Siti Zuhro: Revisi UU Pemilu Harus Bisa Hadirkan Banyaknya Paslon Capres dan Cawapres Siti Zuhro, peneliti LIPI. (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof R Siti Zuhro mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus bisa mendorong hadirnya lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Siti Zuhro, sejauh ini revisi UU Pemilu dilakukan secara parsial tanpa memperhitungkan tepat atau tidaknya ketika undang-undang itu diaplikasikan.

Baca Juga:

Anggota DPRD DIY Rela Potong Gaji Untuk Bantu Korban Corona

“Esensi pemilu menghadirkan kompetisi sehat dan beradab, dengan mempromosikan paslon. Bukan menutup kompetisi dengan calon tunggal,” kata Siti dalam keterangannya, Senin (22/6).

Siti menyebutkan kecenderungan calon tunggal atau aklamasi sudah gencar dilakukan. Pasalnya, parpol sekarang ini dalam munas atau kongresnya juga memunculkan calon tunggal.

Oleh karena itu, Siti berharap revisi UU Pemilu bisa membuka ruang demokrasi bagi lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Motivasi undang-undang pemilu hari ini harus mendorong munculnya calon lebih dari dua paslon, harus lebih sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi baik untuk elite dan masyarakat," tutur Siti.

Siti Zuhro (MP/Rizki Fitrianto)

Siti-pun mencontohkan bahwa pada Pemilu 2019, setelah pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden usai, namun kompetisi tidak berhenti. Hal itu justru bikin rakyat bingung.

Sementara itu, Indonesia punya pengalaman pemilu 2004, diikuti lima paslon dan dua putaran. Siti mencatat meski ada kekurangan dan kekecewaan bagi yang kalah. Namun masa pemilu tidak sampai menimbulkan konflik dan tergoyahnya harmoni seperti tahun 2019.

“Karena itu harus ada pertimbangan yang matang, terukur dan pasti kalau tetap menggunakan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden-red)," pungkas Siti Zuhro.

Baca Juga:

Pemprov DKI: 20.532 Orang Lakukan Rapid Test, 428 Dinyatakan Positif COVID-19

Sebagaimana diketahui, saat ini proses revisi UU Pemilu sedang bergulir di DPR. Beberapa isu berkembang mengenai revisi UU ini, satu diantaranya adalah wacana penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Pembahasan RUU Pemilu sendiri telah masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan akan dibahas di Komisi II DPR. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan
Indonesia
Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk mengusut kasus dugaan penipuan bermodus penangguhan. Sebagai pemimpin kepolisian, Listyo wajib bertindak tegas dan berantas semua mafia kasus tanpa pandang bulu.

5 Wilayah di Jawa Barat Masuk Zona Merah COVID-19
Indonesia
5 Wilayah di Jawa Barat Masuk Zona Merah COVID-19

"Untuk daerah yang zona merah di Jabar pada pekan ini adalah Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Kasus COVID-19 di Jakpus Meningkat 6 Persen akibat Kerumunan Tanah Abang
Indonesia
Kasus COVID-19 di Jakpus Meningkat 6 Persen akibat Kerumunan Tanah Abang

Kasus COVID-19 di wilayah Jakarta Pusat mengalami peningkatan hingga 6 persen seiring terjadinya kerumunan pengunjung di Pasar Tanah Abang.

Selama PSBB, Aksi Vandalisme Turun 90 Persen di Jakpus
Indonesia
Selama PSBB, Aksi Vandalisme Turun 90 Persen di Jakpus

Untuk perawatan 90 areal taman Jakarta Pusat, pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 820 petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)

Pasien OTG Mulai Huni Tower 4 Wisma Atlet
Indonesia
Pasien OTG Mulai Huni Tower 4 Wisma Atlet

Sebanyak 3.852 pasien tengah dirawat di tiga tower, yakni tower 5, 6, dan 7. Lalu, 2.355 pasien terkonfirmasi positif dirawat di tower 6 dan 7. Sementara, 1.497 pasien Covid-19 tanpa gejala tengah dirawat di tower 5.

Pemerintah Harus Waspadai Euforia Warga Karena Kedatangan Vaksin
Indonesia
Pemerintah Harus Waspadai Euforia Warga Karena Kedatangan Vaksin

pengaplikasian vaksin merupakan tahapan pengendalian COVID-19 yang sangat menentukan, selain konsisten dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

LPSK Cairkan Dana Kompensasi Bagi 36 Korban Bom Bali I dan II
Indonesia
LPSK Cairkan Dana Kompensasi Bagi 36 Korban Bom Bali I dan II

Untuk dapat kompensasi, korban terorisme bisa segera menghubungi BNPT atau langsung menghubungi nomor whatsapp LPSK di nomor 0857-7001-0048.

Tantangan PT Pos Menyalurkan Bantuan Tunai ke Wilayah Terluar Indonesia
Indonesia
Tantangan PT Pos Menyalurkan Bantuan Tunai ke Wilayah Terluar Indonesia

Misalnya pendistribusian di daerah terluar seperti kepulauan yang ada di Samudra Hindia Mentawai dan Nias

Siang Ini Jakarta Selatan dan Timur Diprediksi Hujan Ringan
Indonesia
Siang Ini Jakarta Selatan dan Timur Diprediksi Hujan Ringan

Pada malam hari, cuaca cerah berawan diprediksikan akan menemani warga Jakarta