Soal Mini Lockdown, Anak Buah Prabowo Sarankan Anies Ikuti Arahan Jokowi Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan beasiswa kepada 12 anak tenaga medis yang gugur tangani COVID-19. Foto: Humas Pemprov DKI

Merahputih.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik menyarankan Pemprov DKI mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan mini lockdown sebagai intervensi berbasis lokal dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Menurut Taufik, mini lockdown yang diminta Jokowi lebih fokus pada penanganan kasus corona di lingkup lokal yabg lebih kecil lokal atau di tingkat Rukun Warga (RW).

"Ya ikutin aja (arahan Jokowi). Mini Lockdown itu lebih fokus," ujar M. Taufik di Jakarta, Rabu (30/9).

Baca Juga

2 Hektar Lahan di TPU Rorotan Disiapkan Jadi Pemakaman Jenazah COVID-19

Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta ini mengakui, bila Jakarta sudah pernah menerapkan mini lockdown dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di tingkat RW yang masuk dalam zona merah kasus corona.

"Dulu kan kita ada juga sebenarnya. Misalnya di RW x yang merah, yaudah Lockdown aja. Itu kan kecil-kecil. Sebenarnya secara faktual di DKI pernah RW nutup diri," tuturnya.

Untuk itu, Ketua DPD Gerindra DKI setuju jika ibu kota untuk memberlakukan mini lockdown, apalagi kasus COVID-19 terus mengalami lonjakan. Hanya saja Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya harus menutup RW yang zona merah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Menurutnya, jika mini lockdown itu diterapkan di ibu kota, pemerintah DKI dengan mudah dapat melakukan pengawasan.

"RW mana yang merah. Ini kan jadi jauh lebih terkontrol. Itu kan lebih gampang, dalam 14 hari gimana," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga telah menanggapi arahan Jokowi yang meminta kepala daerah untuk melaksanakan mini lockdown dalam penanganan corona.

Riza menegaskan Pemprov DKI sejak awal corona mewabah sudah memberlakukan mini lockdown dengan istilah PSBL.

Baca Juga

Anies Siapkan 3 Tempat Isolasi Bagi Pasien OTG Corona

PSBL itu dilaksanakan pada April, dengan membatasi ruang gerak aktivitas masyarakat di tingkat RW. Kebijakan itu dinamakan kampung siaga, dengan membatasi mobilitas warga.

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza di Jakarta, Selasa (29/9). (Asp)

Kredit : asropihs


Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH