Soal Pemecatan, M. Taufik Akui Belum Ada Pembicaraan dari Fraksinya Politisi Gerindra M Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Partai Gerindra sudah bulat memecat Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Surat pemberhentian pun sudah berada ditangan Fraksi Gerindra DPRD dari DPD DKI.

Namun ketika ditanyakan mengenai surat tersebut M. Taufik mengaku belum menerimanya hingga saat ini. Ia sendiri tidak tahu sebabnya dokumen pelengseran dirinya itu, belum sampai kepadanya.

Baca Juga:

Gerindra DKI Bantah Pencopotan M Taufik karena Dukung Anies Jadi Presiden

"Belum, saya belum terima surat, belum sampe sekarang," papar M. Taufik di Jakarta, Kamis (7/4).

Ketua Umum Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) JAYA ini tegaskan, sejauh ini juga belum ada pembicaraan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI ihwal pemecatan dirinya.

Informasi pemecatan tersebut diketahuinya dari Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria.

"Engga (ada pembicaraan di fraksi), saya sama Ariza aja berdua," urainya.

M. Taufik sendiri, tidak mengetahui alasan fraksinya itu tidak juga sampaikan pemecatan pada dirinya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

"Ya gatau, tanya sama yang ngirim surat, sampe hari ini," ucapnya.

Sebelumnya, DPD Gerindra DKI Jakarta memastikan jika M. Taufik dilengserkan sebagai Wakil Ketua DPRD. Surat pemecatan pun sudah berada di Fraksi Gerindra DPRD.

Namun, Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria tegaskan, pencopotan M. Taufik itu bukan disebabkan karena mendoakan Anies Baswesan menjadi Presiden 2024 mendatang.

"Bukan (karena mendoakan Anies jadi Presiden 2022)," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/4). (Asp)

Baca Juga:

M Taufik Hormati BK Putuskan Ketua DPRD Tak Bersalah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Janji Rampungkan 9 RUU Prioritas
Indonesia
DPR Janji Rampungkan 9 RUU Prioritas

Ia berjanji akan merampungkan sembilan rancangan undang undang (RUU) yang menjadi prioritas

PDIP akan Pecat Kader jika Tidak Dukung Ganjar di Pilpres 2024, Gibran: Ya Bagus
Indonesia
PDIP akan Pecat Kader jika Tidak Dukung Ganjar di Pilpres 2024, Gibran: Ya Bagus

"Ya Bagus (kader PDIP dipecat jika tidak dukung Ganjar Pilpres 2024), hubungannya dengan saya apa?," kata Gibran, Senin (31/7).

Masuk 7 Nama Bursa Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Tidak Pernah Ajukan Diri
Indonesia
Masuk 7 Nama Bursa Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Tidak Pernah Ajukan Diri

"Saya kan tidak pernah mengajukan diri (cawapres) ya wis," pungkas Gibran.

Tak Libatkan Menhan, Raker Komisi I DPR dengan Panglima TNI Disorot
Indonesia
Tak Libatkan Menhan, Raker Komisi I DPR dengan Panglima TNI Disorot

"Raker yang dilakukan Komisi 1 dengan Panglima TNI patut dipertanyakan karena tidak melibatkan Menteri Pertahanan yang memang sudah menjadi kewenangannya sebagai mitra kerja," ujar Ketua Ikatan Rakyat Aktifis Reformasi (IKRAR), Yaser Hatim

Pangdam Jaya Ajak BKPRMI Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Pangdam Jaya Ajak BKPRMI Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

Sebab ia memandang, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang, adanya potensi terhadap ancaman konflik sosial-politik.

Kata Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Kata Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Usai Diperiksa KPK

Eko Darmanto rampung dimintai klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait harta kekayaan yang dimilikinya, Selasa (7/3).

Din Syamsuddin Jadi Khatib Salad Id Warga Muhammadiyah di Jaktim
Indonesia
Din Syamsuddin Jadi Khatib Salad Id Warga Muhammadiyah di Jaktim

Panitia Shalat Id Aries mengatakan, telah menyiapkan tempat untuk kapasitas sekitar 5.000 jamaah dalam penyelenggaraan Shalat Id tersebut.

Melemahnya Kurs Rupiah Bisa Berdampak Pada Subsidi BBM
Indonesia
Melemahnya Kurs Rupiah Bisa Berdampak Pada Subsidi BBM

Pemerintah, juga terus memantau potensi-potensi diperlukannya penyesuaian terhadap pagu belanja di APBN yang dipicu situasi ekonomi global saat ini.

Pemkot Solo Kehilangan Pajak Reklame 15 Persen Akibat Larangan Iklan Rokok
Indonesia
Pemkot Solo Kehilangan Pajak Reklame 15 Persen Akibat Larangan Iklan Rokok

"Kita kehilangan 15 persen pemasukan iklan dari reklame rokok. Makanya perlu dilakukan optimalisasi-optimalisasi untuk menutup potential loss itu,” terang dia.

KontraS Nilai Demokrasi Semakin Mundur di Periode Kedua Jokowi
Indonesia
KontraS Nilai Demokrasi Semakin Mundur di Periode Kedua Jokowi

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya menilai, berbagai catatan yang disusun dalam laporan ini merupakan upaya konstitusional yang dilakukan masyarakat sipil dalam kerangka pengawasan di tengah lemahnya mekanisme check and balances yang dilakukan lembaga formal.