Soal Dewan Pengawas, KPK Siap Patuhi Undang-Undang Baru Ketua KPK Agus Rahardjo (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan lembaga yang dipimpinnya tetap akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"KPK itu hanya pelaksana Undang-undang. Kalau dalam UU-nya seperti itu bunyinya, kan harus melaksanakan," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

Baca Juga:

Pengamat Usul Dewan Pengawas KPK Diisi Aktivis Antikorupsi dan Eks Komisioner KPK

Agus memastikan pimpinan KPK akan tetap patuh dengan keberadaan dewan pengawas. Meski ada beberapa pihak yang menyebut keberadaan dewan pengawas akan membuat KPK menjadi tidak independen.

Agus Rahardjo tegaskan pihaknya tak persoalkan Dewan Pengawas
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri). (MP/Teresa Ika)

Dewan Pengawas KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewas nantinya berisi lima anggota, dengan seorang merangkap sebagai ketua. Dalam UU KPK yang baru, Dewas memiliki peran yang sangat penting dalam kerja KPK salah satunya mengeluarkan izin penyadapan.

Untuk periode pertama, Dewas KPK akan dipilih langsung oleh Presiden untuk selanjutnya dipilih melalui panitia seleksi dan DPR sebagaimana proses pemilihan calon pimpinan KPK. Lima anggota Dewas yang dipilih Presiden akan dilantik bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK Jilid V pada 21 Desember 2019 mendatang.

Sejauh ini, kata Agus, KPK juga tidak dimintai pendapat terkait pemilihan Dewas. Agus pun enggan menjawab saat diminta kriteria ideal calon Dewas. Sebagai pelaksana UU, lanjut Agus, pihaknya hanya menjalankan UU baru, termasuk mengenai nama-nama Dewas.

"Kita menunggu penetapan Dewas itu, kan dilantik sama-sama dengan pimpinan baru," ujarnya.

Baca Juga:

Posisi Dewan Pengawas KPK Diduga Jadi Cara Jokowi 'Puaskan' Pendukungnya

Agus memastikan dirinya tidak merekomendasikan nama dari KPK sendiri kepada Jokowi. Agus meyakini, Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah mengantongi nama-nama calon Dewas.

"Kan yang memilih Presiden, Presiden pasti kan sudah punya nama, yang saya dengar kan koordinatornya Mensesneg, pasti masukan dari sana. Tidak elok kalau mengusulkan diri sendiri kan tidak elok," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Untuk Pertama Kalinya, Presiden Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa dan Penyidik KPK tak Perlu SIKM, Pemprov DKI Dinilai Diskriminatif
Indonesia
Jaksa dan Penyidik KPK tak Perlu SIKM, Pemprov DKI Dinilai Diskriminatif

Rullyandi mengkritik karena profesi penegak hukum advokat atau lawyer tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan.

Target Jangkau Seluruh Jakarta, DPRD Setujui Anggaran Air Bersih Rp3 M
Indonesia
Target Jangkau Seluruh Jakarta, DPRD Setujui Anggaran Air Bersih Rp3 M

DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM) sebesar Rp3 miliar.

 DPRD Minta Pemprov DKI Tampung Data RT/RW Perbaiki Penyaluran Sembako
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Tampung Data RT/RW Perbaiki Penyaluran Sembako

“Kedepan Dinas Sosial (Dinsos) dalam hal ini Pemprov DKI bisa melakukan perbaikan pendataan, pendistribusian (bansos) dan hal-hal lainya," kata Anggara

Pandemi COVID 19, Pendapatan Negara Turun Rp60 Triliun
Indonesia
Pandemi COVID 19, Pendapatan Negara Turun Rp60 Triliun

Belanja negara yang lebih tinggi Rp125,3 triliun antara lain untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

Maju di Pilwakot Solo, Gibran Ungkap Tiga Sosok Mentor Politik
Indonesia
Maju di Pilwakot Solo, Gibran Ungkap Tiga Sosok Mentor Politik

"Saya punya tiga mentor politik selama mencalonkan maju di Pilwakot Solo 2020 sebagai cawali," ujar Gibran

Maknai Idul Fitri, PGI Ajak Umat Islam Saling Tolong Menolong Ditengah Pandemi Corona
Indonesia
Maknai Idul Fitri, PGI Ajak Umat Islam Saling Tolong Menolong Ditengah Pandemi Corona

Gultom juga mendoakan agar semua amal perbuatan baik yang dilakukan oleh Umat Muslim dapat diterima

Politisi PDIP ke Andre Rosiade: Kau Bukan Tuhan, Jangan Kurang Ajar Sama Perempuan!
Indonesia
Politisi PDIP ke Andre Rosiade: Kau Bukan Tuhan, Jangan Kurang Ajar Sama Perempuan!

Dewi menambahkan, sekalipun NN adalah seorang PSK, namun tidak pantas diperlakukan seperti itu oleh Andre yang merupakan seorang wakil rakyat.

Libur HUT RI, Ribuan Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Libur HUT RI, Ribuan Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jakarta dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 49,79% menuju arah Timur, 28,42% menuju arah Barat, serta 21,79% menuju arah Selatan.

Balitbang Kemenkes: Herbal Tak Mampu Obati COVID-19
Indonesia
Balitbang Kemenkes: Herbal Tak Mampu Obati COVID-19

Beberapa hari terakhir muncul kesalahpahaman publik yang mengira jamu dapat menjadi obat untuk mengatasi COVID-19

Terima Ratusan Laporan Soal Bansos, KPK: Jatim Paling Bermasalah
Indonesia
Terima Ratusan Laporan Soal Bansos, KPK: Jatim Paling Bermasalah

Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur