasnya dikutip Antara, Jumat (27/11).

Pencopotan spanduk bergambar Rizieq Shihab oleh anggota TNI-Polri di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)
Pencopotan spanduk bergambar Rizieq Shihab oleh anggota TNI-Polri di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)

Kalau memang Pangdam Jaya memerintahkan penurunan baliho tanpa ada perintah dari atasannya, lanjut dia, pasti akan ada teguran.

"Saya tidak bisa langsung 'judge' Pangdam Jaya salah atau tidak. Lihat saja, kalau itu perintah Panglima TNI atau Presiden, ya, tidak bisa disalahkan. Kalau ternyata tidak ada perintah, tunggu saja teguran," sambungnya.

Hanya saja, Gatot mengingatkan bahwa dalam pelibatan TNI tidak boleh menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk tempur.

"Contoh, pesawat angkut, kapal rumah sakit (RS), kapal angkut boleh digunakan, tetapi alutsista kendaraan taktis tidak digunakan dalam memberikan bantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat sipil atau darurat militer," pungkasnya. (*)

Baca Juga

TNI Copoti Baliho Rizieq, Kuasa Hukum FPI: Nanti Bagian Perang Satpol PP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda
Indonesia
KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda

Dari investigasi yang dilakukan SFO tak tertutup kemungkinan terbukanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat.

Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka
Indonesia
Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka

Perbatasan baru akan dibuka sekitar 21 Juni 2021 dan berbagai kesiapan kini dilakukan termasuk regulasi yang mengaturnya mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah.

Gubernur dan Wagub Sumatra Barat Divaksin COVID-19
Indonesia
Gubernur dan Wagub Sumatra Barat Divaksin COVID-19

Vaksinasi itu adalah gelombang II yang dilakukan untuk pejabat Pemprov Sumbar.

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI
Indonesia
Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

Pemerintah memandang tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai aksi terorisme.

Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi
Indonesia
Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXI yang digelar di Gedung Islamic Center Jl. Dukuh Kupang 112-114, Surabaya, diwarnai kericuhan pada Selasa (23/3) malam WIB.

KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi
Indonesia
KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi

Seharusnya APIP bisa mengawasi agar tidak ada anggaran yang dikeluarkan SKPD DKI melebihi harga kontrak

BI Targetkan 12 Juta Usaha Pakai QR Code Buat Transaksi
Indonesia
BI Targetkan 12 Juta Usaha Pakai QR Code Buat Transaksi

BI mencatat sebanyak 85 persen pengguna QRIS adalah pelaku UMKM dari total enam juta merchant di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota memanfaatkan sistem pembayaran berbasis digital itu.

Tantangan Dokter RSHS Pisahkan Bayi Dempet Dada dan Perut
Indonesia
Tantangan Dokter RSHS Pisahkan Bayi Dempet Dada dan Perut

Semula tim dokter memperkirakan jalannya operasi akan memakan waktu 8-9 jam. Tapi nyatanya operasi selesai lebih cepat, yakni 6,5 jam. Sedangkan operasi pemisahannya memakan waktu 2,5 jam, yang dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 12.30 WIB, Rabu (7/4).

Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja di Monas
Indonesia
Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja di Monas

"Kami melakukan ini untuk kemanusiaan artinya kita menjaga jiwa dari manusia yang ada di Jakarta Pusat," jelas Heru

3 Hal Langka Ini akan Terjadi di Yogyakarta Saat Equinox
Indonesia
3 Hal Langka Ini akan Terjadi di Yogyakarta Saat Equinox

Fenomena Equinox akan terjadi di Kota Yogyakarta, Rabu (23/9).