Soal Peleburan Kemenristek, PKS Pertanyakan Nasib Vaksin Merah Putih Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: dpr.go.id/jaka/man

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Penggabungan dua kementerian ini dinilai akan berdampak terhadap penelitian vaksin, khususnya vaksin Merah Putih.

"Peleburan Kemenristek berpotensi mengganggu jalannya penelitian vaksin Merah Putih karena vaksin yang digerakkan oleh enam lembaga itu berada di bawah koordinasi Kemenristek," kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Rabu (14/4).

Menurut Netty, pemerintah juga akan kehilangan kementerian yang memiliki fungsi untuk memetakan kebijakan serta strategi dalam bidang riset dan teknologi.

"Komitmen pemerintah perlu dipertanyakan. Sebenarnya Pemerintah mendukung inovasi dan riset untuk kemajuan bangsa atau tidak?" tegas dia.

Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: Istimewa

Netty mengatakan, minimnya dukungan negara terhadap riset dalam negeri terlihat jelas dari minimnya anggaran Kemenristek/BRIN. Pada tahun 2021 saja, melalui surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, alokasi anggaran Kemenristek/BRIN hanya sebesar Rp2,696 triliun.

“Kalau anggarannya kecil begini kita mau riset apa? Bahkan alokasi anggaran belanja riset kita tidak sampai satu persen dari PDB," kata dia.

Alokasi anggaran itu, kata Netty, berbeda jauh dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen tinggi untuk investasi dalam riset. Misalnya, Korea Selatan dan Jepang, dana riset mereka mencapai tiga sampai dengan empat persen dari PDB.

"Kalau mau yang lebih dekat bisa lihat Singapura yang di atas dua persen dan Malaysia di atas satu persen, sementara kita? Sangat tertinggal jauh” ujarnya.

Menurut dia, terhambatnya proses penelitian vaksin Merah Putih pasca penggabungan dua kementerian terlihat dari belum jelasnya kebijakan pemerintah terhadap enam lembaga penggerak vaksin Merah Putih.

Enam lembaga tersebut di antaranya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga.

"Hal itu juga yang disampaikan oleh Prof. Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman, yang mengaku belum punya gambaran sama sekali seperti apa kebijakan pemerintah terhadap vaksin Merah Putih," jelas dia.

Seharusnya, lanjut Netty, penelitian vaksin Merah Putih dan vaksin-vaksin buatan anak negeri lainnya harus didukung sepenuhnya dan tidak diganggu dengan kejadian-kejadian seperti ini.

"Kita menginginkan konsistensi kebijakan pemerintah untuk mendukung upaya penelitian vaksin dalam negeri. Disadari atau tidak, vaksin masih menjadi game changer dalam mengatasi COVID-19" ungkap dia.

Untuk itu, legislator Dapil Cirebon-Indramayu ini berharap penggabungan dua kementerian tersebut sama sekali tidak mengganggu proses pengembangan vaksin Merah Putih.

"Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang besar, kita sangat membutuhkan hadirnya vaksin COVID-19 karya anak bangsa. Kita harus belajar dari pengalaman, seperti saat Pemerintah India melakukan embargo vaksin," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona
Indonesia
Long Weekend Akhir Oktober Berisiko Tinggi Penyebaran Corona

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan potensi penularan masif COVID-19 sebagai dampak libur panjang Maulid Nabi pada akhir Oktober ini.

Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu
Indonesia
Malaysia Darurat COVID-19, Pimpinan DPRD: Jangan Sampai Jakarta Begitu

Pemerintah DKI harus sudah mempunyai upaya antisipasi lonjakan kasus dan varian baru COVID-19.

Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik
Indonesia
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik

Potensi jika Indonesia menjadi pemain global baterai kendaraan listrik yang bisa menghasilkan USD26 miliar pada 2030.

Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, olahraga skateboard tidak boleh dimainkan di atas trotoar.

Setuju Deklarasi Dukun di Banyuwangi, PKB: Bagus, Daripada Praktik Liar dan Merugikan
Indonesia
Kegembiraan Warga Pulau Matutuang Dapat Nikmati Listrik dari PLN
Indonesia
Kegembiraan Warga Pulau Matutuang Dapat Nikmati Listrik dari PLN

Pelayanan listrik dari PLN menjadi kado istimewa bagi warga menjelang HUT ke-75 Indonesia.

PTPN Sangat Bisa Menuntut Rizieq Shihab Secara Perdata
Indonesia
PTPN Sangat Bisa Menuntut Rizieq Shihab Secara Perdata

Sejauh ini, langkah hukum yang sudah diambil PTPN VIII, yakni melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri

Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan
Indonesia
Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan

"Dengan adanya program baru di Kepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit," katanya.

KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Jadi Pemimpin yang Berintegritas
Indonesia
KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Jadi Pemimpin yang Berintegritas

"KPK tidak ingin pejabat publik yang dipilih melalui proses politik tersebut kemudian memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati

DPRD DKI: Banjir di Jakarta akibat Pembangunan Trotoar Buruk
Indonesia
DPRD DKI: Banjir di Jakarta akibat Pembangunan Trotoar Buruk

Pembuatan trotoar yang dilakukan Pemprov DKI ini hanya nampak bagus dari luar atau tampilannya.