SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. - Twitter

MerahPutih.com - Amnesty International Indonesia menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

“Penerbitan SKB Tiga Menteri tentang seragam dan atribut di sekolah negeri adalah sebuah langkah awal yang baik, namun pemerintah tidak boleh berhenti di situ saja,” kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di Jakarta, Selasa (9/2).

Baca Juga

DPR Puji SKB Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah

Usman mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjamin kebebasan setiap siswa dan siswi sekolah negeri untuk tidak memakai atribut keagamaan yang bertentangan dengan hati nurani dan kepercayaannya.

Tapi pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya sebatas pemaksaan penggunaan seragam saja. "Namun juga mencakup pelarangan dan penutupan rumah ibadah pemeluk agama dan kepercayaan minoritas,” kata Usman.

Keputusan tersebut harus diikuti dengan pencabutan SKB Dua Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Aturan itu memiliki nama resmi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Ini dianggap menjadi sumber pembenaran diskriminasi berbasis agama," sambungnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB Dua Menteri) mewajibkan setiap pendirian rumah ibadah baru harus mendapat dukungan setidaknya 60 warga setempat dan harus ada rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB setempat.

Usman menyebut, SKB Dua Menteri jelas bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan hukum HAM internasional, dan aktor-aktor intoleran merasa dibenarkan oleh SKB tersebut ketika melakukan penolakan terhadap rumah ibadah kaum minoritas.

UUD 1945 menjamin kebebasan beribadah, tapi bagaimana mungkin umat bisa bebas beribadah ketika pendirian tempat ibadah dibatasi.

"Karena itu Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk meneruskan langkah baiknya dengan segera mencabut SKB Dua Menteri," jelas Usman.

Baca Juga

Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri Wujudkan Toleransi Umat Beragma dan Bhineka Tunggal Ika

Sepanjang 2020, Amnesty mencatat setidaknya terdapat 40 kasus pelanggaran atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan.

Dari 40 kasus tersebut, 18 di antaranya terkait penutupan, penyegelan, dan penolakan pembangunan rumah ibadah dan intimidasi terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas.

Di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau misalnya, renovasi Gereja Paroki Santo Joseph terpaksa dihentikan pada Januari 2020 karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diterbitkan digugat oleh sekelompok warga.

Sementara di Kuningan, Jawa Barat, pemerintah kabupaten setempat menyegel bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan pada 29 Juni 2020 setelah adanya penolakan dari gabungan ormas kelompok mayoritas. Segel itu akhirnya dicabut setelah kritik keras dari masyarakat sipil.

Amnesty mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang memuat hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, yaitu di Pasal 18.

Selain itu, Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui konstitusi UUD 1945, yaitu Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2).

Lalu, jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan beribadah sesuai kepercayaan juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Sekedar informasi, SKB Tiga Menteri yang mengatur penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Aturan itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qaumas pada tanggal 3 Februari lalu.

SKB tersebut diterbitkan setelah adanya laporan media tentang seorang siswi non-Muslim di sebuah SMKN di Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan untuk memakai jilbab. (Knu)

Baca Juga

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPB Kehabisan Dana Biayai Hotel-Hotel Karantina Pasien Isolasi Mandiri COVID-19
Indonesia
BNPB Kehabisan Dana Biayai Hotel-Hotel Karantina Pasien Isolasi Mandiri COVID-19

Pembiayaan Bagi Pasien Isolasi Mandiri COVID-19 Dihentikan Sementara

Kurangi Impor, Menteri UKM Bidik Pabrik Gula Cair di Klaten sebagai Prototipe
Indonesia
Kurangi Impor, Menteri UKM Bidik Pabrik Gula Cair di Klaten sebagai Prototipe

Pabrik gula tersebut bakal dijadikan prototipe swasembada pangan gula untuk mengurangi ketergantungan impor gula pasir nasional.

Langgar PSBB, Pemilik Resto dan Cafe bakal Didenda Rp150 Juta
Indonesia
Langgar PSBB, Pemilik Resto dan Cafe bakal Didenda Rp150 Juta

Kebijakan itu mengacu dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19.

Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas
Indonesia
Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas

Lembaga negara harus memenuhi syarat mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja

Arven Marta Daftar Jadi Kandidat Ketua Umum PB HMI
Indonesia
Arven Marta Daftar Jadi Kandidat Ketua Umum PB HMI

Arven Marta resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada kongres HMI ke-31 di Surabaya, pada Rabu (17/3).

Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB

Parekraf DKI Jakarta baru menyetujui dua dari 22 tempat yang mengajukan perizinan kegiatan resepsi pernikahan saat masa PSBB transisi.

Prakiraan Cuaca Jakarta Sepanjang Sabtu
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jakarta Sepanjang Sabtu

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan terus mengguyur wilayah DKI Jakarta sepanjang Sabtu (20/2).

Bentrokan Dua Kelompok Ormas di Ciledug Diklaim Hanya Salah Paham
Indonesia
Bentrokan Dua Kelompok Ormas di Ciledug Diklaim Hanya Salah Paham

Kedua kubu ormas ini bentrok karena terjadi kesalahpahaman satu sama lain.

Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19

"Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan," tuturnya.

MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI
Indonesia
MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI

MUI juga diminta melakukan langkah persuasif kepada massa