Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/mohamed_hassan)

MerahPutih.com - Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37. Capaian tersebut menurun dari 2019 lalu dengan skor 40.

Dalam laporan bertajuk Korupsi dan COVID-19: Memperburuk Kemunduran Demokrasi, Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko merekomendasikan empat hal kepada pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas.

"Otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumber daya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran," kata Wawan dalam rilis CPI Indonesia, Kamis (28/1).

Baca Juga:

Kejagung Siap Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri

Rekomendasi kedua, kata Wawan, memastikan transparansi kontrak pengadaan. Ia mengatakan, pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk korupsi.

"Sehingga keterbukaan kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi konflik kepentingan, dan memastikan penetapan harga yang adil," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)
Ilustrasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Ketiga, lanjut Wawan, merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik.

Ia menuturkan, pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh pemerintah dan DPR agar akuntabel.

Baca Juga:

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin

Terakhir, sambungnya, mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan.

Ia menyatakan, pemerintah harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat.

"Informasi dan data yang mudah diakses oleh masyarakat, perlu dijamin sebagai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Staf Marketing Wijaya Karya Terkait Korupsi Jembatan Waterfont City

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokpro 2024 Diingatkan Jangan Tabrakan Presiden Jokowi dengan Konstitusi
Indonesia
Jokpro 2024 Diingatkan Jangan Tabrakan Presiden Jokowi dengan Konstitusi

"Jangan tabrakan Presiden Jokowi dengan Konstitusi Negara RI," kata Hengki

Bank DKI Jadi Satu-satunya BPD Terbaik Versi Forbes
Indonesia
Bank DKI Jadi Satu-satunya BPD Terbaik Versi Forbes

Bank DKI baru saja dinobatkan sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang masuk dalam jajaran World’s Best Banks di Dunia tahun 2022 versi Majalah Forbes.

KPK Jebloskan Eks Bos Jasa Marga Desi Arryani ke Lapas Tangerang
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Bos Jasa Marga Desi Arryani ke Lapas Tangerang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga Tbk, Desi Arryani ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tangerang. Vonis terhadap Desi telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun
Indonesia
Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 72,10 triliun diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 60,07 triliun, Belanja Modal Rp 9,42 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 2,51 triliun dan Belanja Transfer Rp 392,86 miliar

Pemprov DKI Siapkan Tempat Isolasi Atlet Sepulang dari PON Papua
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Tempat Isolasi Atlet Sepulang dari PON Papua

DKI Jakarta akan menyiapkan tempat karantina bagi kontingen Atlet Jakarta sepulang dari Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX.

Ma'ruf Amin: COVID-19 Sudah Mulai Naik Lagi
Indonesia
Ma'ruf Amin: COVID-19 Sudah Mulai Naik Lagi

Seluruh kalangan harus berupaya menekan angka penyebaran kasus COVID-19

Proyek Satelit Indonesia Dapat Pinjaman USD 150 Juta
Indonesia
Proyek Satelit Indonesia Dapat Pinjaman USD 150 Juta

Dukungan dan jaminan Pemerintah Indonesia terhadap PPP ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan proyek, mengingat skala dan total biaya proyek sebesar USD 540 juta.

Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri
Indonesia
Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bernama Alvin Wijaya atau AW mengundurkan diri.

KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang
Indonesia
KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang

Penjemputan tahap pertama ini akan diikuti tahap-tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kesiapan semua aspek.

Kendi Air dan Tanah dari 34 Provinsi Landasan Kebhinekaan IKN Nusantara
Indonesia
Kendi Air dan Tanah dari 34 Provinsi Landasan Kebhinekaan IKN Nusantara

Makna filosofis di balik prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi Indonesia di IKN Nusantara