Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H mendatang.

Pasalnya, pemerintah sebelumnya sudah beberapa kali memberi imbauan atau larangan bepergian saat libur panjang, tetapi tetap ada peningkatan mobilitas warga.

“Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4).

Baca Juga:

Cegah Mudik Lebaran 2021, Layanan Transportasi Kereta Api Bakal Dikurangi

Puan mengakui, upaya mengatasi penyebaran COVID-19 sambil menjaga geliat perekonomian memang bukan hal mudah.

Pelarangan mudik memang dapat mencegah penyebaran virus, tetapi di sisi lain dapat berpengaruh pada perekonomian dari pusat ke daerah.

Politikus PDI-P itu pun menyebut, masyarakat juga bertanya-tanya mengapa mudik dilarang sementara tempat wisata boleh beroperasi meski tetap dibatasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)

Untuk itu, Puan meminta pemerintah untuk mematangkan kebijakan soal mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata agar pencegahan penyebaran COVID-19 dan upaya menjaga roda perekonomian dapat berjalan adil dan efektif.

"Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya," kata dia.

Baca Juga:

Dishub DKI Belum Bahas SIKM Larangan Mudik Lebaran

Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang masif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran COVID-19.

"Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama," ungkap Puan. (Knu)

Baca Juga:

81 Juta Orang Akan Pulang ke Kampung Halaman Jika Mudik Tak Dilarang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi
Indonesia
Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim telah menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan

KLB Demokrat Diberi Waktu Menkum dan HAM Yasonna Bereskan Berkas
Indonesia
KLB Demokrat Diberi Waktu Menkum dan HAM Yasonna Bereskan Berkas

Masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang terkait permohonan pengesahan kepengurusan.

Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen
Indonesia
Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen

Keterpakaian tempat tidur rawat inap dan ruang ICU di 98 RS Rujukan COVID-19 di Jakarta terjadi peningkatan selama sebulan terakhir.

PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo
Indonesia
PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo

PT Samudra Bahari Sukses diduga sebagai salah satu perusahaan pengekspor benih lobster atau benur yang turut menyuap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo..

[HOAKS atau FAKTA]: Hydro Oxy Mouth Freshener Spray Sembuhkan Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hydro Oxy Mouth Freshener Spray Sembuhkan Corona

Beredar promosi atau iklan di media sosial mengenai produk Hydro Oxy Mouth Freshener Spray yang diklaim mampu menangkal COVID-19.

Terserang Hipotermia di Pos 3, Dua Pendaki Gunung Lawu Dievakuasi
Indonesia
Terserang Hipotermia di Pos 3, Dua Pendaki Gunung Lawu Dievakuasi

Tim SAR gabungan sampai ke pos 3 kurang lebih pukul 03.00 WIB dini hari

Kapolri-Ketua MA Bahas Kewajiban Penegak Hukum Bertukar Data Perkara Pidana
Indonesia
Kapolri-Ketua MA Bahas Kewajiban Penegak Hukum Bertukar Data Perkara Pidana

SPPT-TI merupakan sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik

Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji
Indonesia
Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji

"Untuk masalah tilang ini masih menjadi kajian kita. Intinya, kami bisa menggunakan tilang, kita juga lihat rambu-rambunya karena memang ganjil genap ditandai dengan rambu jalan," kata Sambodo

KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut tuntas dugaan adanya delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di lembaga antikorupsi.

Anies Banggakan Kemajuan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
Indonesia
Anies Banggakan Kemajuan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau perkembangan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).