Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan Petugas mengangkut bantuan sosial dari Kemensos yang segera disalurkan ke penyandang disabilitas terdampak COVID-19. (ANTARA/ (Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial)

MerahPutih.com - Pemerintah mengubah bantuan sosial untuk warga Jabodetabek dari sembako menjadi uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan.

Bantuan khusus penanganan COVID-19 ini akan diberikan mulai Januari hingga April 2021 atau selama empat bulan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, bansos tersebut akan menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun penyaluran bansos tunai itu akan dilakukan oleh PT Pos.

Baca Juga:

Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya

"Untuk bansos tunai, 2021 penerimanya adalah 10 juta termasuk di Jabodetabek," ucap Risma saat jumpa pers di Kantor Presiden usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (29/12).

Risma menuturkan, bansos yang diberikan pemerintah tidak boleh digunakan untuk membeli rokok.

Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Jika itu terjadi kami akan evaluasi untuk penerima bantuan," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Pemerintah juga mengevaluasi distribusi bansos sembako menyusul kasus suap bansos COVID-19 yang menyeret Mensos Juliari Batubara.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menyebut ada pembaharuan mekanisme distribusi bansos sembako untuk mencegah adanya penyelewengan.

Mensos Tri Rismaharini (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)
Mensos Tri Rismaharini (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

Kasus penyelewengan dana bansos sembako COVID-19 yaitu yang didistribusikan di Jabodetabek.

Akhirnya, skema bansos sembako di Jabodetabek kini telah diubah menjadi BLT.

Namun, pemerintah bakal masih mendistribusikan bansos sembako non-corona untuk wilayah lain di Indonesia di luar Jabodetabek.

Risma mengatakan, dalam mekanisme yang baru, penerima bansos akan dimintai laporan usai menerima sembako.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan bansos sembako yang diterima sesuai dan tidak ada pemotongan.

"Jadi bukan hanya agar kami mudah memberikan laporan tapi dengan pelaporan penerima bantuan kami harapkan tidak ada lagi yang memotong karena laporan akan masuk di kami," kata Risma.

Baca Juga:

Kemendagri Dinilai Tepat Usulkan Pemberhentian Risma

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap, bantuan sosial di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) akan diantar langsung ke rumah masing-masing penerima bansos.

Muhadjir menjelaskan, pembagian bansos tunai tersebut akan diantarkan oleh petugas PT Pos Indonesia (Persero).

"Jadi tidak perlu ke kantor pos karena kami khawatir akan timbul kerumunan," papar Muhadjir.

Muhadjir menambahkan, hingga saat ini bansos 2020 sudah disalurkan di atas 90 persen. Dia menargetkan akhir tahun sudah tuntas. (Knu)

Baca Juga:

PB SEMMI Ancam Laporkan Risma ke Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Jadi Sorotan Gegara Penambahan Kasus COVID-19 Tak Terkendali
Indonesia
Jakarta Jadi Sorotan Gegara Penambahan Kasus COVID-19 Tak Terkendali

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan kondisi pandemi di Indonesia kembali mengkhawatirkan.

Sampai Akhir Tahun, Pasar Perumahan Belum Stabil
KPR
Sampai Akhir Tahun, Pasar Perumahan Belum Stabil

Segmen menengah yang sampai saat ini memiliki daya beli diharapkan tidak terkena imbasnya lebih dalam lagi.

Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana
Indonesia
Pandemi COVID-19, Ibadah Perayaan Natal Diminta Sederhana

Jika tetap menggelar ibadah di gereja tidak diperbolehkan melebihi 50 persen dari kapasitas tempat ibadah

Kasus Suap Legislator Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp422 Juta
Indonesia
Kasus Suap Legislator Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp422 Juta

KPK sedang meminta izin dari Dewan Pengawas (Dewas) untuk dilakukan penyitaan

Jokowi Diprediksi Bakal Gunakan Pakem Lama Jika Rombak Kabinetnya
Indonesia
Ditengah PPKM, Penumpang KRL Jabodetabek Malah Alami Peningkatan
Indonesia
Ditengah PPKM, Penumpang KRL Jabodetabek Malah Alami Peningkatan

PT KCI juga mengajak pengguna KRL untuk tetap mematuhi arahan pemerintah dengan mengurangi mobilitas

Cara Sudin Bina Marga Jakarta Pusat Atasi Banjir di Jalan Raya
Indonesia
Cara Sudin Bina Marga Jakarta Pusat Atasi Banjir di Jalan Raya

Ada tiga jalan raya yang menjadi prioritas Sudin Bina Marga dalam penanganan banjir ialah di Jalan Mas Mansyur, Gereja Ayam, dan Cempaka Putih.

KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta

Korupsi Asabri, Kejagung Dalami Perbuatan Melawan Hukum Taipan Properti Tan Kian
Indonesia
Korupsi Asabri, Kejagung Dalami Perbuatan Melawan Hukum Taipan Properti Tan Kian

Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami perbuatan melawan hukum yang dilakukan taipan properti, Tan Kian, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero).

Dirjen Bimas Katolik Diberi Sejumlah Masukan Penting dari Kardinal Ignatius Suharyo
Indonesia
Dirjen Bimas Katolik Diberi Sejumlah Masukan Penting dari Kardinal Ignatius Suharyo

Gereja ingin berperan dalam membangun keadaban publik menuju habitus baru