Soal Kedaulatan Digital, DPR Sarankan Pemerintah Revisi PP Ilustrasi. (Foto: Pixabay/fancycrave1)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan, kedaulatan digital yang diharapkan Presiden Jokowi mesti dibarengi dengan pembenahan dari sisi kependudukan terlebih dahulu. Sebab menurutnya, data kependudukan jadi elemen penting dalam mewujudkan kedaulatan digital.

"Pada dasarnya kedaulatan digital dimulai dari pengelolaan data digital warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Dukcapil Kemendagri. Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sudah menjelaskan itu," kata Farhan kepada wartawan, Kamis (5/3).

Politikus Nasdem ini mengatakan, langkah selanjutnya, Indonesia perlu membangun infrastruktur pendukung terkait sektor digital.

Baca Juga:

Kominfo: Utamakan Etika & Keamanan Data dalam Kerjasama Digital Medis

"Kelanjutannya tentu pembangunan pusat data nasional, sebuah infrastruktur fisik dan cloud yang akan menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan big data atau meta data nasional," jelas dia.

Jika infrastrukturnya sudah terbentuk, Farhan menyarankan agar ada stakeholder khusus yang mengatur soal data agar data terkonsolidasi dengan baik.

"Wali penguasa dan pengelola datanya adalah Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan menteri atau lembaga negara teknis yang membutuhkan data tersebut," ujarnya.

Farhan juga mewanti-wanti agar kedaulatan digital dapat terwujud, maka perlu didukung dengan perangkat regulasi yang memadai. Tidak semata didukung soal infrastruktur pendukung semata (yang bersifat fisik).

"Tetapi untuk melindungi data pribadi WNI agar tidak dicuri dan disalahgunakan, maka perlu dasar hukum perlindungannya. Maka kita di DPR perlu segera mengesahkan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)," ujarnya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/kaboompics)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/kaboompics)

"Maka bisa dikatakan kita di Komisi I DPR RI memiliki peran penting perwujudan kedaulatan data yang merupakan inti kedaulatan digital nasional," imbuhnya.

Adapun terkait keberadaan para pemain over the top/OTT (Google, Facebook, Netflix dan lain-lain) di tengah harapan akan kedaulatan digital, Farhan menilai, pemerintah cukup tegas terhadap keberadaan raksasa-raksasa digital dunia itu.

"Mereka kena kewajiban pajak digital yang dikenakan atas dasar economics existence sesuai kewenangan Kemenkeu," katanya.

Anak buah Surya Paloh ini juga menepis ada anggapan keberadaan OTT belum diatur secara tegas oleh pemerintah.

"Kan sudah diatur di PP 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, kedaulatan digital negeri ini akan lebih kokoh jika rancangan undang-undang soal perlindungan data sudah jadi nantinya.

"Kalau UU PDP jadi maka akan ada lembaga yang melakukan tata laksana konten OTT," kata dia.

Baca Juga:

Luhut Minta Kominfo Kawal UMKM di Daerah Masuk Ekosistem Digital

Kendati demikian, Farhan juga mendorong agar regulasi berupa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur soal kedaulatan digital utamanya mesti berada pada spirit yang sama.

"Maka perlu dilakukan sinkronisasi karena PP 71 Tahun 2019 turunan UU ITE sedangkan PP 46 Tahun 2021 turunan UU Ciptaker, dua-duanya masih berlaku," ujarnya.

Adapun bentuk sinkronisasinya, Farhan menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan terhadap regulasi berupa PP yang terkait soal sektor digital.

"Pemerintah melalui Menko Perekonomian melakukan revisi PP," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Teknologi Digital Jadi Pilihan Perusahaan Asuransi Percepat Layanan Saat Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Klaim Belum Ada Pembicaraan Motor Bakal Kena Ganjil Genap
Indonesia
Polisi Klaim Belum Ada Pembicaraan Motor Bakal Kena Ganjil Genap

Apakah dikatkan dengan penambahan COVID, butuh kajian mendalam

Taat Prokes, Kesadaran Pemilih di Pilkada Serentak 2020 Cukup Baik
Indonesia
Taat Prokes, Kesadaran Pemilih di Pilkada Serentak 2020 Cukup Baik

Pemilih yang hadir mengikuti ketentuan dan mengusahakan hadir pada jam yang telah ditentukan

Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 81 Ribu orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 81 Ribu orang

Perkembangan jumlah pasien rawat inap di RSD Wisma Atlet tower 4, 5, 6 dan 7 total 1.152 orang

Reaksi Kimia Farma soal Penangkapan Petugas Pakai Tes Antigen Bekas di Kualanamu
Indonesia
Reaksi Kimia Farma soal Penangkapan Petugas Pakai Tes Antigen Bekas di Kualanamu

“Kita mendukung sepenuhnya investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap kasus tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (28/4).

Karyawan Pabrik Esemka Tidak Lagi Makan di Kantin Akibat COVID-19, Omzet Pedagang Anjlok
Indonesia
Karyawan Pabrik Esemka Tidak Lagi Makan di Kantin Akibat COVID-19, Omzet Pedagang Anjlok

Hal tersebut diungkapkan Sutarti pemilk kantin di kompleks Pabrik Esemka atau PT Solo Manufaktur Kreasi.

Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19
Indonesia
Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19

Diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan

Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika
Indonesia
Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika

Jenderal TNI Andika Perkasa akhirnya menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK
Indonesia
Pemprov DKI Buka Pelatihan Kerja Bagi Warga yang Kena PHK

Jumlah pengangguran di ibu kota per Agustus 2020 sebanyak 572.780 orang atau 10,95 persen dari jumlah pekerja

Bukan Diundur, Subsidi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Ditransfer Akhir Agustus
Indonesia
Bukan Diundur, Subsidi Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta Ditransfer Akhir Agustus

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan subsidi upah bagi buruh dapat ditransfer pada akhir Agustus 2020.

Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Suci dan Halal
Indonesia
Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Suci dan Halal

Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh menyatakan, meskipun vaksin corona masuk kategori suci dan halal. Namun, penggunaan vaksin ini masih menunggu izin keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).