SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan Direktur Eksekutif Institut Hasyim Muzadi (IHM) KH. M Muhammad Yusron Ash-Shidqi. Lc, MA (ANTARA/Ist.)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Institut Hasyim Muzadi (IHM), KH. M Muhammad Yusron Ash-Shidqi meminta agar Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri dicabut karena dinilai tidak mencerminkan pendidikan.

"Kita menolak bukannya tidak suka. Tapi, toleransi bisa dengan jalan alternatif lain. Kalau ada kasus, ya, perkasus saja diselesaikan, jadi jangan dipukul rata secara menyeluruh. Jangan sampai dengan adanya ini umat di bawah terjadi benturan," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/2).

Baca Juga

SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah

SKB 3 menteri tersebut terkait seragam sekolah, yaitu SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. SKB 3 Menteri ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Kembali saja kepada UUD 1945 dan Pemendikbud Nomor 45 tahun 2014 tentang seragam sekolah," katanya

Gus Yusron mengungkapkan jika dikaitkan dengan Pendidikan SKB 3 Menteri, bisa menghilangkan semangat keagamaan di dalam perundang-undangan tentang pendidikan.

Foto: Kemendikbud

Putra dari Almarhum KH. Hasyim Muzadi menjelaskan anak-anak usia sekolah dasar dan menengah belum bisa memilih sementara ia diberi kebebasan untuk memilih.

SKB 3 Menteri ini melarang sekolah dan pemerintah daerah untuk menghimbau, hal ini juga bertentangan dengan semangat pendidikan untuk menyampaikan kebaikan.

"Masa tidak boleh menghimbau dalam dunia pendidikan, apalagi ini antar sesama pemeluk agama dalam menyampaikan risalah Tuhan," ucapnya dikutip Antara

Gus Yusron juga menilai jika dikaitkan dengan Undang-undang, Pertama, SKB ini bertentangan dengan Permen Nomor 45 tahun 2014, yaitu berkenaan dengan pasal 3 ayat 4 poin d yaitu pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

"Ini bertentangan dengan Sisdiknas pasal 12 tentang peserta didik. Bertentangan juga dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," pungkasnya. (*)

Baca Juga

MUI Minta SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jerinx-Adam Demi Saling Memaafkan, Tapi...
Indonesia
Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin
Indonesia
Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin

Pemprov DKI menyebut, masih terdapat 2,7 juta warga ber KTP Jakarta yang belum mengikuti vaksinasi.

COVID-19 Melejit, Olah Raga yang Timbulkan Kerumunan Akan Dibubarkan
Indonesia
COVID-19 Melejit, Olah Raga yang Timbulkan Kerumunan Akan Dibubarkan

DKI Jakarta mencatat tiga kali berturut-turut pecah rekor penambahan kasus positif COVID-19 harian tertinggi. Pada Minggu (20/6) kemarin, kasus positif barunya menembus angka 5.582 kasus dalam sehari.

Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat
Indonesia
Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat

Kementerian Hukum dan HAM mengakui belum menerima dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kenaikan Harga Kedelai
Indonesia
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kenaikan Harga Kedelai

Berdasarkan data FAO, pada Desember 2020 ada kenaikan harga kedelai di pasar global

16.519 Calon Siswa Berebut Masuk SMP Negeri di Tangerang
Indonesia
16.519 Calon Siswa Berebut Masuk SMP Negeri di Tangerang

Jadwal PPDB Tahap Dua pendaftaran pada 9 Juli pukul 08.00 hingga 14.00. Pengumuman pada 9 Juli pukul 20.00 dan daftar ulang di 10 Juli pukul 00.01 hingga 16.00.

Fahri Hamzah Sebut Kinerja Kejagung Paling Baik di Antara Penegak Hukum
Indonesia
Fahri Hamzah Sebut Kinerja Kejagung Paling Baik di Antara Penegak Hukum

Fahri mengunggah tabel yang menunjukkan Kejagung menyelamatkan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun, Polri Rp 388 miliar, dan KPK sebesar Rp 331 miliar.

Butuh Obat Terapi Covid-19? Cek Ketersediannya di Aplikasi Farmaplus, Lengkap dan Mudah
Indonesia
Butuh Obat Terapi Covid-19? Cek Ketersediannya di Aplikasi Farmaplus, Lengkap dan Mudah

Aplikasi ini lengkap dengan peta untuk mempermudah pengguna mengakses lokasinya

Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes

Pemprov DKI Jakarta kukuh tetap ingin mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.

Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli
Indonesia
Jasa Marga Tutup Tol Layang MBZ pada 16-22 Juli

Jalan layang tersebut akan kembali beroperasi normal pada 23 Juli 2021 pukul 00.01 WIB.