Situasi Politik Nasional Mulai Panas, Kapolda Metro Minta Warga Jangan Saling Fitnah

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 15 Januari 2024
Situasi Politik Nasional Mulai Panas, Kapolda Metro Minta Warga Jangan Saling Fitnah

(Foto : Kapolda Metro)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Iklim politik tanah air makin panas menjelang akhir tahapan Pemilu 2024. Di media sosial antar pendukung calon Presiden saling menghujat.

Bahkan, yang teranyar ada ancaman pembunuhan terhadap Capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengingatkan warga agar tidak saling memfitnah atau menyebarkan hoaks.

Baca Juga:

KPU DKI Jakarta Ingatkan Batas Akhir Urus Pindah Memilih

Sebab, akan ada konsekuensi hukum yang menanti apabila masyarakat menyebarkan fitnah atau hoaks.

"Saya minta kepada saudara-saudara semua, mari kita laksanakan pesta demokrasi dengan jangan melanggar aturan, jangan memfitnah, jangan provokasi. Ingat tetangga adalah saudara kita paling dekat," kata Karyoto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/1).

Pemilu adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu dengan penuh kebahagiaan dan sukacita.

"Anggap Pemilu adalah pesta artinya kita harus bahagia. Dengan pesta itu akan timbul calon-calon legislatif yang berprestasi, yang mempunyai kualitas baik, sehingga dia akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat," katanya.

Karyoto mempersilakan masyarakat apabila ingin memengaruhi dalam pemilihan suara Pemilu. Tapi, ia mengingatkan agar warga saling memengaruhi dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan.

"Kalau mau memengaruhi silakan memengaruhi dengan cara-cara yang baik, diskusi dan lain-lain. Tapi jangan mengancam, mengintimidasi, jangan memfitnah."

Dalam Operasi Mantap Brata Jaya pengamanan Pemilu 2024, dikerahkan 163.212 personel gabungan yang ditugaskan melakukan penjagaan. Mereka terdiri dari 10.980 personel TNI dan seribu personel Korbrimob.

Lalu, Satgasda sebanyak 9.866 personel, Satgasres sebanyak 10.342, hingga Linmas 131.132 personel. (knu)

Baca Juga:

KPU DKI Bersama Dinas Dukcapil Serap Pemilih Belum Miliki KTP Elektronik



#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan