Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai menunjukan inkonsistensi pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubatan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Saranan Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Keputusan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN. (Padahal) dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN," kata Mardani kepada awak media, Selasa, (12/10).

Baca Juga:

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menurut Mardani, pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak hati-hati hingga merusak lingkungan. Di samping itu, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang tidak komprehensif. "Patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," imbuhnya.

Dirinya mengakui, ada kekhawatiran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan membebani pemerintah. Menurutnya, minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi COVID-19.

"Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," tegas Mardani.

Jokowi pantau proyek kereta cepat. (Foto: setkab.go.id)
Jokowi pantau proyek kereta cepat. (Foto: setkab.go.id)

Politikus Partai Dakwah ini mengakui, proyek ini tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan dan direncakan pada akhir 2015. Hal tersebut imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru.

"Serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh," kata Mardani.

Baca Juga:

Setelah Anggaran Bengkak, PT KAI Diusulkan Ambil Alih Pimpinan Proyek Kereta Cepat

Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara sedang menemui ujian besar. Salah satunya, defisit anggaran untuk penanganan COVID-19 selama dua tahun terakhir.

"Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," pungkas Mardani. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat
Indonesia
Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat

Sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR
Indonesia
Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menunjuk Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang terjerat kasus di KPK.

Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah
Indonesia
Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah

Seorang kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Hariyanto dituntut membayar denda Rp 12,5 juta subsider enam bulan penjara atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Jakarta Keluar Zona Merah, 7 RT Masih Rawan COVID-19
Indonesia
Jakarta Keluar Zona Merah, 7 RT Masih Rawan COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaim, jika ibu kota sudah keluar dari zona merah kasus COVID-19. Saat ini Jakarta telah masuk status zona hijau.

DPR Sebut Komik Superman Biseksual Rusak Moral Bangsa
Indonesia
DPR Sebut Komik Superman Biseksual Rusak Moral Bangsa

"Keberadaan komik yang menampilkan sosok biseksual ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan jelas akan merusak moral bangsa," ucap Yandri

Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021
Indonesia
Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Sri Mulyani bakal meneluarkan berbagai strategi untuk mempertahankan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi 2021

Komnas HAM Temukan 11 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Temukan 11 Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya pelanggaran HAM dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi
Indonesia
Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi

"Pistol rakitan saya bikin dari bahan bekas berupa besi dan kayu dengan memanfaatkan jasa tukang las. Hanya butuh modal Rp100.000 untuk bikin senjata rakitan," kata Alfian.

[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.

Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM
Indonesia
Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM

Polri membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).