Soal Izin Reklamasi Pulau H, Pengamat: Anies Pasti Ajukan Upaya Hukum Lagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini tidak akan menerbitkan izin pembangunan reklamasi Pulau H, meski Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang reklamasi tersebut.

"Kalau menurut saya sih tidak akan melakukan penerbitan izin reklamasi," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah saat dihubungi awak media, Senin (5/9).

Sebab, kata Trubus, Anies tak mau mengecewakan pendukungnya yang pada kampaye Pilkada DKI 2017 lalu, ia berjanji menolak reklamasi. Bila Anies lembek dan legowo dengan putusan MA tersebut, hal ini akan menjadi polemik di Jakarta.

Baca Juga:

DKI Bersyukur MA Menangkan Anies Cabut Izin Reklamasi Pulau I

"Pak Anies tidak mau kehilangan komitmennya dia untuk tidak pro terhadap reklamasi dan pendukungnya banyak itu," paparnya.

Maka dari itu, menurut pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti ini, Gubernur Anies akan terus melakukan perlawanan hukum sampai masa jabatannya habis.

"Saya yakin dia akan mengajukan perlawanan hukum lagi. Istilahnya enggak akan menyerah. kan masalahnya ini pertaruhan terhadap citranya dia," ungkapnya.

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc.)
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc.)

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang reklamasi Pulau H. Gugatan ini bermula ketika Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi pada 6 September 2018 lalu.

Setelah kejadian itu, PT Taman Harapan menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H ke PTUN pada 18 Februari 2019.

PTUN memenangkan gugatan pengembang. Anies kembali melawan dengan mengajukan banding ke PTTUN. PTTUN memutuskan untuk tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut. Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H.

Baca Juga:

DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

Anies dan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Proses hukum berjalan, sampai akhirnya MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang dilayangkan Anies.

Tak terima putusan MA, PT Taman Harapan Indah mengajukan PK ke MA. Sampai akhirnya, PK dikabulkan MA.

Mahkamah Agung mengembalikan putusan sesuai putusan banding yang memerintahkan Anies agar menerbitkan izin reklamasi Pulau H. (Asp)

Baca Juga:

Kalah di Tingkat MA Soal Izin Pulau Reklamasi, Pemprov DKI Berencana Ajukan Banding

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Komitmen Rp 270 Triliun, Indonesia dan 100 Negara Lain Janji Hentikan Deforestasi
Dunia
Ada Komitmen Rp 270 Triliun, Indonesia dan 100 Negara Lain Janji Hentikan Deforestasi

Lebih dari 30 investor swasta, termasuk Aviva, Schroders, dan AXA, akan menyediakan dana sedikitnya 5,3 miliar pound (sekitar Rp 103,17 triliun). Para investor itu, yang mewakili kepemilikan 8,7 triliun dolar AS dalam aset yang dikelola.

KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN
Indonesia
KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN

Dia mengatakan bahwa KPK juga telah membentuk satuan tugas untuk mendampingi agar dapat meminimalisir potensi penyimpangan sebagai upaya pencegahan korupsi.

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Marah karena Jokowi Lepas Baju PDIP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Marah karena Jokowi Lepas Baju PDIP

Beredar sebuah video Youtube dengan thumbnail/gambar sampul video Presiden Jokowi melepas seragam PDIP.

Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Pemkot Solo Gelar Festival Gamelan Indonesia
Indonesia
Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Pemkot Solo Gelar Festival Gamelan Indonesia

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan gamelan sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda pada 15 Desember 2021. Untuk simbolis penyerahan sertifikat dari UNESCO gamelan sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda akan dilaksanakan saat Festival Gamelan Internasional (FGI) pada Agustus mendatang di Solo, Jawa Tengah.

Daerah Paling Sering Dilanda Bencana, Jawa Barat Terbanyak
Indonesia
Daerah Paling Sering Dilanda Bencana, Jawa Barat Terbanyak

Bencana alam yang terjadi selama awal tahun sampai pertengahan Juni ini menyebabkan 93 orang meninggal dunia

 [HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron

Dalam video tersebut dapat terlihat jelas tidak ada logo dan penulisan spanduk salah menuliskan kata Omricon sebagai varian baru COVID-19, padahal seharusnya Omicron.

Di Solo, Nakes Terpapar COVID-19 Masuk Isoter Hotel
Indonesia
Di Solo, Nakes Terpapar COVID-19 Masuk Isoter Hotel

Ada 27 kamar dengan berbagai kapasitas yang berbeda. Tapi kapasitas maksimalnya bisa muat untuk menampung 60 orang.

PPKM Level 3 Batal, Polisi Tetap Siapkan Rencana Ganjil Genap di Jalan Tol
Indonesia
PPKM Level 3 Batal, Polisi Tetap Siapkan Rencana Ganjil Genap di Jalan Tol

Mabes Polri memastikan Operasi Lilin tahun 2021 bakal tetap digelar meski pemerintah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

Komisi VI Bakal Gali Tujuan Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Digital
Indonesia
Komisi VI Bakal Gali Tujuan Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Digital

Komisi VI ingin mengetahui sejauh mana penempatan modal milik publik tersebut digunakan secara akuntabel.

Anies Terapkan PPKM Level 1 Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Anies Terapkan PPKM Level 1 Libur Natal dan Tahun Baru

Jakarta akan menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021-2022.