Soal Alutsista Rp1.700 Triliun, Guru Connie Rahakundini: Kemhan Sudah Sesuai Prosedur Ilustrasi alutsista (Foto: Instagram/belajar.militer)

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tengah menggodok rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Anggaran Apalhankam senilai Rp1.700 triliun itu menuai kontroversi.

Ahli pertahanan dan analis utama poltik keamanan LAB45 Andi Widjajanto menyatakan dirinya heran rencana pembelian alutsista yang tengah dirancang oleh Kemhan menjadi kontroversi. Sebab, Andi yang beberapa kali disebut oleh pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie sebagai gurunya menyebut aturan itu masih berbentuk rancangan.

Baca Juga

PT TMI Diragukan Bisa Monopoli Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun

“Sebagian besar dokumen adalah dokumen rahasia. Jadi, ketika saya coba cari tahu 1,7 kuadriliun itu hitungnya gimana, saya tidak gunakan data Kementerian Pertahanan,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/6).

“Saya tidak mau masuk dan cari itu, tapi saya cari data publik, misalnya data dari military balance, SIPRI (Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm - red), Janes,” paparnya.

Andi juga menepis tudingan pemerintah tertutup dalam penyusunan aturan ini. Ia pun menyesalkan adanya yang membuka dokumen itu ke publik.

"Kalau ranperpres itu bocor, kita berurusan dengan data sensitif. Kita harus bersama-sama jaga agar data itu tidak keluar ke publik dan dimanfaatkan oleh lawan kita," tuturnya.

Di sisi lain, Andi berpandangan, munculnya angka Rp1,7 kuadriliun dalam draf itu sudah melalui prosedur yang ditetapkan, seperti dalam UU Pertahanan, UU TNI, dan UU Industri Pertahanan. Apalagi, proses kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia telah diatur secara sistematis dan sejak 2006.

Ahli pertahanan dan analis utama poltik keamanan LAB45 Andi Widjajanto. Foto: (Antara/Widodo S. Jusuf

Pada 2005-2006, ungkapnya, telah terbit dokumen perencanaan alutsista jangka panjang yang disebut Kekuatan Pokok Minimum atau KPM (Minimum Essential Force/MEF). Hal itu memang disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga 2024.

"(KPM) itu suatu konsep rencana strategis (renstra) yang dibagi tiga, yang berakhir tahun 2024. Ada KPM I, II, dan III. Saat ini, kita berada di KPM III. KPM III harus diselesaikan oleh Pak Prabowo," tegasnya.

Baginya, pengadaan alpalhankam senilai Rp 1,7 kuadriliun tersebut bukan nilai yang fantastis. Dalam perhitungannya, angka tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar persenjataan TNI yang sudah lama tertinggal.

"Rp1,7 kuadriliun itu bukan apa-apa. Kita butuh yang lebih besar, tapi realistis. Namun, ekonomi saat ini kan tidak mampu. Mumpung analisanya mengatakan kita belum ada perang, ya enggak apa-apa lah segitu dulu," tandasnya.

Ia juga menepis dugaan monopoli oleh PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang sebelumnya diangkat oleh Connie Bakrie.

Mantan Penasihat Senior Kantor Staf Kepresidenan menerangkan, swasta sekarang telah diperbolehkan ikut memeriahkan industri pertahanan di Indonesia seiring berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bahkan investor asing untuk menanamkan modalnya. Namun, hal tersebut belum dapat direalisasikan lantaran aturan turunan regulasi sapu jagat (omnibus law) ini belum terbit sampai sekarang.

"Pemerintah tidak bisa jelaskan ini karena aturan turunannya (UU Ciptaker) belum ada dan ranperpresnya masih rancangan. (Jadi) apa yang perlu dilaporkan?" ucapnya.

Adapun menurutnya mustahil PT TMI mampu memonopoli pengadaan tersebut sekalipun aturan turunan UU Ciptaker telah terbit. Alasannya, memakai rumus bisnis yang lazim, butuh penyertaan modal besar sekitar Rp 600 triliun atau 30 persen dari total nilai pengadaan Rp 1,7 kuadriliun.

"Itu terlalu besar. Enggak ada yang bisa melakukan itu di Indonesia bahkan BUMN," tegasnya.

Karenanya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, diyakini akan mempertimbangkan perusahaan negara dan swasta serta diatur secara saksama. (Pon)

Baca Juga

Politikus Gerindra Ungkap "Gurita" Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komponen Cadangan Jangan Mengulang Jejak Politik ABRI
Indonesia
Komponen Cadangan Jangan Mengulang Jejak Politik ABRI

Komponen cadangan dibentuk semata-mata sebagai bagian integral sistem pertahanan rakyat semesta yang hanya bisa dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan negara.

Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM
Indonesia
Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM

"Kita akan lihat pada 23 Agustus bagaimana aturannya dari pemerintah. Apakah kemudian dikurangi sehingga hanya kawasan Sudirman-Thamrin saja, yang awalnya ada delapan titik," ujar Sambodo

Gantikan Yusri Yunus, Kombes Endra Zulpan Jabat Kabid Humas Polda Metro Jaya
Indonesia
Gantikan Yusri Yunus, Kombes Endra Zulpan Jabat Kabid Humas Polda Metro Jaya

Salah satu jabatan yang diserahterimakan adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kombes Endra Zulpan mengambil alih tongkat komando yang sebelumnya dipegang Brigjen Yusri Yunus.

Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Segera Ditutup 3x24 Jam
Indonesia
Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Segera Ditutup 3x24 Jam

Atas kejadian itu, Satpol PP DKI langsung memberikan sanksi berupa penutupan 3x24 jam

Bansos Tunai Telat Cair, DPRD Soroti Kinerja Pemprov DKI
Indonesia
Bansos Tunai Telat Cair, DPRD Soroti Kinerja Pemprov DKI

Padahal dalam pembahasan, eksekutif berjanji akan mencairkan BST ke warga tepat waktu setiap bulan selam empat bulan mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021.

Kinerja Jokowi Dikeluhkan, PKS Yakin Bisa Raih 15 Persen di Pileg
Indonesia
Kinerja Jokowi Dikeluhkan, PKS Yakin Bisa Raih 15 Persen di Pileg

PKS mengadakan survei sendiri pada Agustus 2020 yang ternyata mampu mencapai angka 14,8 persen.

Kasus Suap Pajak, Pegawai PT Jhonlin Baratama Mangkir Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Pajak, Pegawai PT Jhonlin Baratama Mangkir Panggilan KPK

Ozzy Reza Pahlevi, pegawai dari perusahaan batu bara PT Jhonin Baratama mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia, Badan POM akan Cek Ulang
Indonesia
Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia, Badan POM akan Cek Ulang

BPOM juga akan mengawal mutu vaksin selama proses pendistribusian. Pengawalan mutu penting karena vaksin merupakan produk biologi, butuh stabilitas yang baik.

Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi
Indonesia
Bikin Senjata Hasil Belajar dari Youtube, Warga Boyolali Ditangkap Polisi

"Pistol rakitan saya bikin dari bahan bekas berupa besi dan kayu dengan memanfaatkan jasa tukang las. Hanya butuh modal Rp100.000 untuk bikin senjata rakitan," kata Alfian.

Peringatan Hari Guru, Nadiem: Guru di Seluruh Indonesia Menangis
Indonesia
Peringatan Hari Guru, Nadiem: Guru di Seluruh Indonesia Menangis

Banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan.