Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh Penyelenggaraan rangkaian Orientasi Pegawai ASN, Kamis (16/6). Pembukaan orientasi diikuti oleh 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) atau pihak lainnya untuk tidak asal menuduh terkait permintaan pegawai soal informasi hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Lembaga antirasuah meminta setiap pihak untuk memahami substansi persoalan terlebih dahulu secara utuh sehingga tidak menimbulkan asumsi yang merugikan masyarakat.

Baca Juga

Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara

"KPK berharap kepada pihak-pihak tertentu agar terlebih dulu memahami substansinya secara utuh, agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi yang keliru di ruang publik," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Sebelumnya, Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana meminta KPK tak memberikan informasi bohong atau hoax terkait informasi hasil asesmen TWK sebagai syarat alih status pegawainya.

Hal ini dipicu pernyataan Ali yang menyebut KPK harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan sejumlah pegawai yang meminta hasil TWK mereka dibuka.

Padahal, berdasarkan unggahan di situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), KPK yang diwakili oleh Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April.

Ketua KPK, Firli Bahuri saat penyelenggaraan rangkaian Orientasi Pegawai ASN, Kamis (16/6). Foto: Humas KPK

Ali menjelaskan, hasil TWK hanya satu dari delapan poin informasi dan data yang diminta oleh sejumlah pegawai yang tak lulus TWK melalui PPID KPK. Dengan demikian, hasil TWK yang diterima KPK dari BKN pasa 27 April 2021 hanya salah satu dari delapan poin yang diminta pegawai.

"Data hasil TWK yang diterima KPK itupun merupakan data kolektif. Sedangkan data yang diminta pemohon merupakan data pribadi masing-masing pemohon," tandas Ali.

Untuk memenuhi tujuh poin permintaan pegawai lainnya, KPK, sudah sepatutnya berkoordinasi dengan BKN. Apalagi, KPK tidak memiliki seluruh informasi soal pelaksanaan TWK.

Baca Juga

Besok, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi ASN

Sehingga, lanjut dia, sudah seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut. Terlebih, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

"Masukan dan kritikan yang membangun bagi KPK tentu merupakan penyemangat untuk terus bekerja menjadi lebih baik lagi dengan berdasar pada ketentuan peraturan yang berlaku," kata Ali. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Pengendara Gagal Lebaran di Kampung Halaman Setelah Diputar Balik
Indonesia
Ribuan Pengendara Gagal Lebaran di Kampung Halaman Setelah Diputar Balik

Ribuan pengendara terpaksa gagal Lebaran di kampung halaman. Mereka diputar balik selama selama 4 hari larangan mudik 2021 pada 6-9 Mei.

Jelang Lebaran, Harga Ayam Potong di Yogyakarta Meroket
Indonesia
Jelang Lebaran, Harga Ayam Potong di Yogyakarta Meroket

Menjelang Hari Raya Idul Fitri pekan depan, sejumlah komoditas barang di sejumlah pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta meroket. Salah satunya adalah harga daging ayam potong.

Kasus Naik Lagi, Masih Banyak Kelurahan dan Desa Abai Prokes
Indonesia
Kasus Naik Lagi, Masih Banyak Kelurahan dan Desa Abai Prokes

"Di Jawa - Bali masyarakat desa atau kelurahan tidak patuh memakai masker paling banyak terdapat di Banten sebesar 28,57 persen," kata Wiku

Data Kematian Dihilangkan, Arah Penanganan Pandemi Dinilai Mundur
Indonesia
Data Kematian Dihilangkan, Arah Penanganan Pandemi Dinilai Mundur

Pemerintah menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.

Terbukti Bersalah Lakukan Wanprestasi, PB Perbasasi Dihukum Rp 5,7 Miliar
Indonesia
Terbukti Bersalah Lakukan Wanprestasi, PB Perbasasi Dihukum Rp 5,7 Miliar

Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding pelatih asal Australia, Zenon Winters terkait gugatan soal tunjangan. PT Jakarta menghukum Pengurus Besar Perserikatan Organisasi Bisbol dan Sofbol Seluruh Indonesia (PB Perbasasi) membayar Rp 5,7 miliar karena ingkar janji.

Punya SDM dan SDA Melimpah, Indonesia Masih Tertinggal dari Singapura dan Korsel
Indonesia
Punya SDM dan SDA Melimpah, Indonesia Masih Tertinggal dari Singapura dan Korsel

Wapres berharap, seluruh perguruan tinggi di Indonesia, meningkatkan peran dan fungsinya dalam mencetak SDM yang menguasai teknologi dan menciptakan inovasi sesuai kebutuhan pasar global.

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah
Indonesia
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, DPRD DKI: Ngomong Tuh Dipilah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menanggapi pernyataan Kementerian Dalam yang menyebut ada anggaran janggal dalam pos-pos kegiatan Legislator Kebon Sirih dalam RAPBD 2021.

Polda Jateng Buru Pelaku Lain dalam Kasus Pembuangan Limbah Alkohol di Bengawan Solo
Indonesia
Polda Jateng Buru Pelaku Lain dalam Kasus Pembuangan Limbah Alkohol di Bengawan Solo

Polda Jawa Tengah terus mendalami kasus pencemaran limbah alkohol (ciu) di Bengawan Solo. Pemeriksaan secara mendalam terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti terkait ada tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.

RS Polri Jakarta Ambil DNA Kakak Beradik Asal Sragen Korban Sriwijaya Air
Indonesia
RS Polri Jakarta Ambil DNA Kakak Beradik Asal Sragen Korban Sriwijaya Air

Rumah Sakit (RS) Polri Jakarta telah mengambil sample keluarga dari Suyanto dan Riyanto yang tercatat masuk manifes pesawat Sriwijaya SJ 182 yang mengalami kecelakaan di Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari lalu.

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa
Indonesia
Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

"Menurut saya ini adalah rekayasa," ujar Haris