Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh Penyelenggaraan rangkaian Orientasi Pegawai ASN, Kamis (16/6). Pembukaan orientasi diikuti oleh 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) atau pihak lainnya untuk tidak asal menuduh terkait permintaan pegawai soal informasi hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Lembaga antirasuah meminta setiap pihak untuk memahami substansi persoalan terlebih dahulu secara utuh sehingga tidak menimbulkan asumsi yang merugikan masyarakat.

Baca Juga

Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara

"KPK berharap kepada pihak-pihak tertentu agar terlebih dulu memahami substansinya secara utuh, agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi yang keliru di ruang publik," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Sebelumnya, Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana meminta KPK tak memberikan informasi bohong atau hoax terkait informasi hasil asesmen TWK sebagai syarat alih status pegawainya.

Hal ini dipicu pernyataan Ali yang menyebut KPK harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan sejumlah pegawai yang meminta hasil TWK mereka dibuka.

Padahal, berdasarkan unggahan di situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), KPK yang diwakili oleh Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April.

Ketua KPK, Firli Bahuri saat penyelenggaraan rangkaian Orientasi Pegawai ASN, Kamis (16/6). Foto: Humas KPK

Ali menjelaskan, hasil TWK hanya satu dari delapan poin informasi dan data yang diminta oleh sejumlah pegawai yang tak lulus TWK melalui PPID KPK. Dengan demikian, hasil TWK yang diterima KPK dari BKN pasa 27 April 2021 hanya salah satu dari delapan poin yang diminta pegawai.

"Data hasil TWK yang diterima KPK itupun merupakan data kolektif. Sedangkan data yang diminta pemohon merupakan data pribadi masing-masing pemohon," tandas Ali.

Untuk memenuhi tujuh poin permintaan pegawai lainnya, KPK, sudah sepatutnya berkoordinasi dengan BKN. Apalagi, KPK tidak memiliki seluruh informasi soal pelaksanaan TWK.

Baca Juga

Besok, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi ASN

Sehingga, lanjut dia, sudah seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut. Terlebih, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

"Masukan dan kritikan yang membangun bagi KPK tentu merupakan penyemangat untuk terus bekerja menjadi lebih baik lagi dengan berdasar pada ketentuan peraturan yang berlaku," kata Ali. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Siapkan Pengamanan Ketat Laga Perdana Liga 1 di Gelora Bung Karno
Indonesia
Polda Metro Siapkan Pengamanan Ketat Laga Perdana Liga 1 di Gelora Bung Karno

Polda Metro Jaya siap mengamankan pertandingan perdana Liga 1

Mendorong UMKM Merambah Platform Digital
Indonesia
Mendorong UMKM Merambah Platform Digital

Pertengahan Agustus 2021, sudah lebih dari 15 juta UMKM atau 22 persen lebih dari total UMKM Indonesia sudah bergabung ke perdagangan digital.

Pemprov DKI Lakukan Rekayasa Lalin di Kawasan Kota Tua
Indonesia
Pemprov DKI Lakukan Rekayasa Lalin di Kawasan Kota Tua

Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, akan dilakukan revitalisasi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun bakal melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Kota Tua.

20 Terminal di Jateng-DIY Jadi Tujuan Mudik di 2022
Indonesia
20 Terminal di Jateng-DIY Jadi Tujuan Mudik di 2022

Transportasi umum favorit bagi pemudik tahun ini karena adanya fasilitas mudik gratis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub

Ini Penyebab Kendaraan Tidak Lolos Uji Emisi
Indonesia
Ini Penyebab Kendaraan Tidak Lolos Uji Emisi

Bengkel Auto 2000 Puri Kembangan merupakan bengkel resmi yang ditunjuk pemerintah untuk uji emisi kendaraan bermotor

Intip Kesiapan RSUP Persahabatan Jika Kasus COVID-19 Melonjak
Indonesia
Intip Kesiapan RSUP Persahabatan Jika Kasus COVID-19 Melonjak

Penurunan kasusnya rata-rata di bawah 10 pasien per hari

Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru
Indonesia
Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo berbicara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat menghadiri acara peresmian kantor DPP NasDem di Jakarta.

Pemkot Beri Lampu Hijau Buka Kembali Sunday Market dan CFD Usai Lebaran
Indonesia
Pemkot Beri Lampu Hijau Buka Kembali Sunday Market dan CFD Usai Lebaran

emerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah kembali memberikan kelonggaran pada sejumlah event keramaian untuk dibuka kembali. Event tersebut adalah Sunday Market Manahan dan Car Free Day (CFD) sepanjang Jalan Slamet Riyadi.

KTT Khusus ASEAN-AS Akan Berlangsung di Washington D.C
Dunia
KTT Khusus ASEAN-AS Akan Berlangsung di Washington D.C

Pertemuan itu akan membahas tentang penanganan pandemi, kerja sama kesehatan, pendidikan, percepatan pemulihan ekonomi dan berbagai tantangan geopolitik

Kejagung Sebut Belum Temukan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Ekspor CPO
Indonesia
Kejagung Sebut Belum Temukan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Ekspor CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum menemukan indikasi dugaan uang hasil dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalir ke partai politik. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Supardi di Jakarta, Jumat.