Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena. ANTARA/Rosa Panggabean/Koz/nz/pri

MerahPutih.com - Kudeta militer yang terjadi di Guinea bisa menjadi contoh bagi Indonesia yang diisukan akan melakukan amandemen konstitusi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menyatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperlukan sebuah prasyarat dengan suasana kebangsaan yang kondusif.

Baca Juga

Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat

Menurut Idris, wacana amendemen sudah pernah muncul di tahun 2014, namun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/9).

Idris menegaskan tantangan yang dihadapi dalam menyikapi wacana tersebut adalah menyatukan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, baik dari partai politik, lembaga negara lainnya serta kelompok masyarakat itu sendiri.

Selain itu, Idris menilai sikap PDI Perjuangan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tak sesuai amanat konstitusi adalah pandangan yang tepat.

"Kalau PDIP saja tidak sependapat, bagaimana kita bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat," tegas Idris

amandemen konstitusi
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena. Foto: mpr.go.id

Idris khawatir kalau perbedaan itu nantinya tidak terkendali dan lebih parahnya malah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa amendemen tersebut akan berhasil dengan mulus.

"Memang kita tidak mengenal istilah amendemen terbatas," ujarnya.

Sebagai mantan ketua tim kampanye daerah Jokowi-Maruf Amin, dia tidak ingin reputasi Presiden Jokowi tercoreng akibat ulah dari segelintir orang yang punya ambisi pribadi dengan mengorbankan nama baik Jokowi.

"Presiden Jokowi begitu hebat, dari wali kota naik menjadi gubernur dan akhirnya terpilih menjadi presiden dua periode, lalu hancur hanya karena bisikan dan ambisi segelintir orang," katanya.

Idris menilai kepemimpinan dua periode Presiden Jokowi sudah baik dan hasil kerjanya pun sudah terlihat dan dirasakan langsung oleh rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang mendatangkan inter-koneksi antardaerah, penanganan COVID 19 yang sukses dan menuai pujian dari negara tetangga.

Selain itu, Jokowi juga telah berhasil memperlihatkan kepada rakyat bahwa sikap berdemokrasi yang dewasa dengan merangkul dan bersatu membangun bangsa. (*)

Baca Juga

Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam
Indonesia
KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam

Dugaan korupsi tersebut ditelisik penyidik lewat satu saksi yakni Senior Vice President Internal Audit PT Aneka Tambang Tbk, Hardianto Tumpak Manurung

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Diminta Isi Bensin Penuh Tangki karena Karyawan Pertamina Mogok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Diminta Isi Bensin Penuh Tangki karena Karyawan Pertamina Mogok

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp berisi imbauan kepada masyarakat untuk mengisi penuh tangki bensin baik mobil maupun motor mulai 27 Desember 2021.

Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg
Indonesia
Pemprov DKI Tampik Anies Kirim Surat Minta Dana Anti Rokok ke Bloomberg

Pemprov DKI Jakarta menampik jika Gubernur Anies Baswedan meminta jatah dana ke Bloomberg untuk melakukan kampanye antirokok di Ibu kota melalui pengiriman surat.

Xi Jinping Hubungi Biden Lagi
Dunia
Xi Jinping Hubungi Biden Lagi

Biden setuju untuk tetap menjaga komunikasi dan kerja sama dengan China.

Polda Jateng Temukan Serbuk Putih di Plastik Klip saat Razia Rutan Solo, Ternyata cuma Garam
Indonesia
Polda Jateng Temukan Serbuk Putih di Plastik Klip saat Razia Rutan Solo, Ternyata cuma Garam

"Untuk narkoba tidak kita temukan. Kami sempat mencurigai serbuk putih yang terbungkus plastik klip, tetapi saat dilakukan peneriksaan mendalam ternyata benda mencurigakan itu adalah garam," kata Rizki, Jumat (22/7).

Bupati Banjarnegara Terancam Pasal Pencucian Uang
Indonesia
Bupati Banjarnegara Terancam Pasal Pencucian Uang

KPK menyatakan pihaknya membuka kemungkinan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Pemda DIY Gelontorkan 250 Ton Minyak Goreng Subsidi ke Pasar Tradisional
Indonesia
Pemda DIY Gelontorkan 250 Ton Minyak Goreng Subsidi ke Pasar Tradisional

Harga minyak goreng masih belum bisa terkendali salah satunya di Yogyakarta.

Ditangkap KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Punya Harta Rp 6,3 Miliar
Indonesia
Ditangkap KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Punya Harta Rp 6,3 Miliar

Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 6.383.717.647.

Sandiaga Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru Lewat Pemberdayaan UMKM
Indonesia
Sandiaga Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru Lewat Pemberdayaan UMKM

Mewujudkan target tersebut diperlukan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK
Indonesia
Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, hal ini terjadi karena pemerintah abai terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).