Siswa di Cianjur Keracunan Usai Santap MBG, DPR Minta Semua Vendor Penyedia Diaudit

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Siswa di Cianjur Keracunan Usai Santap MBG, DPR Minta Semua Vendor Penyedia Diaudit

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi. (Foto: media Nasdem)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Puluhan siswa MAN 1 Cianjur mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program MBG pada Senin (21/4).

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurutnya, kejadian serupa yang terus berulang menunjukkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan MBG di lapangan.

"Ini sangat memprihatinkan. MBG itu tujuannya mulia, untuk bantu anak-anak kita dapat gizi yang layak dan cegah stunting. Tapi kalau malah bikin sakit, ini alarm keras buat semua pihak," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (23/4).

Baca juga:

KLB Siswa Keracunan MBG Cianjur, BGN Kirim Sampel Makanan ke Lab

Politikus Partai NasDem ini menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga pengawasan keamanan pangan di sekolah-sekolah.

"Kami di Komisi IX akan minta penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan semua pihak terkait. Kami dorong audit total terhadap vendor-vendor penyedia MBG di seluruh Indonesia," tegas legislator dari Dapil Jawa Timur ini.

Nurhadi juga menekankan pentingnya penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ada temuan kelalaian atau pelanggaran prosedur, ia menuntut sanksi tegas dan transparan.

"Gak bisa main-main. Anak-anak sekolah adalah generasi masa depan. Harusnya mereka dilindungi, bukan jadi korban makanan yang asal-asalan," katanya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Siswa SD di Papua Meninggal Keracunan Usai Menyantap MBG

Nurhadi juga mendorong agar pemerintah daerah serta dinas kesehatan turun tangan lebih aktif. Pengawasan rutin dan pelatihan bagi penyedia makanan di sekolah dinilai wajib agar insiden serupa tak terulang.

"Komisi IX tetap dukung penuh program peningkatan gizi. Tapi harus dijalankan dengan aman, bertanggung jawab, dan profesional," tutup dia. (Knu)

#Makan Bergizi Gratis #Keracunan #DPR RI #Komisi IX DPR #Cianjur
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan