Skema Penyaluran Bansos Tunai di DKI Jakarta Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah. Foto: Dinsos DKI Jakarta

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta bersepakat untuk mengubah bantuan sosial (Bansos) sembako menjadi uang tunai pada tahun 2021.

Ada tiga jenis program bantuan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca Juga

Wagub DKI Larang Uang Bansos Digunakan Beli Miras

Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah menjelaskan, proses penyaluran tiga jenis Bansos yang bekerja sama dengan Pemerintah pusat. Untuk PKH, penyalurannya akan dilakukan melalui rekening BNI.

Bantuan PKH ini, kata Irmansyah, akan disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober 2021.

Untuk PKH akan menyasar sejumlah kelompok, seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.

"Besar bantuan di setiap keluarga bervarisasi sesuai dengan kelompok sasaran penerima bantuan yang dimiliki, setiap keluarga maksimal 4 kelompok sasaran," ucap Irmansyah.

Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah

DKI juga, kata Irmansyah, memiliki bantuan serupa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak sekolah, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD.

Sedangkan untuk Program Sembako, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bakal mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 per bulan per Kartu Keluarga (KK). Bantuan ini akan disalurkan melalui BNI, mulai Januari hingga Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warung.

Irmansyah mengatakan, khusus warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000 yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021.

"Terkait mekanisme penyaluran, BST yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, sementara yang bersumber dari APBD DKI melalui PT. Bank DKI," terangnya.

Irmansyah menekankan, BST ini tidak dapat diberikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Data penerima BST 2021 yang bersumber dari APBN akan ditetapkan oleh Dirjen PFM Kemensos RI, sedangkan data yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Gubernur DKI," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan  Djoko Tjandra
Indonesia
Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra

Djoko sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, berada di Indonesia untuk mengurus KTP Elektronik dan mendapatkan paspor baru di Jakarta.

UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu
Indonesia
UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu

daerah dengan UMK terendah yaitu Kabupaten Sampang, yaitu Rp1.913.321, atau dibandingkan tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

Saksi Sebut Ada Aliran Duit Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat untuk Wahyu Setiawan
Indonesia
Saksi Sebut Ada Aliran Duit Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat untuk Wahyu Setiawan

Rosa mengatakan jelang proses seleksi calon KPU ternyata terjadi gejolak masyarakat Papua Barat

Wagub DKI: Operasi Yustisi Turunkan Penyebaran COVID-19 Sebesar 20 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Operasi Yustisi Turunkan Penyebaran COVID-19 Sebesar 20 Persen

Hal itu diungkap Riza Patria dari hasil analisa para pakar dan para ahli.

Bekas Legislator PAN Terseret Kasus Korupsi di PT DI
Indonesia
Bekas Legislator PAN Terseret Kasus Korupsi di PT DI

Tak hanya Chandra, tim penyidik juga bakalan memeriksa tiga saksi lagi untuk Budi. Ketiganya merupakan pensiunan TNI AD, yaitu Fx Bangun Pratiknyo, Edi Martino, dan Mayjen TNI (Purn) Mulhim Asyrof.

DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah
Indonesia
DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah

Presiden sesekali memperketat gelaran rapat, dengan dilakukan secara virtual

Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI
Indonesia
Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI

“Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/ banner, atribut, pamflet dan hal lainnya terkait FPI,” ujar Idham

Jakarta Minta Rusun Kosong Milik Swasta Dijadikan Program DP 0 Rupiah
Indonesia
Jakarta Minta Rusun Kosong Milik Swasta Dijadikan Program DP 0 Rupiah

"Kalau misalnya memenuhi kualifikasi hunian terjangkau, bisa kita kerjasamakan program DP nol," ujar Sarjoko.

Berikut Pernyataan Metro TV atas Dugaan Pembunuhan Wartawannya
Indonesia
Berikut Pernyataan Metro TV atas Dugaan Pembunuhan Wartawannya

Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan luka tusukan pada tubuh korban.

 Berkah Idulfitri, Ribuan Napi Terima Remisi
Indonesia
Berkah Idulfitri, Ribuan Napi Terima Remisi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 104.960 orang mendapatkan RK I atau pengurangan masa hukuman sebagian dan 365 orang mendapatkan RK II atau langsung bebas.