Siswa Hanya Bermain TikTok, Anies Didesak Gelar Sekolah Tatap Muka Uji Coba PTM di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakara dinilai sudah siap untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah pada tahun pelajaran baru 2021/2022. Sebab, Pemerintah DKI telah melakukan uji coba sekolah tatap muka tahap 1 dan berjalan berhasil.

Selain itu, tidak adanya laporan siswa atau guru yang terkonfirmasi COVID-19 selama kegiatan itu berlangsung.

"Kalau dilihat dari suksesnya piloting tahap pertama, saya pikir DKI sudah siap untuk tatap muka," papar Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani di Jakarta, Selasa (8/6).

Baca Juga:

Menkes Minta Semua Guru Harus Sudah Divaksin Sebelum PTM

Politikus PAN ini berkata, saat pelaksanaan PTM pihak sekolah dan Pemerintah DKI harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegagan COVID-19 secara ketat. Mengingat usia anak sekolah sangat rentan terpapar virus corona.

"Sekolah-sekolahnya sudah terfasilitasi, tinggal langkah-langkah percepatan yang lain, seperti vaksin salah satunya," papar dia.

Zita mengatakan, konsep belajar secara virtual atau online sudah sangat tidak sehat untuk anak. Lantaran mereka lebih banyak bermain ponsel ketimbang menggali ilmu dengan belajar.

"Terkungkung di rumah, tidak bisa bermain, tidak ada teman nyata. Hanya ada game, tiktok, dan sosmed lain," sesal Zita.

Uji coba PTM
Uji coba sekolah tatap muka. (Foto: Humas Kota Bandung)

Zita menegaskan, kalau memang sekarang positivity ratenya tinggi menyetuh 10,8 persen maka perlu kerja keras dan gotong royong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta elemen yang lain untuk mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka ini.

"Saya khawatir di masa-masa golden age anak, mereka tidak bisa belajar dan bermain. Tentu ini mengancam masa depan mereka," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kalau Presiden Jokowi meminta pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan secepatnya, dilakukan selama dua hari dalam seminggu. Kemudian juga peserta yang hadir harus 25 persen dari keseluruhan siswa.

"Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam," ucap Budi. (Asp)

Baca Juga:

Pemkot Bandung Tidak Bakal Paksa Orang Tua Izinkan Anaknya Ikut PTM

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadwal Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun di Jawa Tengah
Indonesia
Jadwal Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun di Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun.

Ridwan Kamil Serahkan Kebijakan PTM 100 Persen pada Bupati/Wali Kota
Indonesia
Ridwan Kamil Serahkan Kebijakan PTM 100 Persen pada Bupati/Wali Kota

Berdasarkan perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Jawa Barat, tidak semua kabupaten dan kota mengalami penurunan kasus COVID-19 yang signifikan.

KPK Konfirmasi Andi Arief Terkait Pertemuan dengan Bupati PPU
Indonesia
KPK Konfirmasi Andi Arief Terkait Pertemuan dengan Bupati PPU

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua politikus Partai Demokrat Andi Arief dan Jemmy Setiawan, pada Selasa (10/5). Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) dengan tersangka Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.

Cerita Pemudik Terjebak Macet 12 Jam di Jalur Jakarta-Merak
Indonesia
Cerita Pemudik Terjebak Macet 12 Jam di Jalur Jakarta-Merak

"Jalan dari rumah Kamis 28 April jam 10 malam, sampe Merak Jumat 29 April jam 8.30 pagi. Luar biasa hampir 12 jam di mobil," ucapnya.

Ngotot Hak Interpelasi, PDIP Sebut Biaya Formula E Bisa untuk Sembako 7 Juta Warga
Indonesia
Ngotot Hak Interpelasi, PDIP Sebut Biaya Formula E Bisa untuk Sembako 7 Juta Warga

Fraksi PDIP DPRD DKI akan tetap menggunakan hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Koalisi Golkar-PAN-PPP, Siapa Capres dan Cawapresnya?
Indonesia
Koalisi Golkar-PAN-PPP, Siapa Capres dan Cawapresnya?

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Fraksi PKS Belum Menerima RUU HPP Dibawa ke Paripurna
Indonesia
Fraksi PKS Belum Menerima RUU HPP Dibawa ke Paripurna

PKS menolak namun sesuai mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020

Wali Kota Wajibkan 40 Persen Pegawai Perusahaan Warga Asli Surabaya
Indonesia
Wali Kota Wajibkan 40 Persen Pegawai Perusahaan Warga Asli Surabaya

"Jadi, tidak bisa 100 persen, karena Surabaya adalah Ibu Kota Jawa Timur," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya.

Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati
Indonesia
Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati

Wacana dan tuntutan hukuman mati bagi para terdakwa Jiwasraya dan Asabri, harus dicermati sekali lagi apakah diantara mereka ada yang recidivis.

Dukcapil dan KPU Sepakat Tuntaskan Masalah Data Pemilih Untuk Pemilu 2024
Indonesia
Dukcapil dan KPU Sepakat Tuntaskan Masalah Data Pemilih Untuk Pemilu 2024

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membangun kolaborasi dan sinergisitas menuntaskan masalah data pemilih Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah 2024.