Soffi Amira
MerahPutih.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan hasil pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait upaya peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang masih tergolong rendah.
Sherly mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10), bersama Direktur Wilayah V KPK, Imam Turmudhi.
Pada pertemuan itu, pihaknya membahas evaluasi setiap indikator serta penyusunan rencana aksi (action plan) untuk memperbaiki nilai MCP.
"Ya tujuannya kedatangan saya berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP karena saat ini masih merah ya. Tadi sudah berkonsultasi dengan Pak Direktur wilayah V Imam Turmudhi, mengevaluasi setiap indikator dan action plan untuk meningkatkan ya," tutur Sherly.
Baca juga:
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Ia menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya skor MCP Maluku Utara adalah belum lengkapnya dokumen yang diunggah ke sistem KPK oleh perangkat daerah, termasuk Inspektorat.
"Jadi salah satunya, skor aktif kita itu masih rendah karena ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum di-upload. Monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, Dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum di-upload. Dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum di-upload," kata dia.
Sherly menambahkan, pihaknya telah mendiskusikan solusi bersama KPK agar seluruh dokumen bisa diunggah tepat waktu.
"Tadi berdiskusi kendalanya di mana supaya semuanya bisa di-upload on time sebelum November," ucap Sherly.
Baca juga:
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Saat ditanya apakah pertemuan itu juga membahas persoalan tambang ilegal di wilayah Maluku Utara, Sherly menegaskan bahwa fokus konsultasi kali ini murni soal administrasi dan peningkatan skor MCP.
“Nggak, ini lebih ke administrasi untuk skor MCP,” tegasnya.
Sherly juga enggan menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu kepemilikan saham dirinya di PT Karya Wijaya, yang disebut ilegal.
“Kita komunikasi urusan KPK saja,” ucapnya singkat. (Pon)
