Skandal Djoko Tjandra, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo Jalani Sidang Vonis Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjadwalkan sidang putusan atas kasus dugaan suap yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo pada Rabu (10/3) hari ini.

Keduanya bakal menjalani sidang putusan atas kasus dugaan suap terkait penghapusan status buronan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).

Kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Santrawan T Paparang mengatakan, sidang putusan untuk kliennya dijadwalkan digelar pukul 13.00 WIB. Ia berharap, Irjen Napoleon dapat divonis bebas dari segala dakwaan oleh majelis hakim.

Baca Juga:

Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra

"Harapan kami penasehat hukum bahwasanya majelis hakim membebaskan segala dakwaan klien kami Irjen Pol Napoleon karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana terurai di dalam pleidoi kami setebal 843 halaman," kata Santrawan saat dikonfirmasi, Rabu.

Hal senada juga diamini oleh Kuasa Hukum Brigjen Prasetijo Utomo, Rolas Sitinjak. Rolas mengamini kliennya akan menjalani sidang putusan terkait perkara dugaan suap Djoko Tjandra, pada hari ini. Kendati demikian, ia tak mengungkap detail pukul berapa kliennya akan disidangkan.

"Iya benar sidang putusan (Brigjen Prasetijo Utomo). Kita percayakan majelis hakim akan memutuskan dengan adil. Mohon doanya," singkat Rolas.

Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Untuk diketahui, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Sementara itu, Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara. Prasetijo juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah bersalah karena menerima suap dari terpidana Djoko Tjandra melalui rekannya Tommy Sumardi. Uang itu berkaitan dengan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO.

Baca Juga:

Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara

Irjen Napoleon Bonaparte diyakini tim jaksa terbukti telah menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar AS. Sedangkan Brigjen Prasetijo Utomo diyakini menerima uang suap sebesar 100.000 dolar AS.

Kedua jenderal polisi itu menerima uang dari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi). (Pon)

Baca Juga:

Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Sebut Lingkaran Jokowi Terlibat Gerakan Kudeta di Partai Demokrat
Indonesia
AHY Sebut Lingkaran Jokowi Terlibat Gerakan Kudeta di Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik yang berupaya untuk mengambil alih kepemipinan partainya.

 [Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta

Bantuan yang bernilai Rp 1,2 juta seperti yang dituliskan di dalam judul artikel, adalah bantuan dari pemerintah berupa BLT UMKM.

Bahaya Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
Bahaya Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Amien Rais menduga terdapat skenario yang sedang dibentuk oleh pemerintahan Jokowi perihal masa jabatan presiden selama tiga periode.

MUI Tak Ingin Ekonomi Masyarakat Terpukul Gegara Penyebaran Omicron
Indonesia
MUI Tak Ingin Ekonomi Masyarakat Terpukul Gegara Penyebaran Omicron

Pasien Omicron pertama terkonfirmasi pada Kamis lalu atas inisial N

Bejo Sugiantoro Keliling Kampung untuk Semprotkan Disinfektan Secara Gratis
Indonesia
Bejo Sugiantoro Keliling Kampung untuk Semprotkan Disinfektan Secara Gratis

Hal itu ia lakukan secara gratis tanpa meminta biaya sepeser pun bagi yang menginginkan.

Kasus Mega Korupsi Asabri, Penyidik Sita Mobil Mewah dan Kapal Milik Para Pelaku
Indonesia
Kasus Mega Korupsi Asabri, Penyidik Sita Mobil Mewah dan Kapal Milik Para Pelaku

Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya

Jokowi Ingin PPKM Mikro Diperkuat Pasca Lebaran
Indonesia
Jokowi Ingin PPKM Mikro Diperkuat Pasca Lebaran

Tingkat kesembuhan kasus COVID-19 nasional 92 persen

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin COVID-19, Stok Capai 75,9 Juta Dosis
Indonesia
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin COVID-19, Stok Capai 75,9 Juta Dosis

Indonesia kembali kedatangan 8 juta dosin vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk dari perusahaan Sinovac Biotech Ltd, Tiongkok.

Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia
Indonesia
Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia

Taufiqurrahman bilang, tak dapatnya kuota haji di tahun telah mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Menag: Ada Segelintir Kasus Berupaya Cederai Kerukunan Umat Beragama
Indonesia
Menag: Ada Segelintir Kasus Berupaya Cederai Kerukunan Umat Beragama

Potensi terulangnya kasus serupa di masa mendatang masih terbuka