Soal Buka Sekolah, Pemprov DKI Tak Mau Blunder Ilustrasi - SMAN 78 Jakarta. ANTARA/Devi Nindy

MerahPutih.com - Pembukaan sekolah di DKI Jakarta bakal dilakukan secara cermat. Hal ini untuk mencegah sekolah menjadi klaster baru penyebaran corona di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, dalam mengambil kebijakan, Pemprov sangat hati-hati. Yakni melibatkan para ahli seperti pendidikan, psikolog, hingga epidemiolog.

"Kami selalu rapat internal dengan pihak-pihak terkait, forkopimda dan pemerintah pusat,” ujar Ariza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Baca Juga:

Ini Jadwal Sekolah Tatap Muka di Papua

Hal ini juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan keselamatan warga.

Hingga saat ini, lanjut Ariza, Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan untuk membuka sekolah tatap muka. Pemprov DKI masih mencermati perkembangan data dan fakta angka kasus COVId-19.

“Pastinya keselamatan siswa, warga Jakarta yang jadi keutamaan kita,” jelas dia.

Ahmad Patria Riza, saat menghadiri Rakerda Partai Gerindra di Jakarta, Minggu (26/1/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Wagub DKI Jakarta Ahmad Patria Riza. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Selain soal fakta dan data mengenai angka penyebaran COVID-19 di Jakarta, Riza mengatakan, Pemprov DKI juga harus mendapat persetujuan orang tua siswa.

Menurut dia, Pemprov tak ingin sembarangan membuka sekolah tanpa mempertimbangkan suara wali murid.

"Orang tua punya hak untuk tidak mengirimkan anaknya sekolah," papar Ariza.

Tidak hanya itu, menurut Ariza, saat ini Jakarta juga masih menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Oleh sebab itu, sampai kini pihaknya belum akan membuka sekolah.

"Kita lihat perkembangan dalam 1-2 bulan ini, nanti kita putuskan yang terbaik," imbuh Ariza.

Baca Juga:

Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah untuk seluruh zona risiko COVID-19 pada Januari 2021.

Namun begitu, keputusan diserahkan ke pemerintah daerah. Nadiem menganggap masing-masing daerah yang mengetahui detail peta risiko virus corona.

Keputusan untuk membuka sekolah juga turut mempertimbangkan kantor wilayah serta orang tua melalui komite sekolah.

Menurut dia, orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya ikut masuk sekolah atau tidak.

"Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan diwajibkan," tutur Nadiem dalam konferensi pers daring dikutip dari akun Youtube Kemendikbud RI, Jumat (20/10) lalu. (Knu)

Baca Juga:

Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPT Ajak Santri Tetap Setia ke Pancasila dan UUD 1945
Indonesia
BNPT Ajak Santri Tetap Setia ke Pancasila dan UUD 1945

Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional ini merupakan salah satu dari 3 unsur penting tugas pencegahan terorisme

Deteksi Dini, Dinkes Banten Gelar Rapid Test Drive Thru
Foto
Deteksi Dini, Dinkes Banten Gelar Rapid Test Drive Thru

Tenaga medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten melakukan uji cepat (rapid test) kepada warga dengan skema drive thru

RSD Wisma Atlet Dapat Dua Rekor Muri Sekaligus
Indonesia
RSD Wisma Atlet Dapat Dua Rekor Muri Sekaligus

Adapun sertifikat rekor Muri dianugerahkan saat pelaksanaan upacara Hari Pahlawan ke-75 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada Selasa (10/11)

Pemprov DKI: 96.748 Rapid Test, 3.703 Terkonfirmasi Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 96.748 Rapid Test, 3.703 Terkonfirmasi Positif Corona

Persentase positif COVID-19 sebesar 4 persen.

[HOAKS ATAU FAKTA] Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dibiayai Megawati dan PKI
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA] Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dibiayai Megawati dan PKI

Polda Lampung menetapkan pasal berlapis terhadap tersangka penusukan Syekh Ali Jaber, Alfin Andrian

Mutasi Pejabat Eselon I Kejagung Diduga Berkaitan dengan Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Mutasi Pejabat Eselon I Kejagung Diduga Berkaitan dengan Kasus Djoko Tjandra

Diduga rotasi terhadap Jan Maringka berkaitan dengan sengkarut terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

Curah Hujan Tinggi Picu Banjir Beberapa Desa di Sumbawa
Indonesia
Curah Hujan Tinggi Picu Banjir Beberapa Desa di Sumbawa

Banjir juga mengakibatkan kerugian material

Satpol PP DKI Raup Rp 2,47 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Satpol PP DKI Raup Rp 2,47 Miliar dari Pelanggar PSBB Transisi

Denda itu terkumpul dari 3 jenis pelanggaran diantaranya tidak menggunakan masker, pelaku usaha yang tak menerapkan protokol kesehatan, serta aktivitas sosial budaya.

PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan
Indonesia
PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan

Seluruh pekerja, paling sedikiti sebesar upah minimum, diwajibkan mengikuti program Tapera

Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran
Indonesia
Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran

Pusat arsip sendiri terletak di lantai dasar gedung utama