Soal PayPal Cs, Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj).

MerahPutih.com - Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, seperti PayPal dan Steam, menuai kritik.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE itu.

“Cari solusi terbaik, persuasif dan jemput bola,” kata Meutya kepada wartawan, Selasa (2/8).

Baca Juga:

Kominfo Hubungi Kedubes AS Terkait Pendaftaran PSE

Adapun 7 perusahaan PSE Lingkup Privat yang diblokir Kominfo karena belum mendaftar yakni permainan daring Dota, Counter Strike, Origin, kemudian platform distribusi game Epic dan Steam, serta Yahoo dan platform pembayaran PayPal. Namun karena banyak mendapat protes, Kominfo menormalisasi PayPal dan Steam dengan catatan.

Kalangan pekerja kreatif maupun freelancer yang menggunakan PayPal sebagai sistem pembayaran hasil kerja mereka, memprotes pemblokiran sejumlah PSE itu. Meutya memahami adanya gejolak protes dari masyarakat mengingat aturan soal PSE ini masih baru dan butuh penyesuaian.

“Tidak apa di awal demikian karena ini kita anggap satu aturan yang masih baru dan sosialisasi belum maksimal dilakukan,” ujarnya.

Oleh karena itu, politikus Golkar ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih optimal dalam mempersuasi perusahaan perusahaan PSE agar melakukan pendaftaran.

Dengan begitu, masyarakat Indonesia pun tidak terkena dampak penyesuaian aturan ini.

“Aturan soal PSE dibuat sebagai upaya perlindungan bagi pengguna internet di dalam negeri. Maka harus ada win-win solution yang tidak merugikan masyarakat Indonesia, sekecil apa pun itu,” tutup dia.

Baca Juga:

Kominfo Beri Tambahan Waktu 5 Hari untuk PSE yang Belum Daftar

Pemerintah telah mewajibkan PSE pada beberapa kategori untuk melakukan pendaftaran ke Kominfo. Hal ini merupakan amanat dari PP No 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Pemenkominfo No 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Ia mengingatkan perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di tanah air untuk menghormati peraturan pemerintah Indonesia. Meutya menegaskan aturan ini dibuat untuk memastikan kenyamanan iklim digital bagi masyarakat Indonesia sebagai pengguna layanan internet.

“Dalam memberikan layanan kepada konsumen, PSE harus tertib pada aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Meutya menambahkan, berbagai negara juga menerapkan aturan serupa untuk melindungi warga negaranya. Ia memberi contoh, setidaknya ada 7 negara yang menerapkan aturan ketat bagi Google hingga Meta meskipun bukan hanya terkait dengan pendaftaran platform, yakni Amerika, Inggris, Uni Eropa, Tiongkok, Australia, India, dan Korea Selatan.

“Pengguna internet juga harus menyadari bahwa pemerintah berupaya keras untuk melindungi pengguna internet lewat aturan PSE. Aturan tersebut yang akan menjadi dasar hukum jika terjadi permasalahan,” ujarnya.

Lewat penerapan aturan PSE ini, diharapkan tidak lagi terjadi berbagai kasus kejahatan digital seperti pengumpulan dan kebocoran data personal maupun terkait transaksi keuangan. Ia menilai PSE menjadi langkah strategis pemerintah dalam melakukan mitigasi masalah di bidang digital.

“Sosialisasi juga perlu kian dimasifkan terhadap pengguna platform digital agar bersiap terhadap sanksi yang mungkin dijatuhkan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak patuh dengan aturan PSE,” tutup legislator dari Dapil Sumatera Utara I tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Dalih Menkominfo Tegakkan Pendaftaran PSE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenlu Bantah Klaim Kunjungan Pejabat Senior Indonesia ke Israel
Indonesia
Kemenlu Bantah Klaim Kunjungan Pejabat Senior Indonesia ke Israel

The Jerusalem Post melaporkan bahwa Indonesia telah mengirim delegasi rahasia yang dipimpin oleh seorang “pejabat senior” ke Israel.

Bandara Halim Perdanakusuma Kembali Layani Penerbangan Komersial
Indonesia
Bandara Halim Perdanakusuma Kembali Layani Penerbangan Komersial

Bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II ini pun siap kembali melayani penerbangan komersial.

Polisi Diminta Usut Penyebab Kematian Warga Negara Peru di Rutan Polda Bali
Indonesia
Polisi Diminta Usut Penyebab Kematian Warga Negara Peru di Rutan Polda Bali

Mahasiswa lulusan Harvard Kennedy School yang dikenal sebagai aktivis transgender, Rodrigo Ventocilla (32) tewas dalam kondisi sebagai tahanan Polda Bali.

Hentikan Kerusuhan, Prancis Kirim Pasukan Khusus ke Guadeloupe
Dunia
Hentikan Kerusuhan, Prancis Kirim Pasukan Khusus ke Guadeloupe

Kerusuhan di Guadeloupe menolak pembatasan mobilitas, berlangsung dengan orang-orang bersenjata menembaki polisi dan petugas pemadam kebakaran.

Satgas BLBI Kembali Sita Aset Milik Debitur Capai Triliunan Rupiah
Indonesia
Satgas BLBI Kembali Sita Aset Milik Debitur Capai Triliunan Rupiah

Aset yang disita berupa 159 bidang tanah dengan luas total 1,9 juta meter persegi.

KAI Amankan Barang Pemudik yang Tertinggal, Mulai dari Laptop hingga Perhiasan
Indonesia
KAI Amankan Barang Pemudik yang Tertinggal, Mulai dari Laptop hingga Perhiasan

erjadi peningkatan penumpang Kereta Api (KA) pada momen Lebaran Idul Fitri. Tingginya volume masa angkutan mudik ini, berdampak pada meningkatnya jumlah data barang yang tertinggal. PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan barang bawaan pemudik yang tertinggal.

KPU Pastikan Penetapan Nomor Urut Parpol Berdasarkan Pengundian
Indonesia
KPU Pastikan Penetapan Nomor Urut Parpol Berdasarkan Pengundian

Menurut Idham, penentuan nomor urut parpol jika merujuk pada aturan yang ada, maka tetap berdasarkan pengundian.

Aturan Berkendara Hingga Kunjungan ke Mal Sesuai Inmendagri 3/2022
Indonesia
Aturan Berkendara Hingga Kunjungan ke Mal Sesuai Inmendagri 3/2022

Namun, ketentuan menunjukkan kartu vaksin lengkap dan hasil negatif rapid test antigen dikecualikan untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat

Bareskrim Tangkap Puluhan WNA dalam Kasus Penipuan Lintas Negara
Indonesia
Bareskrim Tangkap Puluhan WNA dalam Kasus Penipuan Lintas Negara

Bareskrim menangkap 26 orang WNA asal Tiongkok dan Taiwan yang terlibat dalam kejahatan penipuan lintas negara.

Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Berdampak pada Aktivitas Penerbangan
Indonesia
Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Berdampak pada Aktivitas Penerbangan

Status Gunung Anak Krakatau, di perairan wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Banten, naik ke Level III dari sebelumnya Level II.