Soal Aliran Uang yang Diungkapkan Napoleon, Polri Klaim Belum Ada Bukti Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

MerahPutih.com - Mabes Polri kembali angkat bicara soal pernyataan jaksa dalam sidang bahwa mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte meminta uang suap dari Djoko Tjandra sebesar Rp 7 miliar untuk pihak yang disebut sebagai "petinggi kita"

Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan, belum ada bukti yang valid.

"Itu buktinya belum ada. Yang ada itu adalah bukti ada aliran dana bahwasannya Djoko S Tjandra memberikan uang melalui ini, melalui ini," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/11).

Baca Juga:

Sidang Eksepsi, Irjen Napoleon: Saya Merasa Didzolimi Pejabat Negara

Awi menegaskan, keterangan baik itu saksi maupun terdakwa harus dapat dibuktikan. Dia mempertanyakan bukti terkait duit Rp7 miliar untuk petinggi Napoleon.

"Kalau orang ini ngakunya untuk ini, untuk itu, pengakuannya dia kan. Kan itu semua harus dibuktikan. Sekarang tugasnya polisi membuktikan tadi alirannya Djoko Tjandra tadi. Yang untuk itu yang katanya untuk ngomong ke petinggi, buktinya mana, itu yang belum terungkap," tegas Awi.

Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Terdakwa kasus suap penghapusan 'red notice' Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Awi enggan menanggapi lebih jauh mengenai keterangan Napoleon soal Rp7 miliar untuk petinggi Polri. Dia meyakini kebenaran akan terungkap di persidangan.

"Bukan terungkap, malah itu belum terungkap. Kalau terungkap, berarti kan ada buktinya. Pada intinya kan sudah saya bilang, sudahlah biarkan persidangan berjalan, nanti kan fakta-fakta persidangan akan muncul sendiri," tuturnya.

Napoleon didakwa menerima suap dengan nilai sekitar Rp6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Suap itu diberikan Djoko Tjandra agar Napoleon, yang berpangkat inspektur jenderal (irjen), mengupayakan penghapusan status buron.

Baca Juga:

Irjen Napoleon Klaim Perkara Suap Red Notice Djoko Tjandra Rekayasa

Perbuatan penerimaan suap itu terjadi saat Napoleon menjabat Kadivhubinter Polri. Djoko Tjandra memberikan suap itu agar namanya terhapus dari daftar pencarian orang (DPO).

Sebab, saat itu Djoko Tjandra memang sudah lama menjadi buron, yaitu sejak 2009, dalam perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Napoleon pun didakwa melanggar pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Irjen Napoleon Disebut Ungkap Dugaan 'Setoran' untuk 'Petinggi Kita', Mabes Polri: Tak Ada Di BAP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hajatan Saat PPKM Bakal Langsung Dibubarkan
Indonesia
Hajatan Saat PPKM Bakal Langsung Dibubarkan

Acara hajatan melanggar SE Wali Kota Solo Nomor 067/03 tentang PPKM. Selama PPKM acara hajatan tidak dibolehkan apapun alasannya.

PN Jakpus Lockdown, Sejumlah Hakim Positif COVID-19
Indonesia
PN Jakpus Lockdown, Sejumlah Hakim Positif COVID-19

Bambang pun merinci jumlah pegawai dan hakim yang reaktif maupun positif COVID-19

Jokowi Dikasih Satu Truk Jeruk, KPK Ingatkan Soal Gratifikasi
Indonesia
Jokowi Dikasih Satu Truk Jeruk, KPK Ingatkan Soal Gratifikasi

Warga Karo, Sumatera Utara memberikan satu truk jeruk seberat tiga ton kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BPIP-BNPT Tekan Radikalisme dan Ekstremisme di Dunia Maya
Indonesia
BPIP-BNPT Tekan Radikalisme dan Ekstremisme di Dunia Maya

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan BPIP Antonius Benny Susetyo menemui Damai Dunia Maya BNPT Regional DKI Jakarta.

Demokrat Sebut Pengacara Kubu Moeldoko Cacat Kredibilitas
Indonesia
Demokrat Sebut Pengacara Kubu Moeldoko Cacat Kredibilitas

Kredibilitas pengacara kubu Moeldoko, Rusdiansyah dipertanyakan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Mulai 6 Mei, Kendaraan Mudik Masuk Banten Bakal Diputar Balik
Indonesia
Mulai 6 Mei, Kendaraan Mudik Masuk Banten Bakal Diputar Balik

Polisi melakukan identifikasi dan pendataan kendaraan yang akan mudik ke Banten.

Lanjutan Sidang Rizieq: Polda Metro Merencanakan, Mabes Polri Siap Turun Tangan
Indonesia
Lanjutan Sidang Rizieq: Polda Metro Merencanakan, Mabes Polri Siap Turun Tangan

Polda Metro Jaya telah membuat satu rencana untuk mengantisipasi segala kemungkinan

Tekan Penyebaran COVID-19, 84 Ribu Warga DKI Dites PCR
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, 84 Ribu Warga DKI Dites PCR

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 11.379 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.133 positif dan 10.246 negatif.

RUU KUP Yang Jadi Dasar Kenakan PPN Bagi Bahan Pokok Disahkan Tahun Depan
Indonesia
RUU KUP Yang Jadi Dasar Kenakan PPN Bagi Bahan Pokok Disahkan Tahun Depan

RUU KUP ini terus disusun di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya memanfaatkan momentum karena saat ini pemerintah banyak menggunakan pajak untuk insentif bagi pelaku usaha.

Jakarta Bersiap Buka Tempat Wisata
Indonesia
Jakarta Bersiap Buka Tempat Wisata

Riza belum memberikan kepastian waktu pembukaan serta syarat yang diterapkan karena masih dimatangkan di dalam rapat tersebut. Tetapi, uji coba pembukaan tempat wisata itu dilakukan secara bertahap.