Skandal Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Bukti Istilah "Bapak" dan "King Maker" ke KPK Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan bukti yang diduga hasil percakapan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dengan sejumlah pihak terkait skandal Djoko Tjandra.

"Untuk pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan istilah 'bapakku dan bapakmu' dan istilah ' king maker', maka bersama ini dipublikasikan poto dari print out sebuah narasi yang diduga percakapan melalui sarana WA HP (whatsapp handphone) antara PSM dan ADK (Anita Kolopaking) dalam melakukan pengurusan Fatwa untuk membantu pembebasan JST (Joko Tjandra)," kata Boyamin kepada wartawan, Senin (21/9).

Baca Juga:

MAKI Curiga Ada Kompromi di Balik Penundaan Sidang Etik Firli Bahuri

Boyamin menjelaskan, fatwa itu bertujuan agar Djoko Tjandra terbebas dari hukuman 2 tahun penjara atas perkara dugaan korupsi cessie hak tagih bank Bali.

"Bahwa print out seluruh dokumen terdiri 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK, dan kami telah melakukan penjelasan kepada KPK disertai tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020," ungkapnya.

Print-out bukti percakapan terkait kasus Djoko Tjandra dari MAKI. (Foto: MP/Istimewa)
Print out bukti percakapan terkait kasus Djoko Tjandra dari MAKI. (Foto: MP/Istimewa)

Boyamin berharap semua bukti yang dilampirkan ke KPK bisa jadi rujukan bagi penegak hukum terkait dalam penanganan perkara ini. Mengingat posisi KPK sebagai pihak yang memimpin ekspos gelar perkara bersama dalam koordinasi supervisi kasus ini beberapa waktu lalu.

"Bahan-bahan tersebut semestinya dapat digunakan oleh KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama-sama Bareskrim dan Kejagung pada hari ini (21/9) atau dalam minggu ini," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Ajak MAKI Bongkar Sosok King Maker di Skandal Djoko Tjandra

Boyamin tetap meminta KPK untuk mengambil alih perkara yang melibatkan unsur penegak hukum ini, demi menjaga kepercayaan publik atas wajah penegakkan hukum di negeri ini.

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baru atas bahan materi 'bapakku dan bapakmu' dan 'kingmaker' dikarenakan telah terstruktur, sistemik dan masif (TSM) atas perkara rencana pembebasan JST," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

MAKI Sesalkan Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Rabu (12/8): 130.718 Positif, 85.798 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (12/8): 130.718 Positif, 85.798 Sembuh

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan dua kali hasil pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR)

Warga Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, PKS: Keputusan Berisiko
Indonesia
Warga Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Bekerja, PKS: Keputusan Berisiko

Mardani berujar, bisa saja kebijakan ini malah memperluas penyebaran corona.

Usai Demo UU Cipta Kerja, PKL Malioboro Meliburkan Diri
Indonesia
Usai Demo UU Cipta Kerja, PKL Malioboro Meliburkan Diri

Sehari usai demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebagian besar PKL dan pedagang toko di sepanjang kawasan Malioboro tutup.

Hampir 7 Ribu Pekerja Migran Ilegal di Malaysia Bakal Dipulangkan ke Tanah Air
Indonesia
Hampir 7 Ribu Pekerja Migran Ilegal di Malaysia Bakal Dipulangkan ke Tanah Air

Para PMI tengah diamankan di tahanan imigrasi Malaysia.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Bikin Perempuan Mandul
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Bikin Perempuan Mandul

Vaksin mRNA hanya memperkuat sistem daya tahan tubuh manusia terhadap protein Spike yang terkandung dalam virus SARS-CoV-2.

DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Indonesia
DPRA Revisi Hukum Jinayat Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

DPRA berencana merevisi Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun
Indonesia
Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun

Melainkan yang paling terkena dampaknya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024.

Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik
Indonesia
Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri hari ini.

Catatan Akhir Tahun PAN: 2020 Penuh Tantangan akibat Pandemi
Indonesia
Catatan Akhir Tahun PAN: 2020 Penuh Tantangan akibat Pandemi

Partai Amanat Nasional menilai tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi bangsa Indonesia karena dampak pandemi COVID-19 sejak awal tahun.

Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP
Indonesia
Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP

Setelah gagal menjadi wakil rakyat, pria kelahiran Makale 17 Januari 1986 itu ditunjuk Staf Khusus Edhy Prabowo pada Januari 2020