Skema Pemprov DKI Tata Kampung Akuarium Warga melihat gambar rencana pembangunan di Kampung Akuarium, Jakarta, Rabu (19/8/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah skema dalam pengelolaan penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, lokasi tersebut tengah ditata dan direncanakan akan rampung pada Desember 2021.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Suharti mengatakan, skema yang dilakukan pengelolaan Kampung Susun Akuarium dengan skema sertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (HGB) dan pengelolaan lahan.

Namum untuk proses menuju status tersebut, kata Suharti, banyak hambatan yang harus dilalui. Hal itu sebab lahan Kampung Akuarium merupakan aset milik Pemprov DKI.

Baca Juga:

Kampung Akuarium Belum Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

"Keuntungannya kepastian bermukim, warga miliki aset. Ini jadi keinginan warga," ujar Suharti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring dengan tema 'Webinar Inovasi Kebijakan Perumahan Sosial: Kampung Susun Bahari Akuarium', Kamis (15/10).

Kemudian penggunaan skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan HGB juga mengalami persoalan karena pengurusan izin yang akan menyulitkan dengan memakan waktu yang lama.

"Mungkin ini yang harus kita urus agar tidak terlalu lama. Barangkali kalau ada regulasi bisa kita carikan perubahannya," paparnya.

Pemprov DKI juga menawarkan skema kepemilikan bangunan namun dengan hak pakai. Skema ini berarti warga tidak akan bisa menjual aset rumah di Kampung Susun Akuarium. Dengan masa huni panjang mencapai 60 tahun.

"Meskipun banyak yang minta mau lebih lama. Warga miliki aset dalam bentuk masa tinggal yang lama 60 tahun," ujarnya.

Kampung Akuarium. Foto: ANTARA
Kampung Akuarium. Foto: ANTARA

Untuk skema menggunakan Sertifikat Hak Pakai Bangunan (SHPB) memiliki hambatan karena belum diatur oleh pemerintah.

"Ini perlu jadi perhatian. Dan itu panjang kalau ada pengalihan aset. Ini praktik baru yang perlu kita dalami bersama memastikan semuanya secara legal bisa dilakukan," tuturnya.

Suharti menambahkan, skema lainnya pilihan yang paling rasional diterapkan di Kampung Susun Akuarium dengan memberikan hak pakai saja kepada warga.

"Aset jelas masih milik pemerintah, kerja sama lebih cepat karena nanti sudah ada koperasi sebagai wakil masyarakat, status tanah masih milik Pemprov jadi tidak perlu ada pengalihan, tidak ada jual beli aset milik pemerintah. Ini kemungkinan akan lebih memudahkan," ujarnya.

Baca Juga:

Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium

Menurut Suharti, skema ini mempunyai hambatan paling sedikit ketimbang skema lainnya karena hanya menggunakan kerja sama antara Pemprov DKI dengan koperasi yang nantinya merupakan perwakilan dari warga.

Secara prinsip, ucap Suharti, kepemilikan akan dikelola bersama antara pemerintah dan koperasi. Nantinya koperasi warga memiliki tugas sebagai pengelola penghunian. Sehingga warga tidak dapat ditransaksikan dan diperjualbelikan.

"Koperasi warga menyewa aset tanah dan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta dengan harga dibawah standar," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Diklaim Dukung Janji Anies Tata Kampung Akuarium

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut Kerusuhan Rutan Kabanjahe, Semua Napi Pindah Boyongan
Indonesia
Buntut Kerusuhan Rutan Kabanjahe, Semua Napi Pindah Boyongan

Kombes Argo enggan menyebutkan jadwal pemindahan napi dan alasan terjadi pembakaran

PHRI Desak Anies Buka Restoran di Mal dan Hotel Saat PSBB Ketat
Indonesia
PHRI Desak Anies Buka Restoran di Mal dan Hotel Saat PSBB Ketat

Akibat kebijakan Pemprov DKI, ada pengusaha yang menjual restoran miliknya karena terus merugi

Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Terancam Hukuman 5 Tahun
Indonesia
Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Terancam Hukuman 5 Tahun

Bareskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung.

DPRD Desak Pemprov DKI Carikan Solusi Pemotongan Kurban di Tengah Pandemi
Indonesia
DPRD Desak Pemprov DKI Carikan Solusi Pemotongan Kurban di Tengah Pandemi

Masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun baik saat pemotongan maupun pembagian.

Dinkes DKI Diperintahkan Tracing Massa Kegiatan Rizieq di Pertamburan
Indonesia
Dinkes DKI Diperintahkan Tracing Massa Kegiatan Rizieq di Pertamburan

"Sudah kami minta Dinkes untuk melakukan tracing di petamburan," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Erick Gandeng Kemenlu Perkuat Bisnis BUMN di Luar Negeri
Indonesia
Erick Gandeng Kemenlu Perkuat Bisnis BUMN di Luar Negeri

Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri akan membentuk tim bersama BUMN Go Global untuk mendukung pengembangan serta ekspansi BUMN di pasar global.

Jumlah PDP COVID-19 di Kota Cirebon Bertambah
Indonesia
Jumlah PDP COVID-19 di Kota Cirebon Bertambah

Dua PDP dinyatakan negatif COVID-19 dan telah diperbolehkan pulang sementara tiga orang masih dalam perawatan.

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PSBB Tangerang Raya Diperpanjang
Indonesia
PSBB Tangerang Raya Diperpanjang

"PSBB diperpanjang memuat berbagai instrumen yang disesuaikan dengan hal-hal yang masih dijadikan keluhan secara sosial kemasyarakatan," ucap Gubernur Banten Wahidin Halim

JHL Group Serahkan Ratusan APD ke Sejumlah Puskesmas dan 1 Ton Beras ke Polres Tangsel
Indonesia
JHL Group Serahkan Ratusan APD ke Sejumlah Puskesmas dan 1 Ton Beras ke Polres Tangsel

JHL Group menyerahkan ratusan APD yang nantinya akan dibagikan ke para tenaga medis di sana