Soal HGU, Ombudsman: Informasi Publik Ditutup Demi Kepentingan Politik Pj Wali kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho. Foto: ist

MerahPutih.com - Ombudsman RI menyayangkan sikap pemerintah yang menutup hak publik untuk mengetahui informasi tentang Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, dalam putusan Mahkamah Agung (MA), HGU merupakan informasi terbuka yang dapat diakses langsung oleh publik.

"Pertama publik ingin mengakses informasi tentang HGU tidak bisa juga sekarang padahal MA sudah memutuskan itu sebagai informasi terbuka," ujar Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih di kantornya kawasan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

Alamsyah menyebut layanan informasi HGU terhambat karena pemerintah tidak juga menjalankan putusan MA tersebut. Dia menilai, sikap pemerintah sebagai salah satu bentuk maladministrasi.

Jokowi dan Prabowo bersalaman sebelum debat kedua capres dimulai (Foto: Antaranews)
Jokowi dan Prabowo bersalaman sebelum debat kedua capres dimulai (Foto: Antaranews)

Ironisnya, kata Alamsyah, baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru menggunakan informasi penguasaan lahan untuk saling menyerang satu sama lain.

"Ini kan saling serang soal lahan, Jokowi menyerang tanahnya Prabowo. Dari kubunya Prabowo juga menyerang kepemilikan tanah dari beberapa elit di seputar Jokowi. Dengan kata lain Informasi Publik ditutup tapi digunakan untuk kepentingan politik itu menurut saya sangat berbahaya," bebernya.

Menurut Alamsyah persoalan maladministrasi informasi HGU ini cukup serius. Dia mendesak pemerintah untuk segera membuka infomasi HGU, mengingat, informasi HGU bersifat terbuka telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui, informasi HGU bersifat terbuka untuk publik telah ditetapkan MA sejak 2017. Keputusan itu tertuang dalam putusan MA Nomor 121 K/TUN/2017.

"Jadi kalau sesuatu sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagai informasi publik maka ia harus dibuka," jelas dia.

Ombudsman siap mensupervisi persoalan HGU ini dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini dilakukan agar putusan MA tentang informasi HGU terbuka untuk publik bisa segera dilaksanakan.

"Kami akan mencoba bersama-sama dengan para pemohon informasi dan ATR sendiri untuk merumuskan tata cara pemberian yang dianggap aman," tandasnya.

Penulis : Noer Ardiansjah Noer Ardiansjah
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Pemprov DKI Masih Kaji Jumlah Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Masih Kaji Jumlah Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB

Syafrin mengaku, saat ini pihaknya masih membahas dan mengkaji pembatasan penumpang kendaraan di Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Siradj Sebut Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Siradj Sebut Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa

Terdapat narasi Aqil Siradj yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan cucu Nabi Musa.

 Update COVID-19 Solo: 22 Positif Corona, 4 Pasien Meninggal
Indonesia
Update COVID-19 Solo: 22 Positif Corona, 4 Pasien Meninggal

Dimana data pasien terpapar COVID-19 naik menjadi 22 orang atau bertambah empat orang dibandingkan data Selasa (28/4), yakni sebanyak 18 orang.

Jaksa Pinangki Gunakan Duit Suap Buat Pelesir dan Operasi Kecantikan di AS
Indonesia
Jaksa Pinangki Gunakan Duit Suap Buat Pelesir dan Operasi Kecantikan di AS

Djoko Tjandra bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar USD 1 juta untuk PSM untuk pengurusan kepentingan perkara Action Plan di MA.

Cegah Penularan COVID-19, Santri di Pesantren Tebuireng Dilarang Dijenguk
Indonesia
Cegah Penularan COVID-19, Santri di Pesantren Tebuireng Dilarang Dijenguk

Pesantren saat ini menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat

Waktu Penutupan Pendaftaran CPNS Terserah Instansi Masing-Masing
Indonesia
Waktu Penutupan Pendaftaran CPNS Terserah Instansi Masing-Masing

Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah bersurat ke semua instansi

375 Pegawai Terpapar Virus Corona di 59 Kantor Jakarta
Indonesia
375 Pegawai Terpapar Virus Corona di 59 Kantor Jakarta

Kasus virus corona di area perkantoran sudah sangat mengkhawatirkan.

Jangan Sampai Kena Macet! Ini Pengalihan Lalu Lintas Saat Aksi 212
Indonesia
Jangan Sampai Kena Macet! Ini Pengalihan Lalu Lintas Saat Aksi 212

Sementara arus lalu lintas dari jalan Fachrudin yang akan belok ke kanan ke jalan Budi Kemuliaan akan diluruskan ke jalan Abdul Muis

2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim
Indonesia
2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim

Polri ?menghargai seluruh prosesnya hingga vonis hakim

 Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya
Indonesia
Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

"Walaupun Fraksi Gerindra sudah ikut dalam Panja. Saya secara pribadi berpendapat seharusnya kalau sudah ada lebih dari dua Panja, lebih efisien dengan membentuk Pansus," kata Fadli .