SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. - Twitter

MerahPutih.com - Amnesty International Indonesia menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

“Penerbitan SKB Tiga Menteri tentang seragam dan atribut di sekolah negeri adalah sebuah langkah awal yang baik, namun pemerintah tidak boleh berhenti di situ saja,” kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di Jakarta, Selasa (9/2).

Baca Juga

DPR Puji SKB Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah

Usman mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjamin kebebasan setiap siswa dan siswi sekolah negeri untuk tidak memakai atribut keagamaan yang bertentangan dengan hati nurani dan kepercayaannya.

Tapi pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya sebatas pemaksaan penggunaan seragam saja. "Namun juga mencakup pelarangan dan penutupan rumah ibadah pemeluk agama dan kepercayaan minoritas,” kata Usman.

Keputusan tersebut harus diikuti dengan pencabutan SKB Dua Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Aturan itu memiliki nama resmi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Ini dianggap menjadi sumber pembenaran diskriminasi berbasis agama," sambungnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB Dua Menteri) mewajibkan setiap pendirian rumah ibadah baru harus mendapat dukungan setidaknya 60 warga setempat dan harus ada rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB setempat.

Usman menyebut, SKB Dua Menteri jelas bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan hukum HAM internasional, dan aktor-aktor intoleran merasa dibenarkan oleh SKB tersebut ketika melakukan penolakan terhadap rumah ibadah kaum minoritas.

UUD 1945 menjamin kebebasan beribadah, tapi bagaimana mungkin umat bisa bebas beribadah ketika pendirian tempat ibadah dibatasi.

"Karena itu Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk meneruskan langkah baiknya dengan segera mencabut SKB Dua Menteri," jelas Usman.

Baca Juga

Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri Wujudkan Toleransi Umat Beragma dan Bhineka Tunggal Ika

Sepanjang 2020, Amnesty mencatat setidaknya terdapat 40 kasus pelanggaran atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan.

Dari 40 kasus tersebut, 18 di antaranya terkait penutupan, penyegelan, dan penolakan pembangunan rumah ibadah dan intimidasi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas.

Di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau misalnya, renovasi Gereja Paroki Santo Joseph terpaksa dihentikan pada Januari 2020 karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diterbitkan digugat oleh sekelompok warga.

Sementara di Kuningan, Jawa Barat, pemerintah kabupaten setempat menyegel bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan pada 29 Juni 2020 setelah adanya penolakan dari gabungan ormas kelompok mayoritas. Segel itu akhirnya dicabut setelah kritik keras dari masyarakat sipil.

Amnesty mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang memuat hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, yaitu di Pasal 18.

Selain itu, Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui konstitusi UUD 1945, yaitu Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2).

Lalu, jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan beribadah sesuai kepercayaan juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Sekedar informasi, SKB Tiga Menteri yang mengatur penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Aturan itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qaumas pada tanggal 3 Februari lalu.

SKB tersebut diterbitkan setelah adanya laporan media tentang seorang siswi non-Muslim di sebuah SMKN di Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan untuk memakai jilbab. (Knu)

Baca Juga

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar
Indonesia
Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar

"Berikanlah jaminan dan perawatan kepada mereka sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” kata Hinca

Nasdem Harap Jokowi Tunjuk Kepala Otorita yang Tak Buat Mangkrak Proyek IKN
Indonesia
Nasdem Harap Jokowi Tunjuk Kepala Otorita yang Tak Buat Mangkrak Proyek IKN

Iya nanti kita serahkan ke presiden saja siapa yang paling pas

Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu
Indonesia
Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu

Pelantikan kepala daerah bupati dan wali kota tersebut, bakal diadakan secara virtual mengingat kondisi pandemi di Jawa Tengah belum mereda.

Gibran Imbau Relawan Jokowi Tidak Polisikan Ubedilah Badrun
Indonesia
Psikologi Forensik Nilai Serangan ZA ke Mabes Polri 'Suicide by Cops'
Indonesia
595 Pengendara Ditilang karena Langgar Ganjil Genap
Indonesia
595 Pengendara Ditilang karena Langgar Ganjil Genap

"Ada 595 tilang yang sudah kita berikan kepada pelanggar," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Hari Pertama Larangan Mudik, Terminal Pulogebang Cuma Berangkatkan 2 Bus
Indonesia
Hari Pertama Larangan Mudik, Terminal Pulogebang Cuma Berangkatkan 2 Bus

Kasihan juga kan bus-bus ini, kalau hanya satu penumpang

Jadi Terpidana Korupsi, Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat
Indonesia
Jadi Terpidana Korupsi, Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberhentikan secara tidak hormat Pinangki Sirna Malasari dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Eks Mensos Juliari Segera Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Mensos Juliari Segera Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara

Juliari bakal segera menjalani vonis 12 tahun pidana penjara atas perkara suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

36.470 Siswa Ikuti Test CBT UM UGM
Indonesia
36.470 Siswa Ikuti Test CBT UM UGM

Jadwal pelaksanaan CBT-UM UGM Tahun 2021 terbagi menjadi 2 sesi