Soal Mobil Dinas, BW Sebut Pimpinan KPK Berbuat Cela Ilustrasi KPK. (ANTARA)

MerahPutih.com - Rencana pengadaan fasilitas mobil dinas terhadap pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kritik.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW menyebut pimpinan lembaga antirasuah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik apabila menerima fasilitas mobil dinas.

Menurutnya, dari sisi manajemen, KPK dibangun dengan sistem gaji tunggal atau single salary bagi para pegawainya. Karena mekanisme itu pula, seluruh fasilitas sudah disatukan dalam satu komponen gaji.

Baca Juga:

Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas

Seharusnya, kata BW, tidak boleh ada pemberian fasilitas kendaraan karena akan redundant atau mubazir.

"Dengan menerima pemberian mobil dinas, maka pimpinan KPK telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik dan perilaku karena menerima double pembiayaan dalam struktur gajinya," kata BW dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10).

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

BW mengingatkan, KPK sejak awal dibangun dengan citra sebagai lembaga yang efisien, efektif, serta menjunjung tinggi integritas dan kesederhanaan.

Menurut dia, pemberian fasilitas mobil dinas yang digadang-gadang berkapasitas cc mesin tinggi itu tidak akan efektif karena tak berpengaruh langsung terhadap kinerja KPK.

"Pimpinan KPK sedang meninggikan keburukannya dalam hal keteladanan. Tindakan ini sekaligus sesat paradigmatis," ujar BW.

Baca Juga:

Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Diketahui, DPR telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural KPK pada 2021. Namun, KPK enggan membeberkan rincian anggaran tersebut lantaran pagu anggaran belum final.

Hanya saja, berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp1,45 miliar. Sementara untuk keempat Wakil Ketua KPK dianggarkan masing-masing Rp1 miliar. Total kelima mobil tersebut rencananya akan berspesifikas di atas 3.500 cc. (Pon)

Baca Juga:

Eks Pimpinan KPK Nilai Pengadaan Mobil Dinas Kurang Pantas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Masih Hitung Jumlah Dugaan Gratifikasi yang Diterima Jaksa Pinangki
Indonesia
Kejagung Masih Hitung Jumlah Dugaan Gratifikasi yang Diterima Jaksa Pinangki

Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri

PA212: Umat Islam yang Beriman Keberatan Tempat Maksiat Dapat Penghargaan
Indonesia
PA212: Umat Islam yang Beriman Keberatan Tempat Maksiat Dapat Penghargaan

Membangun moral itu lebih sulit ketimbang membangun daerah atau tempat, khususnya di Jakarta

Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka

Sementara ini, belum ada indikasi tersangka baru.

Surya Anta Bongkar Kondisi Rutan Salemba, Ini Respons Anak Buah Yasonna
Indonesia
Surya Anta Bongkar Kondisi Rutan Salemba, Ini Respons Anak Buah Yasonna

Surya Anta dalam cuitan di akun Twitter pribadinya membagikan pengalamannya selama mendekam di Rutan Salemba.

 Libatkan Penasihat Asing, Pemerintah Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Dipolitisasi
Indonesia
Libatkan Penasihat Asing, Pemerintah Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Dipolitisasi

Menurut Mahfud, proses pemindahan ibu kota tidak akan rumit jika tidak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

14 Bus Trans Jateng Beroperasi Hari Ini Dukung Wisata Museum Purbakala Sangiran
Indonesia
14 Bus Trans Jateng Beroperasi Hari Ini Dukung Wisata Museum Purbakala Sangiran

Tujuan diluncurkannya Bus Trans Jateng ini untuk mengangkat potensi Wisata Musem Purbakala Sangiran, Sragen.

 Pemalsu SIKM Diancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp12 Miliar
Indonesia
Pemalsu SIKM Diancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp12 Miliar

Adapun setiap warga yang nekat melakukan pemalsuan pembuatan SIMK dari Jakarta keluar Jabodetabek dan masuk ibu kota terancam hukuman denda maksimal Rp12 miliar dan 12 tahun penjara.

Gelap UU Cipta Kerja
Indonesia
Gelap UU Cipta Kerja

"Draf RUU-nya saja tidak jelas. Katanya sampai 905 halaman, kemudian ada yang dapat bertambah 1025 halaman dan terakhir 1035 halaman. Ini berbahaya sekali," kata Said.

Pemprov DKI Bakal Sanksi Kerumunan Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Sanksi Kerumunan Tebet dan Pondok Ranggon

Sanksi untuk kerumunan di Tebet dan Pondok Ranggon kemungkinan berupa denda

6 WNA Ilegal Asal Tiongkok Terdampar di Rote Ndao NTT
Indonesia
6 WNA Ilegal Asal Tiongkok Terdampar di Rote Ndao NTT

Selain pengawasan, imigrasi juga melakukan telaah atau anatomi