SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Foto: ANTARA/HO-Polri

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.

Penandatangan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/6).

Baca Juga

Jadi Panduan Penegak Hukum, Pemerintah Rampungkan Pedoman Implementasi UU ITE

"Iya tadi Pak Kapolri, bersama Jaksa Agung, Menkominfo dan disaksikan langsung oleh Pak Menkopolhukam menandatangani SKB itu," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (24/6).

Argo menjelaskan, pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menurut Argo, dalam hal itu juga telah dilakukan dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.

"Dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers," ujar Argo.

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tengah memperlihatkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang telah ditandatangani, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/6/2021). (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tengah memperlihatkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang telah ditandatangani, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/6/2021). (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Nantinya, kata Argo, Polri ke depannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

"Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kemenkominfo, Polri dan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," ucap Argo.

Sebelumnya diketahui bahwa lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE di antaranya:

a.Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b.Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

1) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

2) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

3) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

4) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.

5) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

f. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

g. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

h. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Tindak lanjut dari penandatanganan Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan sosialisasi kepada aparat penegak hukum secara masif dan berkesinambungan. (Knu)

Baca Juga

Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Diperintahkan Deteksi Penularan COVID-19
Indonesia
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Diperintahkan Deteksi Penularan COVID-19

Apabila menemukan warga yang terpapar COVID-19, maka Babinsa dan Bhabinkamtibmas melapor kepada Satgas setempat.

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII
Indonesia
Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara di bawah Kemensetneg dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.

Bupati Bogor Akui Tak Punya Kekuatan Tindak Kerumunan FPI di Megamendung
Indonesia
Bupati Bogor Akui Tak Punya Kekuatan Tindak Kerumunan FPI di Megamendung

Ade Yasin mengaku akan kooperatif memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat

Kapolres Jakpus Bawa Ribuan Aparat Jaga Sidang Vonis Banding Rizieq
Indonesia
Dianggap Berseteru, Ganjar: Mbak Puan Komandan Tempur Saya
Indonesia
Dianggap Berseteru, Ganjar: Mbak Puan Komandan Tempur Saya

Ganjar menyebut Puan Maharani merupakan sosok yang sangat berjasa bagi dirinya. Dirinya ingat ketika maju sebagai calon Gubernur Jateng pada 2013, namun elektabilitasnya sangat rendah.

Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman
Indonesia
Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman

KAMI juga mempunyai kepentingan untuk mengingatkan pemerintah

[Hoaks atau Fakta]: Punya Sertifikat Vaksin Dapat BLT Rp 1 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Punya Sertifikat Vaksin Dapat BLT Rp 1 Juta

Pemerintah memang memiliki program bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat dari PPKM Rp 1 juta, namun bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta

WNA Bebas Masuk ke Indonesia, DPR Sebut Pemerintah Terkesan Inkosisten
Indonesia
WNA Bebas Masuk ke Indonesia, DPR Sebut Pemerintah Terkesan Inkosisten

Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 warga Negara Tiongkok dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Pelabuhan Patimban Beroperasi, Biaya Logistik Terpangkas
Indonesia
Pelabuhan Patimban Beroperasi, Biaya Logistik Terpangkas

Tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada 2021-2024 dengan pekerjaan terminal peti kemas seluas 66 ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75jt TEUs.

Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hilang karena Provokasi
Indonesia
Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hilang karena Provokasi

“Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang, atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas," ungkap Hadi