Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten Proyek Kereta Cepat. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai menunjukan inkonsistensi pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubatan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Saranan Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Keputusan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN. (Padahal) dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN," kata Mardani kepada awak media, Selasa, (12/10).

Baca Juga:

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menurut Mardani, pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak hati-hati hingga merusak lingkungan. Di samping itu, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang tidak komprehensif. "Patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," imbuhnya.

Dirinya mengakui, ada kekhawatiran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan membebani pemerintah. Menurutnya, minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi COVID-19.

"Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," tegas Mardani.

Jokowi pantau proyek kereta cepat. (Foto: setkab.go.id)
Jokowi pantau proyek kereta cepat. (Foto: setkab.go.id)

Politikus Partai Dakwah ini mengakui, proyek ini tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan dan direncakan pada akhir 2015. Hal tersebut imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru.

"Serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh," kata Mardani.

Baca Juga:

Setelah Anggaran Bengkak, PT KAI Diusulkan Ambil Alih Pimpinan Proyek Kereta Cepat

Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara sedang menemui ujian besar. Salah satunya, defisit anggaran untuk penanganan COVID-19 selama dua tahun terakhir.

"Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," pungkas Mardani. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Ada Razia Selama Operasi Zebra, Ini Cara Polisi Tindak Pelanggar Lantas
Indonesia
Tidak Ada Razia Selama Operasi Zebra, Ini Cara Polisi Tindak Pelanggar Lantas

Ada sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian polisi dalam Operasi Zebra Jaya 2021, antara lain penggunaan sirene atau rotator yang tidak pada tempatnya.

Pengawasan Pendaftaran Parpol jadi Momentum Pembuktian Kerja Bawaslu pada Publik
Indonesia
Pengawasan Pendaftaran Parpol jadi Momentum Pembuktian Kerja Bawaslu pada Publik

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekankan, pengawasan dalam tahapan pendaftaran dan verfikasi partai politik (parpol) sebagai momentum pertaruhan untuk Pemilu Serentak 2024.

Jelang Libur Akhir Tahun, Vaksinasi Lansia Bakal Digencarkan
Indonesia
Jelang Libur Akhir Tahun, Vaksinasi Lansia Bakal Digencarkan

Peningkatan kasus COVID-19 sering terjadi setelah adanya acara keagamaan dan libur Panjang. Karena itu, pemerintah mulai menentukan strategi persiapan.

Wakil Ketua MPR Usul Agar Jakarta Jadi Daerah ‘Istimewa’
Indonesia
Wakil Ketua MPR Usul Agar Jakarta Jadi Daerah ‘Istimewa’

Hidayat mengusulkan agar ke depan Jakarta tetap diputuskan menjadi provinsi yang bersifat istimewa, sebagaimana Yogyakarta yang diputuskan menjadi Daerah Istimewa.

KIP Minta Penyelenggara Pemilu Kedepankan Keterbukaan Informasi
Indonesia
KIP Minta Penyelenggara Pemilu Kedepankan Keterbukaan Informasi

KI Pusat mengingatkan para penyelenggara pemilu, terutama KPU RI dan Bawaslu RI agar mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan beragam tahapan Pemilu 2024 bagi publik

Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet

Presiden Joko Widodo tak bakal melakukan reshuffle kabinet lagi dalam waktu dekat.

KPK Ungkap Ada Dugaan Bagi-Bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara
Indonesia
KPK Ungkap Ada Dugaan Bagi-Bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara.

Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR

Aturan ini telah berubah jadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) sebelumnya RUU Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Komisi VI Bakal Gali Tujuan Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Digital
Indonesia
Komisi VI Bakal Gali Tujuan Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Digital

Komisi VI ingin mengetahui sejauh mana penempatan modal milik publik tersebut digunakan secara akuntabel.