Soal Dampak Konflik Timur Tengah, Puan: DPR dan Pemerintah Segera Bahas RAPBN 2026

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 24 Juni 2025
Soal Dampak Konflik Timur Tengah, Puan: DPR dan Pemerintah Segera Bahas RAPBN 2026

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya dan pemerintah akan segera bertemu untuk membahas rancangan APBN 2026. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi militer antara Iran dan Israel.

"Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Politisi PDIP itu menegaskan, posisi Indonesia di dunia internasional yakni bebas aktif. Meski demikian, ia menyampaikan, hal itu jangan sampai merugikan politik dan situasi geografis Indonesia.

"Posisi politik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah bebas aktif," tegasnya.

Baca juga:

Uni Eropa Sebut Penutupan Selat Hormuz akan Berbahaya, Tawarkan Dilpomasi Redakan Konflik

Puan pun berharap kedua negara melakukan gencatan senjata untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung selama 13 hari.

"Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi tentu saja kami ingin bahwa untuk adanya genjatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan ya tentu saja damai," harapnya.

Menurut Puan, jika eskalasi terus terjadi, maka yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak.

"Ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan sebaiknya kedua belah pihak menahan diri. Dan, begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik," pungkasnya. (Pon)

#Puan Maharani #DPR RI #Konflik Timur Tengah #Konflik Israel-Iran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Dunia
Rudal Balistik Houthi Hantam Istana Yaman, 5 Tewas 16 Luka-Luka
Lima rudal balistik Houthi hantam Istana Presiden Al-Maashiq di Aden, Yaman. 5 orang tewas dan PM Shaya al-Zindani selamat. Simak berita selengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Oktober 2026
Rudal Balistik Houthi Hantam Istana Yaman, 5 Tewas 16 Luka-Luka
Bagikan