Skandal Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Bukti Istilah "Bapak" dan "King Maker" ke KPK Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan bukti yang diduga hasil percakapan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dengan sejumlah pihak terkait skandal Djoko Tjandra.

"Untuk pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan istilah 'bapakku dan bapakmu' dan istilah ' king maker', maka bersama ini dipublikasikan poto dari print out sebuah narasi yang diduga percakapan melalui sarana WA HP (whatsapp handphone) antara PSM dan ADK (Anita Kolopaking) dalam melakukan pengurusan Fatwa untuk membantu pembebasan JST (Joko Tjandra)," kata Boyamin kepada wartawan, Senin (21/9).

Baca Juga:

MAKI Curiga Ada Kompromi di Balik Penundaan Sidang Etik Firli Bahuri

Boyamin menjelaskan, fatwa itu bertujuan agar Djoko Tjandra terbebas dari hukuman 2 tahun penjara atas perkara dugaan korupsi cessie hak tagih bank Bali.

"Bahwa print out seluruh dokumen terdiri 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK, dan kami telah melakukan penjelasan kepada KPK disertai tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020," ungkapnya.

Print-out bukti percakapan terkait kasus Djoko Tjandra dari MAKI. (Foto: MP/Istimewa)
Print out bukti percakapan terkait kasus Djoko Tjandra dari MAKI. (Foto: MP/Istimewa)

Boyamin berharap semua bukti yang dilampirkan ke KPK bisa jadi rujukan bagi penegak hukum terkait dalam penanganan perkara ini. Mengingat posisi KPK sebagai pihak yang memimpin ekspos gelar perkara bersama dalam koordinasi supervisi kasus ini beberapa waktu lalu.

"Bahan-bahan tersebut semestinya dapat digunakan oleh KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama-sama Bareskrim dan Kejagung pada hari ini (21/9) atau dalam minggu ini," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Ajak MAKI Bongkar Sosok King Maker di Skandal Djoko Tjandra

Boyamin tetap meminta KPK untuk mengambil alih perkara yang melibatkan unsur penegak hukum ini, demi menjaga kepercayaan publik atas wajah penegakkan hukum di negeri ini.

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baru atas bahan materi 'bapakku dan bapakmu' dan 'kingmaker' dikarenakan telah terstruktur, sistemik dan masif (TSM) atas perkara rencana pembebasan JST," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

MAKI Sesalkan Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Penulis : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif
Indonesia
Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif

Kepala Satpol PP DKI, Arifin mengatakan, manajemen Terbalik Coffe hingga kini belum membayar denda progresif tersebut.

Polisi akan Rilis Penangkapan Artis DS Terkait Narkoba Hari Ini
Indonesia
Polisi akan Rilis Penangkapan Artis DS Terkait Narkoba Hari Ini

Artis tersebut, katanya, dalam pemeriksaan intensif di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?
Indonesia
Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?

Kuasa hukum berdalih Djoko Tjandra mangkir sidang PK karena sakit.

Demokrat Siap Fasilitasi Umat Nasrani yang Keterbatasan Tempat
Indonesia
Demokrat Siap Fasilitasi Umat Nasrani yang Keterbatasan Tempat

Partai Demokrat siap memfasilitasi umat kristiani yang kesulitan merayakan Natal karena keterbatasan tempat.

ICW Ingatkan Parpol Tak Usung Eks Koruptor di Pilkada 2020
Indonesia
ICW Ingatkan Parpol Tak Usung Eks Koruptor di Pilkada 2020

ICW juga mengajak pemilih untuk ikut mengawasi dan memastikan para koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah.

Istana Yakin PT KCI Jalankan Protokol Penanganan Virus Corona di KRL
Indonesia
Istana Yakin PT KCI Jalankan Protokol Penanganan Virus Corona di KRL

PT KCI sudah menyiapkan alat pembersih, sanitizer serta menyemprot dengan disinfektan di setiap gerbongnya

Persilakan Reuni 212, Wamenag: Tidak Dilaksanakan Tidak Berdosa
Indonesia
Persilakan Reuni 212, Wamenag: Tidak Dilaksanakan Tidak Berdosa

Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan suasana yang aman, sejuk, damai dan kondusif

Teken Permenhub Nomor 18, Pakar: Luhut Membajak Kewenangan Menkes
Indonesia
Teken Permenhub Nomor 18, Pakar: Luhut Membajak Kewenangan Menkes

Permenhub tersebut cenderung tidak responsif

Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal
Indonesia
Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal

Jangan membonceng musibah Corona untuk mem-PHK pekerja

Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru
Indonesia
Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru

KWI membina 37 keuskupan yang tersebar di 34 provinsi.