Soal Gugatan Presidential Threshold, PDIP Ibaratkan Ujian Masuk Universitas Berkualitas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2021). (ANTARA/Syaiful Hakim)

MerahPutih.com - Ide presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden bukan untuk menghalangi setiap warga negara menjadi Presiden RI. Namun, presidential threshold untuk memastikan sosok yang didukung sudah matang dan melalui proses pengujian.

Demikian disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menganalogikan seorang calon mahasiswa yang ingin masuk kampus ternama. Calon mahasiswa wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebelum menjalani tes masuk kampus. Misalnya syarat angka TOEFL yang harus dipenuhi. Persyaratan masuk kampus itu juga bermakna sebagai threshold.

"Anda bisa bayangkan jika semua orang menuntut dengan menghapuskan threshold itu, sehingga semua orang berhak ke universitas ternama. Bisa kita bayangkan bagaimana pengajaran di universitas. Apalagi ini suatu bangsa, suatu negara yang bertanggung jawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (7/1).

Baca Juga:

ASN Gugat Presidential Threshold ke MK, DPR: Mereka Dilarang Berpolitik

Politikus asal Yogyakarta ini menerangkan, untuk masuk universitas ternama itu ada ambang batas, berupa syarat TOEFL, nilai akademis, dan seterusnya. Setiap calon mahasiswa tidak boleh mengambil jalan pintas.

Dalam konteks pemilu, kata Hasto, hal itu pun diperlukan untuk memastikan pemimpin Indonesia benar-benar matang.

"Tidak bisa kita mengambil jalan pintas, meniadakan suatu hal yang secara nature itu sebenarnya diperlukan bagi kepentingan stabilitas dan efektivitas pemerintah itu," ujarnya.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga memastikan, PDIP terus berkomunikasi dengan partai politik koalisi Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin untuk memperkuat presidential threshold.

Baca Juga:

ASN Gugat Presidential Threshold, Menpan RB Diminta Turun Tangan

Hasto juga mengingatkan pengalaman ketika Jokowi pertama kali memimpin pada periode pertama. Saat itu, dia hanya didukung 20 persen dari jumlah kursi di parlemen. Artinya hanya memenuhi syarat presidential threshold saja. Dan saat itu, keadaan sulit walau Jokowi mendapat dukungan kuat dari rakyat.

"Saat itu, kita lihat bagaimana manuver kekuasaan yang tidak puas pada pemilu sebelumnya. Ini yang tidak boleh terjadi, sehingga presidential threshold 20 persen itu seharusnya malah ditambah, seharusnya malah memastikan bagaimana efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Hasto juga mengingatkan bahwa pemilu merupakan manifestasi demokrasi yang tertinggi dengan wujud rakyat memberikan suaranya. Sedangkan presidential threshold merupakan bentuk penjaringan awal menampilkan calon-calon pemimpin berkualitas.

"Jadi diperlukan regulasi-regulasi untuk memastikan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu itu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya secara efektif," tegas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Diaspora Indonesia Gugat Presidential Threshold ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Pengganti Panglima Hadi Tjahjanto, Istana Ungkap Sinyal dari Jokowi
Indonesia
Soal Pengganti Panglima Hadi Tjahjanto, Istana Ungkap Sinyal dari Jokowi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki usia pensiun pada akhir November 2021.

Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Indonesia
Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu.

[HOAKS atau FAKTA]: WNA Calon Penghuni IKN Mulai Berdatangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WNA Calon Penghuni IKN Mulai Berdatangan

Narasi dalam video tersebut, “Warga negara asing WNA calon penghuni IKN sudah mulai berdatangan. mempergunakan Tradisi pakaian adat Dayak Kalimantan.”

Kapolri Beberkan Dua Syarat Wajib untuk Penerapan PTM 100 Persen
Indonesia
Kapolri Beberkan Dua Syarat Wajib untuk Penerapan PTM 100 Persen

Penguatan imunitas terhadap anak juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya

Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka
Indonesia
Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka

Novel bersama 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pria yang karib disapa Alex itu lantaran menyebut 51 pegawai KPK tidak lagi bisa dibina.

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi di PT Pupuk Indonesia
Indonesia
Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi di PT Pupuk Indonesia

"Benar, kasus itu sedang kami selidiki. Masih tahap penyelidikan," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Supardi di Jakarta, Rabu (25/8).

Cerita Anggota Satgas COVID-19, Bertaruh Nyawa Demi Evakuasi dan Pasok Makanan Pasien Isoman
Indonesia
Cerita Anggota Satgas COVID-19, Bertaruh Nyawa Demi Evakuasi dan Pasok Makanan Pasien Isoman

"Ini sudah tanggung jawab dan resiko kami sebagai Satgas. Kami yakin, di balik niat baik kami, pasti diberikan keselamatan," sebut Boy yang hampir setiap hari menerima laporan warga yang membutuhkan bantuan.

Vaksin Booster untuk Warga Umum Mesti Diawasi Ketat
Indonesia
Vaksin Booster untuk Warga Umum Mesti Diawasi Ketat

Vaksin booster atau tahap tiga COVID-19 untuk warga umum bakal diberikan pada pertengahan Januari 2022.

Polisi Enggak Tindaklanjuti Perkara Mural Jokowi '404: Not Found'
Indonesia
Polisi Enggak Tindaklanjuti Perkara Mural Jokowi '404: Not Found'

Mural itu hanya sebatas mengganggu ketertiban umum

Miniatur Tanah Air Akan Jadi Magnet Gaet Investor di Expo 2020 Dubai
Indonesia
Miniatur Tanah Air Akan Jadi Magnet Gaet Investor di Expo 2020 Dubai

Pada 2020, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 2,92 miliar. Ekspor Indonesia ke UEA pada 2020 tercatat sebesar USD 1,24 miliar, sedangkan impor Indonesia dari UEA sebesar USD 1,68 miliar.