Soal Aturan Makan 20 Menit, Puan: Jangan Sampai Jadi Lelucon Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI

MerahPutih.com - Sejumlah aturan di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 menuai sorotan. Salah satunya aturan makan maksimal 20 menit di warung makan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani nendesak pemerintah menjelaskan terkait aturan dine in atau makan di tempat tersebut kemudian pantas diberlakukan karena dianggap efektif.

Baca Juga

Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum

“Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/7).

Puan khawatir apabila aturan tersebut hanya sekadar dibuat tanpa penjelasan lanjutan maka akan dianggap sebagai lelucon semata. Imbasnya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan turun.

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar kata Putri Presiden kelima Megawati Soekaroputri ini.

Puan mengatakan penyesuaian kebijakan PPKM harus mendapat dukungan dari masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan PPKM.

"Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya. Sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," kata Puan.

Puan menuturkan upaya membangun kepercayaan masyarakat jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraproduktif dalam prosesnya. Misalnya, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.

Instagram @ricochristoper
Warteg (Instagram @ricochristoper)

Lalu, anggapan, jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat akan bilang, 'Ah kasus turun karena testing-nya diturunkan'.

"Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi. Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah," imbau politikus PDIP ini.

Puan menjelaskan pengawasan data testing per daerah penting dilakukan sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depannya. Mantan Menko PMK itu mengingatkan penurunan angka pengujian bisa menjadi 'bom waktu'.

"Sebaliknya, jika testing kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya mengaku paham jika aturan makan di tempat berskala kecil seperti warung tegal (warteg) maksimal 20 menit dianggap lelucon bagi masyarakat. Namun, dia menekankan aturan serupa juga sudah diterapkan sebelumnya di negara lain.

Aturan makan di warung-warung UMKM tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

"Mungkin kedengarannya lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu," kata Tito.

Tito lantas menerangkan di balik pembuatan aturan 20 menit untuk makan di tempat usaha UMKM. Menurutnya 20 menit itu cukup untuk seseorang melakukan aktivitas makan, sehingga orang lain yang hendak makan juga pun tidak perlu menunggu lama.

Kemudian dibuatnya aturan makan 20 menit itu juga dilakukan supaya tidak ada kegiatan di luar makan seperti berbicara atau tertawa. Kegiatan itu disebutnya berisiko untuk menularkan virus.

"Kalau banyak ngobrol, tertawa, kemudian sambil bincang-bincang itu rawan penularan," ujarnya.

Oleh karena itu, Tito berharap aturan tersebut dapat dipahami masyarakat sebagai upaya menghindari adanya penularan COVID-19 di lingkungan tempat makan UMKM.

Selain masyarakat, mantan Kapolri tersebut juga berharap kepada para penegak aturan mulai dari pemerintah daerah, Polri, TNI dan Satpol PP bisa mengawasinya dengan cara-cara humanis.

"Mulai dari yang persuasif, pencegahan, sosialisasi sampai ke langkah-langkah koersif tentunya dalam cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan yang kontraduktif nantinya," tutup Tito. (Knu)

Baca Juga

Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Makan di Warteg Dibatasi 20 Menit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggaran Bantuan Sosial Rp 2,7 Triliun Masih Tertahan di Bank Himbara
Indonesia
Anggaran Bantuan Sosial Rp 2,7 Triliun Masih Tertahan di Bank Himbara

Risma mengajak anggota DPR untuk turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyalurkan bansos yang masih tertahan.

Dipindah ke Bogor, Reuni 212 Juga Tidak Dapat Izin
Indonesia
Dipindah ke Bogor, Reuni 212 Juga Tidak Dapat Izin

Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal reuni 212 yang akan diselenggarakan di Masjid Az-Zikra kawasan Sentul, Kabupaten Bogor tersebut.

Ke Jatim, Jokowi Resmikan 2 Bendungan di Trenggalek dan Bojonegoro
Indonesia
Ke Jatim, Jokowi Resmikan 2 Bendungan di Trenggalek dan Bojonegoro

Pemerintah pusat, membangun empat bendungan di Provinsi Jawa Timur pada 2021. Bendungan Tukul telah diresmikan oleh Jokowi pada 14 Februari 2021.

Tok! DPR Setop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
Indonesia
Tok! DPR Setop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Parlemen memutuskan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana.

Pengakuan Bamsoet setelah Alami Kecelakaan saat Reli di Meikarta
Indonesia
Pengakuan Bamsoet setelah Alami Kecelakaan saat Reli di Meikarta

"Kemarin terjadi clash karena teknis kendaraan, bukan drivernya," kata Bamsoet di kompleks DPR, Minggu (28/11).

Prof Azyumardi Khawatir Masa Depan Riset Redup Pasca-Peleburan ke BRIN
Indonesia
Prof Azyumardi Khawatir Masa Depan Riset Redup Pasca-Peleburan ke BRIN

Penting menggarisbawahi perlunya pengunduran deadline integrasi ke BRIN tidak dipatok akhir tahun 2022.

Megawati Angkat Bicara Dikabarkan Kritis di RSPP Jakarta
Indonesia
Megawati Angkat Bicara Dikabarkan Kritis di RSPP Jakarta

Megawati mengaku bingung karena ada saja orang yang menyebarkan berita bohong

Pemerintah Diminta Wait and See Untuk Mengakui Pemerintahan Taliban
Indonesia
Pemerintah Diminta Wait and See Untuk Mengakui Pemerintahan Taliban

"Pemerintah perlu wait and see dulu, sambil tetap mewaspadai dan mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan dalam negeri" ungkap wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin

Katedral Jakarta Tidak Lakukan Pembatasan Usia Saat Misa Kenaikan Isa Almasih
Indonesia
Katedral Jakarta Tidak Lakukan Pembatasan Usia Saat Misa Kenaikan Isa Almasih

Misa pagi dipimpin Romo Alb Hani Rudi Hartoko, misa siang dipimpin Romo Bernadus Ch Triyudo Prastowo SJ, dan misa sore dipimpin Romo Y Edi Mulyono SJ.

Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan
Indonesia
Elite PKS Sebut Pahlawan Sosok Orang Ikhlas dan Insan

"Pahlawan adalah orang ikhlas dan ihsan. Ikhlas karena fokusnya sibuk dengan orang lain. Tidak sibuk mencari kebesaran diri sendiri," kata Mardani