Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengkritisi rencana impor beras yang akan dilakukan, meski kebijakan tersebut diperhalus tidak akan dilakukan pada saat panen.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Baca Juga

Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar. Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto, Jumat (26/3).

Hasto meminta Mendag Luthfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan. Presiden Jokowi, kata Hasto, selalu menegaskan komitmennya tidak akan impor beras.

Presiden juga telah membangun lumbung pangan bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan invosi di bidang pangan.

"Lalu kenapa menteri perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?” ujarnya

Stok beras. Foto: ANTARA
Stok beras. Foto: ANTARA

"Selama ada tanah, ada matahari, ada air, kita bisa menanam sepanjang musim, sepanjang tahun. Tidak seperti di Jepang. Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengampanyekan bagaimana kita berdaulat," sambung Hasto.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menjawab isu yang menuding PDIP sebagai partai pemerintah rasa oposisi. Bagi Hasto penolakan atas kebijakan impor beras bagian dari melindungi Presiden Jokowi dari menteri perdagangan yang menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.

"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah, justru kebijakan yang kami dorong untuk tidak impor beras, lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan, lebih baik kita berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.

Lebih jauh, Hasto meminta Mendag M. Luthfi ingat, bahwa rakyat Indonesia cerdas.

"Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan. Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak benar," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga

Politisi PDIP Minta Hentikan Kegaduhan Impor Beras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Solo Melonjak, Kasus Tambahan Terbanyak dari Klaster Mahasiswa UNS
Indonesia
COVID-19 Solo Melonjak, Kasus Tambahan Terbanyak dari Klaster Mahasiswa UNS

"Sebagian besar tambahan ini berdasarkan hasil tracing dari kasus sebelumnya. Proses tracing masih terus kita lakukan," ujar Ning

Bareskrim Cecar Mantan Danjen Kopassus dengan 28 Pertanyaan
Indonesia
Bareskrim Cecar Mantan Danjen Kopassus dengan 28 Pertanyaan

Mantan danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dicecar sebanyak 28 pertanyaan oleh penyidik dalam pemeriksaannya di kantor Bareskrim Polri.

Kader Pecatan Gelar KLB, DPC Demokrat Solo Tetap Setia kepada SBY dan AHY
Indonesia
Kader Pecatan Gelar KLB, DPC Demokrat Solo Tetap Setia kepada SBY dan AHY

Ketua DPC Demokrat Solo, Supriyanto mengatakan, KLB yang digelar kader yang telah resmi dipecat partai menyalahi peraturan organisasi AD/ART.

Gandeng Pengusaha Daerah, Shell Buka SPBU di Kota Lapis Kedua
Lainnya
Gandeng Pengusaha Daerah, Shell Buka SPBU di Kota Lapis Kedua

Saat ini, dari total 137 SPBU Shell yang beroperasi, 16 diantaranya merupakan investasi Shell bersama mitra pengusaha daerah.

Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi

Penularan COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 480 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko
Indonesia
SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

SBY menyesal memberikan jabatan prestisius kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengambil alih partainya melalui KLB

 KPU Putuskan Pilkada 9 Desember, Purnomo Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri
Indonesia
KPU Putuskan Pilkada 9 Desember, Purnomo Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri

"Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari pencalonan Pilkada Solo 2020. Surat pengunduran diri sudah saya berikan pada ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo," ujar Purnomo

Pemkot Solo Tiadakan Salat Idul Fitri dan Halal Bihalal
Indonesia
Pemkot Solo Tiadakan Salat Idul Fitri dan Halal Bihalal

"Salat Idul Fitri pada Lebaran tahun ini dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga sesuai imbauan Kemenag (Kementerian Agama) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia)," kata dia

Ziarah ke Solo, 6 Pemuda Asal Jombang Tanpa Surat Bebas COVID-19 Terjaring Petugas
Indonesia
Ziarah ke Solo, 6 Pemuda Asal Jombang Tanpa Surat Bebas COVID-19 Terjaring Petugas

"Saya kaget tiba-tiba dihentikan petugas, lalu ditanyakan soal surat sehat bebas corona dan tidak punya," kata dia.

Kemparekraf Dapat Hibah Satu Unit GeNose C19
Indonesia
Kemparekraf Dapat Hibah Satu Unit GeNose C19

GeNose merupakan alat berbasis kecerdasan artifisial