SKB Tiga Menteri Soal Seragam di Sekolah Lindungi Bangsa dari Intoleransi Gubernur Jatim Khofifah dan Pelajar. (Foto: Pemprov Jatim)

MerahPutih.com - Peraturan daerah yang memaksakan siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab di lingkungan sekolah dinilai keliru, baik dari segi kenegaraan maupun keagamaan.

"Memaksakan aturan untuk nonmuslim memakai jilbab, itu dilihat dari aspek kenegaraan tidak tepat dan dari segi keagamaan juga tidak benar," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dikutip Antara. Rabu (3/2)

Penggunaan jilbab merupakan pilihan individu dari umat Islam sehingga hal itu tidak perlu diatur dalam suatu peraturan daerah (perda).

Baca juga:

SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah

"Artinya kembali kepada masing-masing siswa, masing-masing orang tua murid untuk dia bersikap seperti apa. Tentunya bagi mereka yang muslim, yang menurut pahamnya (jilbab) itu suatu kewajiban, maka dia juga akan menggunakan," katanya.

Menggunakan jilbab, kata Wapres, seharusnya tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Pemerintah pun memberikan kebebasan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polri dan TNI untuk mengenakan jilbab.

"Jadi, tidak ada pemaksaan. Saya kira ini kedewasaan di dalam beragama, berbangsa, dan bernegara sehingga tidak perlu ada aturan-aturan yang memaksa, melarang, atau mengharuskan," katanya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penggunaan Seragam Sekolah diterbitkan, tegas Ma'ruf, untuk melindungi seluruh warga bangsa dari intoleransi dan sikap yang mencederai persatuan.

"Sudah saatnya Pemerintah mengambil langkah, membuat suatu aturan yang bisa memberikan tata cara atau aturan yang bisa mencerminkan kebinekaan dan tidak merusak toleransi. Maka itu, SKB ini sesuai dengan aspirasi dan untuk menjaga hubungan serta melindungi seluruh warga bangsa ini," katanya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ditandatangani oleh tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pertimbangan penerbitan SKB tersebut antara lain bahwa sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam SKB tersebut, disebutkan kewajiban bagi pemda dan kepala sekolah untuk mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, paling lama 30 hari kerja sejak SKB ditetapkan. (*)

Baca Juga:

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi
Indonesia
Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi

Faktor pendorong inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,29 persen.

Ini Alasan Rekomendasi PDIP untuk Ery-Armuji Diserahkan di Taman Harmoni Surabaya
Indonesia
Ini Alasan Rekomendasi PDIP untuk Ery-Armuji Diserahkan di Taman Harmoni Surabaya

Taman ini menjadi perwujudan dialog antara Megawati dengan Risma yang 10 tahun memimpin.

Waspada, Modus Pemerasan Polisi Gadungan Berkedok Kasus Narkotika
Indonesia
Waspada, Modus Pemerasan Polisi Gadungan Berkedok Kasus Narkotika

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran mereka adalah trotoar depan SMA 24, Jalan Gelora.

Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi
Indonesia
Target Pemerintah Jokowi Bagi-Bagi Bansos Genjot Daya Beli Warga Saat Pandemi

Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk sembilan juta keluarga

Pemkot Solo Batal Polisikan Ibu Kos Pengusir 3 Perawat RSUD Bung Karno
Indonesia
Pemkot Solo Batal Polisikan Ibu Kos Pengusir 3 Perawat RSUD Bung Karno

Kepastian itu dilakukan setelah pemilk indekos, Siti Mutmainah meminta maaf langsung pada Wali Kota Solo, FX Jadi Rudyatmo.

Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021
Indonesia
Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021

Peneliti uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung perlu mengkaji seberapa lama vaksin tersebut menghasilkan antibodi di dalam tubuh.

Meninggal Dunia, Budayawan Ajip Rosidi Dimakamkan di Magelang
Indonesia
Meninggal Dunia, Budayawan Ajip Rosidi Dimakamkan di Magelang

Ajib yang berasal dari Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menaruh minat besar pada perkembangan bahasa dan sastra Sunda.

UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan
Indonesia
UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan

Penyusunan undang-undang, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.

Pakar Hukum UI Minta Penegak Hukum Waspada Jika Ada Masalah Perdata ke Pidana
Indonesia
Pakar Hukum UI Minta Penegak Hukum Waspada Jika Ada Masalah Perdata ke Pidana

Hutang piutang dan perjanjian kerja tidak bisa dilaporkan ke ranah pidana

Proses Hukum Jalan Terus, Ahok Tolak Maafkan Dua Pelaku Penghina Keluarganya
Indonesia
Proses Hukum Jalan Terus, Ahok Tolak Maafkan Dua Pelaku Penghina Keluarganya

Polisi malah telah masuk ke tahap menyusun berkas kasus ini agar segera bisa dikirim ke pihak kejaksaan.