SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Keputusan Bersama mengenai aturan seragam sekolah.

Surat Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca Juga

Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

"Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan penerbitan SKB Tiga Menteri ini." kata Nadiem di Jakarta, Rabu (3/2).

Tiga pertimbangan itu adalah sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Foto: Kemendikbud

Kemudian, sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik, harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat antarumat beragama

Sementara, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Lebih lanjut, Nadiem memaparkan enam ketentuan utama dari SKB Tiga Menteri tersebut. Pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemda.

“Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversitas apapun,” kata Nadiem dalam keterangan tertulisnya.

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Hak untuk memakai atribut keagamaan itu adanya di individu, yakni guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolahnya,” sambungnya

Ketiga, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

“Implikasi ini, kalau ada peraturan-peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegasnya.

Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota; Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur; dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Kementerian ini,” ujarnya.

Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

Mantan bos Go-Jek itu mengajak masyarakat untuk ikut memonitor pelaksanaan SKB ini, baik orang tua, murid, maupun guru.

“Kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB Tiga Menteri ini di Kemendikbud dengan ULT (Unit Layanan Terpadu), dengan Pusat Panggilan 177, dan berbagai macam portal dari website, email, dan Portal Lapor yang bisa dihubungi. Tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi,” tandas Nadiem

Untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran SKB, masyarakat dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung C, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270; atau menghubungi pusat panggilan: 177, Portal ULT: http://ult.kemdikbud.go.id/, email: pengaduan@kemdikbud.go.id, maupun Portal Lapor: http://kemdikbud.lapor.go.id. (*)

Baca Juga

Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK
Indonesia
Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK

Pegiat antikorupsi ini juga ditanyai soal situasi yang paling sulit ketika harus memilih kepentingan pribadi dengan kepentingan pelaksanaan tugas

Anggota Brimob Tewas Ditembak Kelompok Teroris di Poso
Indonesia
Anggota Brimob Tewas Ditembak Kelompok Teroris di Poso

Baku tembak kembali terjadi antara Satgas Madago Raya dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta warga Petamburan di dekat kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab untuk tes COVID-19.

Usai Lebaran, Pasien Terpapar COVID-19 di Solo Bertambah Menjadi 33 Orang
Indonesia
Usai Lebaran, Pasien Terpapar COVID-19 di Solo Bertambah Menjadi 33 Orang

Hasil rapid test massal ada enam orang reaktif

Terdampak Banjir, Warga Karet Tengsin Dievakuasi ke Masjid Hingga Basemen Apartemen
Indonesia
Nyaris 250 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Indonesia
Nyaris 250 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 41.192 kendaraan meninggalkan Jakarta

Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD
Indonesia
Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD

BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

Tak Pakai Masker, Pelanggar di Jakarta Pusat Dihukum Panjat Tiang
Indonesia
Tak Pakai Masker, Pelanggar di Jakarta Pusat Dihukum Panjat Tiang

Hukumannya unik, yaitu memanjat di tiang seraya memberikan pernyataan bahwa ia tak akan melanggar lagi.

Tuai Kritik, Kejagung Cabut Pedoman Perlindungan Jaksa
Indonesia
Tuai Kritik, Kejagung Cabut Pedoman Perlindungan Jaksa

Kejagung akan menelusuri oknum yang diduga menyebarkan aturan perlindungan jaksa

Kerusuhan Pecah di Kawasan Thamrin Usai Massa FPI Pergi, Polisi Suruh 'Adik-Adik' Pulang
Indonesia