Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena. ANTARA/Rosa Panggabean/Koz/nz/pri

MerahPutih.com - Kudeta militer yang terjadi di Guinea bisa menjadi contoh bagi Indonesia yang diisukan akan melakukan amandemen konstitusi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menyatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperlukan sebuah prasyarat dengan suasana kebangsaan yang kondusif.

Baca Juga

Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat

Menurut Idris, wacana amendemen sudah pernah muncul di tahun 2014, namun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/9).

Idris menegaskan tantangan yang dihadapi dalam menyikapi wacana tersebut adalah menyatukan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, baik dari partai politik, lembaga negara lainnya serta kelompok masyarakat itu sendiri.

Selain itu, Idris menilai sikap PDI Perjuangan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tak sesuai amanat konstitusi adalah pandangan yang tepat.

"Kalau PDIP saja tidak sependapat, bagaimana kita bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat," tegas Idris

amandemen konstitusi
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena. Foto: mpr.go.id

Idris khawatir kalau perbedaan itu nantinya tidak terkendali dan lebih parahnya malah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa amendemen tersebut akan berhasil dengan mulus.

"Memang kita tidak mengenal istilah amendemen terbatas," ujarnya.

Sebagai mantan ketua tim kampanye daerah Jokowi-Maruf Amin, dia tidak ingin reputasi Presiden Jokowi tercoreng akibat ulah dari segelintir orang yang punya ambisi pribadi dengan mengorbankan nama baik Jokowi.

"Presiden Jokowi begitu hebat, dari wali kota naik menjadi gubernur dan akhirnya terpilih menjadi presiden dua periode, lalu hancur hanya karena bisikan dan ambisi segelintir orang," katanya.

Idris menilai kepemimpinan dua periode Presiden Jokowi sudah baik dan hasil kerjanya pun sudah terlihat dan dirasakan langsung oleh rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang mendatangkan inter-koneksi antardaerah, penanganan COVID 19 yang sukses dan menuai pujian dari negara tetangga.

Selain itu, Jokowi juga telah berhasil memperlihatkan kepada rakyat bahwa sikap berdemokrasi yang dewasa dengan merangkul dan bersatu membangun bangsa. (*)

Baca Juga

Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Mulai Sidik Dugaan Korupsi LNG di Pertamina
Indonesia
KPK Mulai Sidik Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pembelian liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). Sudah ada tersangka dalam kasus ini.

34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham
Indonesia
34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham

Karena sikap Menkumham yang dinilai plin-plan, Sahroni pun mulai tak percaya dengan ucapan menterinya.

Pemprov DKI Siapkan Tempat Layak untuk Pelestarian Ondel-ondel
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Tempat Layak untuk Pelestarian Ondel-ondel

Pemprov DKI Jakarta menyebut akan menyiapkan tempat yang layak untuk kesenian ondel-ondel agar tidak disalahgunakan untuk mengamen.

Luhut Nyatakan Tak Ada Negara Setelaten Indonesia dalam Penanganan COVID-19
Indonesia
Luhut Nyatakan Tak Ada Negara Setelaten Indonesia dalam Penanganan COVID-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin bertambah di awal tahun 2022.

Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah
Indonesia
Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H mendatang.

Pemeriksaan Arus Balik Berlangsung Sampai Akhir Mei
Indonesia
Pemeriksaan Arus Balik Berlangsung Sampai Akhir Mei

Masyarakat yang akan kembali ke wilayah hukum Polda Metro Jaya usai pulang mudik dari luar kota sebaiknya membawa surat bebas COVID-19 dan hasil tes antigen.

Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024
Indonesia
Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024

Fraksi Partai Demokrat DPR RI sepakat dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024

Jalan tol itu diharapkan dapat merangkai simpul ekonomi masyarakat sekitar secara keseluruhan selain mendukung akses menuju destinasi Danau Toba

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Masih Rendah
Indonesia
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Masih Rendah

"Kunjungan wisman kita masih rendah. Memang kunjungan wisman sangat berpengaruh terhadap perekonomian, terutama bagi daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai penggeraknya," ucap Kepala BPS Margo Yuwono

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Aliran Dana Hibah Rp 10 Miliar di Rumah Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Aliran Dana Hibah Rp 10 Miliar di Rumah Anies

Beredar sebuah informasi melalui media sosial Facebook dengan klaim bahwa KPK berhasil menemukan aliran dana hibah sebesar Rp 10 miliar di rumah Anies Baswedan.