Soal Novel Baswedan Cs, Jokowi Jangan Diam-Diam Menyetujui Apa yang Dilakukan KPK Presiden Joko Widodo. (ANTARA/Desca Lidya Natalia/uyu)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak bersikap atas pemecatan dengan hormat 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 September 2021. Jangan sampai, Jokowi diam-diam menyetujui keputusan KPK terhadap Novel Baswedan cs tersebut.

Padahal, Ombudsman dan Komnas HAM telah mengeluarkan laporan yang menyatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) maladministrasi serta melanggar hak asasi manusia.

"Makanya kita harus meminta Jokowi untuk memberikan pernyataan kepada rakyat. Jangan sampai dia diam-diam menyetujui apa yang dilakukan KPK. Kita sudah tahu ada fakta bagaimana hasil Komnas HAM terkait TWK itu, lalu hasil daripada Ombudsman," kata Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada MerahPutih.com, Jumat (17/9).

Baca Juga:

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

Ujang mengaku khawatir muncul pertanyaan di tengah publik apabila Jokowi tak bersikap terhadap pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Sebab, ia memandang, pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan skenario buruk yang dilakukan lembaga antirasuah.

"Jadi kita harus kritisi bersama. Tapi terjadi di depan mata kita, itu anehnya. Makanya presiden saya minta untuk bersikap terkait dengan ini. Harus jelas keberpihakannya terhadap rakyat termasuk dalam konteks pemberantasan korupsi," tuturnya.

Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
Aktivis yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

Lebih lanjut, ia menduga, keengganan Jokowi untuk bersikap dilatarbelakangi dengan adanya desakan di sekeliling mantan orang nomor satu Jakarta itu. Jika hal itu dibiarkan, menurutnya, bangsa yang dipertaruhkan.

"Kelihatannya ke sana. Yang korupsi ini kan yang berkuasa. Kelihatan lah. Tapi kan bangsa ini hancur kalau seperti ini," tegas dia.

Baca Juga:

Ombudsman Sudah Layangkan Rekomendasi Terkait TWK ke Presiden dan DPR

Ia mengatakan, apabila skenario pelaksanaan TWK KPK dilakukan untuk mengeliminasi figur yang berseberangan dengan pemerintah, maka skema serupa dikhawatirkan juga diterapkan di lembaga lain.

"Kalau TWK-nya itu digunakan untuk mengeliminasi menghancurkan orang, kalau KPK terus melakukan seperti ini, ini akan terjadi di lembaga lain. Termasuk dalam konteks semua orang. Semua orang akan dituduh," tandas Ujang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Perintahkan Perusahaan BUMN Sinergikan Data UMKM
Indonesia
Erick Perintahkan Perusahaan BUMN Sinergikan Data UMKM

Himbara ini berperan penting dalam penyaluran berbagai bantuan yang terdapat pada program PEN mulai dari untuk UMKM, subsidi gaji pekerja hingga bantuan upah untuk tenaga pendidik non-PNS.

Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis
Indonesia
Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis

Masyarakat Kota Bandung untuk lebih bijak beraktivitas. Mengingat potensi transmisi virus corona kini tengah meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II
Indonesia
KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II

RJ Lino bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

RS Darurat COVID-19 Kabupaten Sleman Resmi Beroperasi
Indonesia
RS Darurat COVID-19 Kabupaten Sleman Resmi Beroperasi

Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kustini Sri Purnomo meresmikan Rumah Sakit (RS) Respati sebagai RS Darurat COVID-19. Ditahap awal RS darurat ini berkapasitas 50 tempat tidur khusus pasien Corona.

KPK Dalami Aliran Duit Suap Benur Ke Perusahaan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Suap Benur Ke Perusahaan Edhy Prabowo

Didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan pembelian material untuk pembangunan rumah Tsk EP

Ganjil-Genap Perdana di Bogor, Kendaraan yang Melanggar bakal Diputarbalikkan
Indonesia
Ganjil-Genap Perdana di Bogor, Kendaraan yang Melanggar bakal Diputarbalikkan

Kota Bogor tengah mempersiapkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Sejak 2007, Indonesia Dilanda Lima Kali 'Doublet Earthquake'
Indonesia
Sejak 2007, Indonesia Dilanda Lima Kali 'Doublet Earthquake'

Transfer tegangan statis ini berkurang secara cepat terhadap jarak

KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas
Indonesia
KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas

Partai politik memiliki peran strategis dalam membentuk budaya antikorupsi

Jalur Puncak Bakal Ditutup Saat Tahun Baru, Ini Kata Polisi
Indonesia
Jalur Puncak Bakal Ditutup Saat Tahun Baru, Ini Kata Polisi

Penutupan jalur puncak juga guna mencegah penyebaran COVID-19

Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Kasus harian COVID-19 di Indonesia dalam 24 jam sampai Kamis (25/2) dilaporkan bertambah 8.493.