Skandal Djoko Tjandra, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo Jalani Sidang Vonis Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjadwalkan sidang putusan atas kasus dugaan suap yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo pada Rabu (10/3) hari ini.

Keduanya bakal menjalani sidang putusan atas kasus dugaan suap terkait penghapusan status buronan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).

Kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Santrawan T Paparang mengatakan, sidang putusan untuk kliennya dijadwalkan digelar pukul 13.00 WIB. Ia berharap, Irjen Napoleon dapat divonis bebas dari segala dakwaan oleh majelis hakim.

Baca Juga:

Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra

"Harapan kami penasehat hukum bahwasanya majelis hakim membebaskan segala dakwaan klien kami Irjen Pol Napoleon karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana terurai di dalam pleidoi kami setebal 843 halaman," kata Santrawan saat dikonfirmasi, Rabu.

Hal senada juga diamini oleh Kuasa Hukum Brigjen Prasetijo Utomo, Rolas Sitinjak. Rolas mengamini kliennya akan menjalani sidang putusan terkait perkara dugaan suap Djoko Tjandra, pada hari ini. Kendati demikian, ia tak mengungkap detail pukul berapa kliennya akan disidangkan.

"Iya benar sidang putusan (Brigjen Prasetijo Utomo). Kita percayakan majelis hakim akan memutuskan dengan adil. Mohon doanya," singkat Rolas.

Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Untuk diketahui, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Sementara itu, Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara. Prasetijo juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah bersalah karena menerima suap dari terpidana Djoko Tjandra melalui rekannya Tommy Sumardi. Uang itu berkaitan dengan upaya penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO.

Baca Juga:

Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara

Irjen Napoleon Bonaparte diyakini tim jaksa terbukti telah menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar AS. Sedangkan Brigjen Prasetijo Utomo diyakini menerima uang suap sebesar 100.000 dolar AS.

Kedua jenderal polisi itu menerima uang dari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Uang itu diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi). (Pon)

Baca Juga:

Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PA 212 Geruduk DPR Pastikan RUU HIP Benar-benar Dibatalkan
Indonesia
PA 212 Geruduk DPR Pastikan RUU HIP Benar-benar Dibatalkan

RUU HIP telah menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah bangsa Indonesia menghadapi COVID-19.

Koalisi Partai Islam 2024 Akan Perkuat Politik Aliran di Indonesia
Indonesia
Koalisi Partai Islam 2024 Akan Perkuat Politik Aliran di Indonesia

Selain itu, harus memikirkan bagaimana agar kita tidak lagi bergantung pada impor pangan

Kasus Corona di Indonesia Bertambah 1.017
Indonesia
Kasus Corona di Indonesia Bertambah 1.017

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 592 pasien menjadi 15.123 yang sembuh.

PSI Nilai Kekisruhan PPDB karena Ketidaktegasan Anies
Indonesia
PSI Nilai Kekisruhan PPDB karena Ketidaktegasan Anies

Polemik ini seharusnya tidak terjadi apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas ambil sikap untuk mengevaluasi petunjuk teknis.

Ahli Pidana Korupsi UI Diperiksa Polisi Terkait Kasus Maria Lumowa
Indonesia
Ahli Pidana Korupsi UI Diperiksa Polisi Terkait Kasus Maria Lumowa

Pasalnya, Polri tengah merampungkan berkas.

Dirlantas Polda Metro Minta Anak Buahnya Tak Kawal Mobil Mewah dan Motor Gede
Indonesia
Dirlantas Polda Metro Minta Anak Buahnya Tak Kawal Mobil Mewah dan Motor Gede

Pengecualian ini diberikan khusus untuk event olah raga resmi

Bareskrim Polri Selamatkan Uang Negara Rp200 Miliar Lebih
Indonesia
Bareskrim Polri Selamatkan Uang Negara Rp200 Miliar Lebih

Pada tahun 2020, Bareskrim Polri tercatat menerima laporan terkait kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.346 perkara

Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko
Indonesia
Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko

Hujan deras yang mengguyur pada Kamis (16/4) membuat longsor kembali terjadi di Desa Serpih, Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa
Indonesia
Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa digugat di Pengadilan Negeri Depok, sebab keteranganya sebagai ahli di tingkat penyidikan dianggap memberatkan penggugat Andy Tediarjo.

Ketua DPRD Minta Calon Wali Kota Jakpus Rajin ke Lapangan
Indonesia
Ketua DPRD Minta Calon Wali Kota Jakpus Rajin ke Lapangan

DPRD DKI Jakarta baru saja menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon wali kota (cawalkot) Jakarta Pusat Dhany Sukma.