Skema Pemprov DKI Tata Kampung Akuarium Warga melihat gambar rencana pembangunan di Kampung Akuarium, Jakarta, Rabu (19/8/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah skema dalam pengelolaan penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, lokasi tersebut tengah ditata dan direncanakan akan rampung pada Desember 2021.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Suharti mengatakan, skema yang dilakukan pengelolaan Kampung Susun Akuarium dengan skema sertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (HGB) dan pengelolaan lahan.

Namum untuk proses menuju status tersebut, kata Suharti, banyak hambatan yang harus dilalui. Hal itu sebab lahan Kampung Akuarium merupakan aset milik Pemprov DKI.

Baca Juga:

Kampung Akuarium Belum Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

"Keuntungannya kepastian bermukim, warga miliki aset. Ini jadi keinginan warga," ujar Suharti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring dengan tema 'Webinar Inovasi Kebijakan Perumahan Sosial: Kampung Susun Bahari Akuarium', Kamis (15/10).

Kemudian penggunaan skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan HGB juga mengalami persoalan karena pengurusan izin yang akan menyulitkan dengan memakan waktu yang lama.

"Mungkin ini yang harus kita urus agar tidak terlalu lama. Barangkali kalau ada regulasi bisa kita carikan perubahannya," paparnya.

Pemprov DKI juga menawarkan skema kepemilikan bangunan namun dengan hak pakai. Skema ini berarti warga tidak akan bisa menjual aset rumah di Kampung Susun Akuarium. Dengan masa huni panjang mencapai 60 tahun.

"Meskipun banyak yang minta mau lebih lama. Warga miliki aset dalam bentuk masa tinggal yang lama 60 tahun," ujarnya.

Kampung Akuarium. Foto: ANTARA
Kampung Akuarium. Foto: ANTARA

Untuk skema menggunakan Sertifikat Hak Pakai Bangunan (SHPB) memiliki hambatan karena belum diatur oleh pemerintah.

"Ini perlu jadi perhatian. Dan itu panjang kalau ada pengalihan aset. Ini praktik baru yang perlu kita dalami bersama memastikan semuanya secara legal bisa dilakukan," tuturnya.

Suharti menambahkan, skema lainnya pilihan yang paling rasional diterapkan di Kampung Susun Akuarium dengan memberikan hak pakai saja kepada warga.

"Aset jelas masih milik pemerintah, kerja sama lebih cepat karena nanti sudah ada koperasi sebagai wakil masyarakat, status tanah masih milik Pemprov jadi tidak perlu ada pengalihan, tidak ada jual beli aset milik pemerintah. Ini kemungkinan akan lebih memudahkan," ujarnya.

Baca Juga:

Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium

Menurut Suharti, skema ini mempunyai hambatan paling sedikit ketimbang skema lainnya karena hanya menggunakan kerja sama antara Pemprov DKI dengan koperasi yang nantinya merupakan perwakilan dari warga.

Secara prinsip, ucap Suharti, kepemilikan akan dikelola bersama antara pemerintah dan koperasi. Nantinya koperasi warga memiliki tugas sebagai pengelola penghunian. Sehingga warga tidak dapat ditransaksikan dan diperjualbelikan.

"Koperasi warga menyewa aset tanah dan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta dengan harga dibawah standar," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Diklaim Dukung Janji Anies Tata Kampung Akuarium

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme
Indonesia
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

Jokowi mendengar keluhan dari para pengemudi masih maraknya pungli yang dilakukan preman setempat dan juga oknum dari depo barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Rizieq Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan, Jaksa Ajukan Banding
Indonesia
Rizieq Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan, Jaksa Ajukan Banding

Sementara perkara 226 merupakan berkas untuk Rizieq dalam kasus kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor

Wali Kota Tanjungbalai Segera Diadili
Indonesia
Wali Kota Tanjungbalai Segera Diadili

Tim penyidik KPK menyerahkan tersangka Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).

[Hoaks atau Fakta]: Menteri Agama Sungkem ke Wali Kota Gibran
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Menteri Agama Sungkem ke Wali Kota Gibran

Melansir dari media yang terdapat dalam gambar, judul artikel tersebut bukan seperti apa yang telah beredar luas di masyarakat.

Jokowi Resmikan Bendungan Sindang Heula
Indonesia
Jokowi Resmikan Bendungan Sindang Heula

Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3).

Enam Mayat Pekerja Indonesia Ditemukan di Pantai Johor
Dunia
Enam Mayat Pekerja Indonesia Ditemukan di Pantai Johor

Enam mayat diduga pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ditemukan di Pantai Teluk C, Bandar Penawar, Kota Tinggi, Negara Bagian Johor, Malaysia, Minggu (20/9).

Bentrok Aparat Vs Warga di Purworejo, Polda Jateng Amankan 11 Provokator
Indonesia
Bentrok Aparat Vs Warga di Purworejo, Polda Jateng Amankan 11 Provokator

Polda Jawa Tengah mengamankan 11 orang provokator dalam insiden bentrok antara aparat kepolisian dengan warga warga Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (23/4).

Alasan Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Mobil Ambulance saat Demo UU Ciptaker
Indonesia
Alasan Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Mobil Ambulance saat Demo UU Ciptaker

Tapi bukannya berhenti, sopir ambulance malah nekat tancap pedal gasnya hingga mau menabrak anggota polisi.

Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR
Indonesia
Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR

politisi Partai NasDem itu mengaku merasa kehilangan sosok tokoh hebat dan terkenal memegang prinsip kuat dalam pemberantasan korupsi.

Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi
Indonesia
Begini Tanggapan PDIP 4 Kadernya Ditangkap KPK atas Dugaan Korupsi

PDIP menanggapi sejumlah kadernya yang beberapa hari terakhir ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus korupsi.