Soal Buka Sekolah, Pemprov DKI Tak Mau Blunder Ilustrasi - SMAN 78 Jakarta. ANTARA/Devi Nindy

MerahPutih.com - Pembukaan sekolah di DKI Jakarta bakal dilakukan secara cermat. Hal ini untuk mencegah sekolah menjadi klaster baru penyebaran corona di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, dalam mengambil kebijakan, Pemprov sangat hati-hati. Yakni melibatkan para ahli seperti pendidikan, psikolog, hingga epidemiolog.

"Kami selalu rapat internal dengan pihak-pihak terkait, forkopimda dan pemerintah pusat,” ujar Ariza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Baca Juga:

Ini Jadwal Sekolah Tatap Muka di Papua

Hal ini juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan keselamatan warga.

Hingga saat ini, lanjut Ariza, Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan untuk membuka sekolah tatap muka. Pemprov DKI masih mencermati perkembangan data dan fakta angka kasus COVId-19.

“Pastinya keselamatan siswa, warga Jakarta yang jadi keutamaan kita,” jelas dia.

Ahmad Patria Riza, saat menghadiri Rakerda Partai Gerindra di Jakarta, Minggu (26/1/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Wagub DKI Jakarta Ahmad Patria Riza. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Selain soal fakta dan data mengenai angka penyebaran COVID-19 di Jakarta, Riza mengatakan, Pemprov DKI juga harus mendapat persetujuan orang tua siswa.

Menurut dia, Pemprov tak ingin sembarangan membuka sekolah tanpa mempertimbangkan suara wali murid.

"Orang tua punya hak untuk tidak mengirimkan anaknya sekolah," papar Ariza.

Tidak hanya itu, menurut Ariza, saat ini Jakarta juga masih menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Oleh sebab itu, sampai kini pihaknya belum akan membuka sekolah.

"Kita lihat perkembangan dalam 1-2 bulan ini, nanti kita putuskan yang terbaik," imbuh Ariza.

Baca Juga:

Sekolah Harus Kerja Sama dengan Puskesmas Sebelum Belajar Tatap Muka

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah untuk seluruh zona risiko COVID-19 pada Januari 2021.

Namun begitu, keputusan diserahkan ke pemerintah daerah. Nadiem menganggap masing-masing daerah yang mengetahui detail peta risiko virus corona.

Keputusan untuk membuka sekolah juga turut mempertimbangkan kantor wilayah serta orang tua melalui komite sekolah.

Menurut dia, orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya ikut masuk sekolah atau tidak.

"Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan diwajibkan," tutur Nadiem dalam konferensi pers daring dikutip dari akun Youtube Kemendikbud RI, Jumat (20/10) lalu. (Knu)

Baca Juga:

Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Polri Periksa Mantan Lurah Grogol Selatan Terkait Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Bareskrim Polri Periksa Mantan Lurah Grogol Selatan Terkait Kasus Djoko Tjandra

Pemeriksaan ini dilakukan sesuai yang telah direncanakan oleh penyidik sejak pekan lalu.

Pandemi COVID-19, Permintaan Avtur di Jateng dan Yogyakarta Turun 72 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Permintaan Avtur di Jateng dan Yogyakarta Turun 72 Persen

Rata-rata di bulan Februari atau sebelum ada COVID-19, penggunaan avtur adalah 180 kiloliter per hari.

Harun Masiku dan Nurhadi yang Bikin KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'?
Indonesia
Harun Masiku dan Nurhadi yang Bikin KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'?

Yang penting sebenarnya KPK harusnya menguatkan institusinya dengan intelijen

 Ketua Gugus Tugas Sebut Sejumlah Hotel Siap Terima Pasien Corona
Indonesia
Ketua Gugus Tugas Sebut Sejumlah Hotel Siap Terima Pasien Corona

Selain itu, kata Doni, sudah ada 130 rumah sakit rujukan yang ditetapkan dan memenuhi standar oleh pemerintah. Namun, Doni melihat untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya masih relatif kurang.

Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda
Indonesia
Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda

MPR meminta pemerintah Joko Widodo memberikan tindakan keras terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat.

Pembebasan 30 Ribu Napi Masih Timbulkan 'Overcrowding'
Indonesia
Pembebasan 30 Ribu Napi Masih Timbulkan 'Overcrowding'

Komposisi narapidana kasus narkotika dalam rutan/lapas merupakan setengah dari penghuni total

Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran
Indonesia
Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran

Iapun perintahkan melakukan lelang untuk kegiatan kementerian dan lembaga sedini mungkin atau pada bulan Desember 2020.

Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton
Indonesia
Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton

CGV sudah mengajukan izin beroprasi kembali sejak sebulan lalu

Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya menggandeng 18 organisasi masyarakat (ormas) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mengawasi kedisplinan warga soal protokol kesehatan COVID-19.

Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah
Indonesia
Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah

Dari pandemi ini, harus ada peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah,