Soal Listyo Calon Kapolri, Pimpinan DPR Masih Tunggu Surpres Jokowi Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.

MerahPutih.com - Pimpinan DPR buka suara menanggapi beredarnya nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang dikabarkan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Kapolri.

DPR hingga saat ini belum menerima surat presiden (Surpres) terkait nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Baca Juga

Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

"Kalau di medsos ada beredar nama-nama yang diusulkan, tapi untuk pastinya nanti kita sama-sama saja tunggu surat dari Presiden. Karena kalau kita berandai-andai cuma Presiden Jokowi yang tahu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengirim Surpres ke DPR.

"Presiden tentunya tahu mana urgensi dan batas waktu kapan suratnya harus dikirim ke DPR," ujarnya.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. ANTARA FOTO/Rivan Lingga

Dasco memastikan, pihaknya akan segera memproses nama calon Kapolri jika Surpres terkait orang nomor 1 di Korps Bhayangkara itu sudah diterima oleh DPR.

"Kita tunggu saja, begitu (Surpres) datang nanti ya kita proses sesuai mekanisme yang ada," imbuhnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini mengaku belum bisa menyampaikan kriteria ideal calon Kapolri. Apalagi, Kompolnas juga sudah merekomendasikan sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga

Pengganti Idham Azis Diwarisi Dua Utang Besar

Adapun lima calon Kapolri yang direkomendasikan Kompolnas tersebut yakni, Wakapolri Komjen, Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen, Agus Andrianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen, Boy Rafli Amar, dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal, Arief Sulistyanto.

"Karena kan penilaiannya nanti ada di banyak unsur. Dan kompolnas juga merekomendasikan beberapa nama dan tentunya Presiden punya pertimbangan sendiri, dan kami di DPR akan memproses nama yang diusulkan oleh Presiden. Siapapun itu," pungkas Dasco. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Perintahkan Satpol PP Pantau Semua Gedung Perkantoran
Indonesia
Anies Perintahkan Satpol PP Pantau Semua Gedung Perkantoran

Hanya saja Anies meminta kantor menerapkan dua gelombang masuk kerja untuk menghindari kerumunan.

Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19
Indonesia
Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar lebih ketat untuk menghadapi lonjakan angka COVID-19 yang semakin tinggi.

Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal
Indonesia
Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal

Jangan membonceng musibah Corona untuk mem-PHK pekerja

Bawaslu Yogyakarta Awasi Ketat Protokol New Normal Pada Pilkada 2020
Indonesia
Bawaslu Yogyakarta Awasi Ketat Protokol New Normal Pada Pilkada 2020

"Penerapan protokol kesehatan bakal menjadi salah satu fokus pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020 di DIY," tegas dia

Dirut BPJS Lempar Bola Panas Belum Bisa Gratiskan Pasien Corona ke Jokowi
Indonesia
Dirut BPJS Lempar Bola Panas Belum Bisa Gratiskan Pasien Corona ke Jokowi

Bahwa pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional

130 Ribu Hoaks Corona Beredar di Masyarakat, 17 Pelaku Ditahan
Indonesia
130 Ribu Hoaks Corona Beredar di Masyarakat, 17 Pelaku Ditahan

sebanyak 130.680 kasus sedang diselidiki.

Wacana New Normal Jangan Jadi Kedok Pemerintah tak Mampu Tangani Corona
Indonesia
Wacana New Normal Jangan Jadi Kedok Pemerintah tak Mampu Tangani Corona

Ia mendesak pemerintah terbuka dan jujur kepada rakyat

LPS Diminta Lindungi Simpanan di Uang Elektronik
Indonesia
LPS Diminta Lindungi Simpanan di Uang Elektronik

"Pandemi telah mendorong masyarakat untuk lebih sering melakukan transaksi keuangan secara digital. Namun sayangnya, infrastruktur perlindungan atas transaksi keuangan elektronik belum maksimal," kata Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin.

Kasus Corona Meningkat Tajam di Kepulauan Riau
Indonesia
Kasus Corona Meningkat Tajam di Kepulauan Riau

Jumlah pasien positif COVID-19 di wilayah itu bertambah 68 orang sehingga menjadi 1024 orang.

Begini Upaya Brazil Lindungi Masyarakat Adat dari Paparan Corona
Indonesia
Begini Upaya Brazil Lindungi Masyarakat Adat dari Paparan Corona

Pandemi telah menimbulkan kekhawatiran bahwa 850.000 penduduk asli Brazil berisiko terdampak keras oleh virus corona.