Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Andi Irfan Jaya atas kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima," kata ketua majelis hakim Ignasius Eko Purwanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/11).

Dalam pertimbangannya, hakim setuju dengan jaksa penuntut umum yang harus mengesampingkan eksepsi terdakwa soal dakwaan tidak jelas. Hakim menilai dakwaan sudah disusun sesuai KUHP.

Baca Juga:

Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK

Terkait dengan eksepsi soal dakwaan tak menjelaskan detail waktu dan tempat perbuatan yang dilakukan Andi Irfan Jaya, hakim juga setuju dengan tim penuntut umum.

"Menimbang penyebutan locus delicti tidak harus secara tepat. Disebutkan jika locus delicti meski persis dan akurat penegakan hukum akan lumpuh total yang berakibat pelaku kriminal tidak bisa dituntut," kata Eko.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10-11-2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10-11-2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Dengan ditolaknya eksepsi Andi Irfan Jaya, maka hakim memutuskan persidangan dilanjutkan. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan para saksi di sidang berikutnya.

"Memerintahkan sidang tetap dilanjutkan," ujar Eko.

Sebelumnya, Andi Irfan Jaya didakwa oleh JPU menjadi perantara suap terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Terdakwa Andi Irfan Jaya dengan sengaja memberi bantuan kepada Pinangki Sirna Malasari yang merupakan pegawai negeri," kata Jaksa Didi Kurniawan saat membacakan surat dakwaan Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/11).

Baca Juga:

Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK

Jaksa menyebut Andi Irfan Jaya menerima uang sejumlah 500 ribu dolar AS dari yang dijanjikan sebesar 1 juta dolar AS. Uang itu berasal dari Djoko Tjandra yang bertujuan untuk diberikan kepada Pinangki.

Uang suap sebesar 1 juta dolar AS yang dijanjikan Djoko Tjandra itu diberikan agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung (Kejagung).

Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.

"Sehingga terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," ujar jaksa. (Pon)

Baca Juga:

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

105 Juta Warga Rentan Terkena COVID-19, DPD Ngotot Pilkada 2020 Ditunda
Indonesia
105 Juta Warga Rentan Terkena COVID-19, DPD Ngotot Pilkada 2020 Ditunda

Peta Epidemilogi (zonasi COVID-19 di Indonesia) per 17 Agustus menunjukkan peningkatan daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku.

Kapolri Minta Anak Buahnya Bereskan Masalah Mafia Tanah Siapapun 'Bekingnya'
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Bereskan Masalah Mafia Tanah Siapapun 'Bekingnya'

Saat ini, polisi juga sedang mengusut kasus sindikat mafia tanah yang diduga melakukan penipuan sertifikat ibu dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal

Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan
Indonesia
Pemkot Bogor Berlakukan Ganjil Genap Selama 2 Pekan

“Kami Forkopimda sepakat, Kapolres juga mengusulkan, untuk diberlakukan kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor, untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya

DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja

Khusus PKS dan Demokrat kami terima kasih sikapnya tolak UU Cipta Kerja. Mari PKS dan Demokrat bersama-sama kaum pekerja.

40 Sampel DNA Keluarga Korban Sriwijaya Air Diterima Tim DVI Polri
Indonesia
40 Sampel DNA Keluarga Korban Sriwijaya Air Diterima Tim DVI Polri

"Dapat kami sampaikan sampai jam 09.00 pagi tim DVI telah mendapat 40 sampel DNA," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun

Rp 4,5 triliun digunakan untuk anggaran tahun 2020 dan Rp8 triliun untuk anggaran di tahun 2021 mendatang

WN Perancis Predator Seks 305 Anak Tewas Gantung Diri di Penjara
Indonesia
WN Perancis Predator Seks 305 Anak Tewas Gantung Diri di Penjara

Franss sebenarnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri

Kemenkeu Pastikan Belum Ada Alokasi Anggaran Buat Proyek Ibu Kota
Indonesia
Kemenkeu Pastikan Belum Ada Alokasi Anggaran Buat Proyek Ibu Kota

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun dimana 19 persen akan berasal dari APBN.

Spanyol Lockdown Kota Madrid
Dunia
Spanyol Lockdown Kota Madrid

Pemerintah Spanyol pada Rabu (30/9) mengumumkan pembatasan baru terkait virus corona.