Soal Kedaulatan Digital, DPR Sarankan Pemerintah Revisi PP Ilustrasi. (Foto: Pixabay/fancycrave1)

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan, kedaulatan digital yang diharapkan Presiden Jokowi mesti dibarengi dengan pembenahan dari sisi kependudukan terlebih dahulu. Sebab menurutnya, data kependudukan jadi elemen penting dalam mewujudkan kedaulatan digital.

"Pada dasarnya kedaulatan digital dimulai dari pengelolaan data digital warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Dukcapil Kemendagri. Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sudah menjelaskan itu," kata Farhan kepada wartawan, Kamis (5/3).

Politikus Nasdem ini mengatakan, langkah selanjutnya, Indonesia perlu membangun infrastruktur pendukung terkait sektor digital.

Baca Juga:

Kominfo: Utamakan Etika & Keamanan Data dalam Kerjasama Digital Medis

"Kelanjutannya tentu pembangunan pusat data nasional, sebuah infrastruktur fisik dan cloud yang akan menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan big data atau meta data nasional," jelas dia.

Jika infrastrukturnya sudah terbentuk, Farhan menyarankan agar ada stakeholder khusus yang mengatur soal data agar data terkonsolidasi dengan baik.

"Wali penguasa dan pengelola datanya adalah Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan menteri atau lembaga negara teknis yang membutuhkan data tersebut," ujarnya.

Farhan juga mewanti-wanti agar kedaulatan digital dapat terwujud, maka perlu didukung dengan perangkat regulasi yang memadai. Tidak semata didukung soal infrastruktur pendukung semata (yang bersifat fisik).

"Tetapi untuk melindungi data pribadi WNI agar tidak dicuri dan disalahgunakan, maka perlu dasar hukum perlindungannya. Maka kita di DPR perlu segera mengesahkan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)," ujarnya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/kaboompics)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/kaboompics)

"Maka bisa dikatakan kita di Komisi I DPR RI memiliki peran penting perwujudan kedaulatan data yang merupakan inti kedaulatan digital nasional," imbuhnya.

Adapun terkait keberadaan para pemain over the top/OTT (Google, Facebook, Netflix dan lain-lain) di tengah harapan akan kedaulatan digital, Farhan menilai, pemerintah cukup tegas terhadap keberadaan raksasa-raksasa digital dunia itu.

"Mereka kena kewajiban pajak digital yang dikenakan atas dasar economics existence sesuai kewenangan Kemenkeu," katanya.

Anak buah Surya Paloh ini juga menepis ada anggapan keberadaan OTT belum diatur secara tegas oleh pemerintah.

"Kan sudah diatur di PP 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, kedaulatan digital negeri ini akan lebih kokoh jika rancangan undang-undang soal perlindungan data sudah jadi nantinya.

"Kalau UU PDP jadi maka akan ada lembaga yang melakukan tata laksana konten OTT," kata dia.

Baca Juga:

Luhut Minta Kominfo Kawal UMKM di Daerah Masuk Ekosistem Digital

Kendati demikian, Farhan juga mendorong agar regulasi berupa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur soal kedaulatan digital utamanya mesti berada pada spirit yang sama.

"Maka perlu dilakukan sinkronisasi karena PP 71 Tahun 2019 turunan UU ITE sedangkan PP 46 Tahun 2021 turunan UU Ciptaker, dua-duanya masih berlaku," ujarnya.

Adapun bentuk sinkronisasinya, Farhan menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan terhadap regulasi berupa PP yang terkait soal sektor digital.

"Pemerintah melalui Menko Perekonomian melakukan revisi PP," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Teknologi Digital Jadi Pilihan Perusahaan Asuransi Percepat Layanan Saat Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Serangan Terduga Teroris, Tim Gegana Lakukan Sterilisasi di Mabes Polri
Indonesia
Setelah Serangan Terduga Teroris, Tim Gegana Lakukan Sterilisasi di Mabes Polri

Seorang terduga teroris terpantau jatuh tersungkur di halaman depan kompleks Mabes Polri, Rabu (31/3).

KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya

Penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari untuk tersangka NHD (Nurhadi) dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono).

Muncul 'Klaster Perkantoran', Anies Minta Karyawan Pelanggar Protokol Kesehatan Ditegur
Indonesia
Muncul 'Klaster Perkantoran', Anies Minta Karyawan Pelanggar Protokol Kesehatan Ditegur

Setidaknya ada tiga perusahaan yang telah melaporkan ada pegawainya terpapar corona

Polisi Gandeng Kelompok Pengusaha Vaksinasi Warga di Jakpus
Indonesia
Polisi Gandeng Kelompok Pengusaha Vaksinasi Warga di Jakpus

Hingga kini, proses vaksinasi di Jakarta masih terus berlangsung

[HOAKS atau FAKTA] BIN Ungkap Data Jakarta Jadi Zona Hitam COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] BIN Ungkap Data Jakarta Jadi Zona Hitam COVID-19

Pada foto tersebut, lima wilayah Ibu Kota disebut zona hitam.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang

“Innalilahi Wainnailahi Rojiun, 48 Orang Meninggal Usai Divaksin Corona”

Penyerangan Terduga Teroris di Mabes Polri Harus Diungkap Secara Transparan
Indonesia
Penyerangan Terduga Teroris di Mabes Polri Harus Diungkap Secara Transparan

"Kasus itu harus diungkap secara terang benderang pelaku dan keberadaan atau kepemilikan senjata. Bagaimana pelaku bisa masuk kemudian melepaskan tembakan?," ucapnya.

Hitung Hasil Pilkada, Hanya 20 Persen PPK Gunakan Teknologi Sirekap KPU
Indonesia
Hitung Hasil Pilkada, Hanya 20 Persen PPK Gunakan Teknologi Sirekap KPU

Selain tingkat kecamatan, dalam rekapitulasi tingkat KPU kabupaten kota sebagian besar masih menggunakan sistem manual.

Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'
Indonesia
Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'

Yuri mengingatkan masyarakat untuk memakai masker

Libur Panjang Akhir Pekan, ASN Dilarang Berpergian ke Luar Kota
Indonesia
Libur Panjang Akhir Pekan, ASN Dilarang Berpergian ke Luar Kota

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah selama libur Isra Miraj dan Hari Raya Nyepi pekan ini. Pembatasan mobilitas tersebut berlaku juga untuk keluarga para ASN.