SMP Swasta Surabaya Dilarang Tarik Biaya PPDB Siswa Jalur Afirmasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah pertama (SMP) Tahun Ajaran Baru 2021 di Kota Surabaya. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Surabaya melarang Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Surabaya, Jawa Timur, menarik biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa MBR jalur afirmasi atau mitra warga.

PPDB SMP Swasta yang melibatkan 146 sekolah swasta diharapkan dapat menampung siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan pagu yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya.

Baca Juga:

Sistem Online PPBD Buat Kecewa Orang Tua Murid

"Program tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk memberikan pemerataan akses pendidikan bagi warga Surabaya," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, dilansir dari Antara, Selasa (7/7)

Untuk itu, lanjut Armuji, bagi siswa yang tidak tertampung di SMP Negeri bisa mendaftar melalui jalur afirmasi SMP Swasta. Bagi siswa MBR yang diterima di SMP Swasta berhak mendapat jaminan pendidikan berupa pembebasan biaya operasional seperti uang gedung, daftar ulang, uang kegiatan dan SPP.

PTM
Uji Coba Pelajaran Tatap Muka (PTM) tingkat SMP. (Foto: Antara)

"Jadi kami minta SMP Swasta tidak membebani biaya mereka yang diterima jalur afirmasi. Ini juga sudah diatur jelas di Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 49 Tahun 2020, bahwa penerima hibah biaya pendidikan daerah harus membebaskan biaya pendidikan bagi MBR," tutur dia.

Wali Kota menambahkan program ini menjadi akses pendidikan seluas-luasnya bagi MBR, baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Serta menjadikan SMP Swasta sebagai mitra pemerintah kota untuk mensukseskan program wajib belajar.

Dinas Pendidikan Surabaya juga akan memantau secara menyeluruh penyelenggaraan PPDB Jalur Afirmasi SMP Swasta agar dapat diimplementasikan sebaik mungkin sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota.

"Warga tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah kota," tutup orang nomor satu di Pemda Surabaya itu. (*)

Baca Juga:

Sekolah Segera Dibuka, Persiapkan Anak dengan 5 Hal Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Jawabannya sama saat ditanya soal kemungkinan masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju

Klarifikasi Mahathir Mohamad Terkait Pernyataannya soal Kepulauan Riau
Indonesia
Klarifikasi Mahathir Mohamad Terkait Pernyataannya soal Kepulauan Riau

Mahathir Mohamad memberikan klarifikasi atas ucapannya terkait Malaysia yang seharusnya mengklaim Kepulauan Riau dan Singapura.

Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat
Indonesia
Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat

Desakan untuk kembali menggelar Munaslub pun muncul dari daerah, salah satunya Tolitoli, Sulawesi Tengah.

 Kepemimpinan Disebut Lemah, Jaksa Agung Dinilai Layak Diganti
Indonesia
Kepemimpinan Disebut Lemah, Jaksa Agung Dinilai Layak Diganti

"Kita butuh Jaksa Agung yang kuat agar agenda penegakan hukum seperti yang selalu berulang dikatakan Presiden Joko Widodo, bisa segera terealisasi," kata Margo.

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu  Pondok Pesantren di Berbagai Daerah
Indonesia
Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Yaqut juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren-pesantren di daerah.

Mabes Polri Jelaskan Duduk Perkara Polisi Tembak Polisi
Indonesia
Mabes Polri Jelaskan Duduk Perkara Polisi Tembak Polisi

Mabes Polri ungkap duduk perkara kasus saling tembak antar pengawal di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Jokowi: Setop Perang, Menyengsarakan Umat Manusia dan Membahayakan Dunia!
Indonesia
Jokowi: Setop Perang, Menyengsarakan Umat Manusia dan Membahayakan Dunia!

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," tulis Jokowi.

Plt Kepala Daerah Jangan Asal Tunjuk
Indonesia
Plt Kepala Daerah Jangan Asal Tunjuk

ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi "batalion politik" yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024.

Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen
Indonesia
Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen

"Kripto itu memang kena PPn juga. Karena kripto itu bukan uang ya, BI enggak pernah mengatakan itu alat tukar alat pembayaran. Tetapi kemendag itu komoditas," papar Yoga melalui YouTube, yang dikutip Senin (4/4).

Ketua DPD: Akar Persoalan Bangsa Adalah Belum Terwujudnya Sila ke-5 dari Pancasila
Indonesia
Ketua DPD: Akar Persoalan Bangsa Adalah Belum Terwujudnya Sila ke-5 dari Pancasila

Akar persoalan yang terjadi di republik ini adalah belum terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia