Siswa Belajar Online, Pungli Bermodus Sumbangan Sekolah di Yogyakarta Merajalela AMMPY saat melaporkan dugaan pungli pada Ombudsman RI wilayah DIY, Senin (24/8). Foto: MP/Teresa Ika

MerahPutih.com - Proses Penerimaan Siswa Didik baru (PPDB) di masa pembelajaran secara darling di masa pandemi tak menghentikan praktek pungutan liar (pungli)di dalam institusi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) mendapat puluhan aduan dari orangtua siswa adanya pungli di sekolah tingkat SMA sederajat maupun tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca Juga

Viral Foto Menteri dan Pejabat Tak Bermasker, Presiden Harus Panggil Airlangga Hartarto

Tak tinggal diam, AMPPY pun melaporkan aduan ini ke sejumlah instutusi yakni Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) DIY dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY.

AMMPY saat melaporkan dugaan pungli pada Ombudsman RI wilayah DIY, Senin (24/08)
AMMPY saat melaporkan dugaan pungli pada Ombudsman RI wilayah DIY, Senin (24/08)

Perwakilan AMPPY Yuliani Putri Sunardi menjelaskan pungli yang beredar bermodus meminta sumbangan. Sekolah meminta sumbangan dengan alasan bermacam-macam kepada ada orang tua siswa baru.

"Mereka meminta pungli dengan sebutan sumbangan . Namun besarnya ditentukan dan wajib untuk membayar diberi batas waktu juga pembayaran. Padahal yang namanya pungutan itu seharusnya bersifat sukarela," ujar Yuli saat berdiskusi dengan perwakilan ORI DIY DI kantor ORI Yogyakarta, Senin (24/08) 2020

Besaran pungli yang diminta kepada orangtua berkisar Rp3 juta hingga Rp 6 juta per siswa. Aduan laporan adanya pungli ini pun tersebar merata di sekolah di seluruh Kabupaten dab Kota di wilayah DIY.

Selain itu siswa juga masih dibebani dengan kewajiban membayar uang seragam dengan nominal Rp 600 ribu hingga Rp 1,5 juta.

"Uang seragam jika dibeli di pasar harganya jauh lebih murah hanya berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 500.000 untuk 5 potong. tetapi dari pihak sekolah mewajibkan siswa untuk membayar uang seragam yang jauh lebih mahal," tegas Yuli yang juga menjabat sebagai sekretaris LSM pendidikan Sarang Lidi.

Yuli menegaskan kondisi ini sangat ironis dengan situasi pandemi. Dimana banyak orangtua siswa yang terdampak ekonomi. Pihak sekolah seperti tidak peduli dengan kesulitan para orang tua siswa yang masih harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar kuota internet. Disisi lain, dimasa pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa tidak urgent memakai seragam.

"Kalau enggak bayar sumbangan di awal, si anak enggak bisa daftar ulang PPDB. Harusnya dimasa sulit sekarang uang itu bisa dialihkan untuk beli kuota internet yang besarnya hampir sama denga. Iuran SPP bulanan,"tegasnya.

Perwakilan AMMPY lainnya Dyah Roessusita menambahkan laporan pungli tidak hanya di terjadi di awal masuk sekolah. Para orang tua siswa yang sudah duduk di kelas 2 dan 3 pun masih dimintai sumbangan. Ia melanjutkan maraknya praktek pungli di Yogyakarta sudah menjadi permasalahan rutin setiap tahun.

Padahal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, sudah mengeluarkan Surat Edaran Kepala sekolah yang berisi imbauan siswa yang tidak mampu secara ekonomi tak perlu membeli seragam.

Pihaknya menilai masa pandemi ini seharusnya menjadi momentum untuk menghentikan praktek pungli ini. Nyatanya pungli makin menggila seperti "merampok" orang tua murid.

"Hari ini kami sudah melaporkan lebih dari 30 SMA-SMK se-Yogyakarta di ke Kejati dan ORI. Kalau memang ada tindak pidana maka akan ditindaklanjuti secara hukum oleh Kajati. Ini harus dihentikan,"tegasnya.

Pihaknya juga akan melaporkan dugaan pungli ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AMMPY berharap Pemda DIY dapat tegas memberikan sanksi kepada sekolah yang yang memungut pungli.

"Kami berharap agar ada rotasi guru yang disinyalir mempertahankan sistem pungli ini. Jangan hanya kepala sekolah saja yang dirotasi,"pungkas Diah.

Kepala ORI di Budhi Masthuri menjelaskan pihaknya sudah melakukan kajian pada 2018 terkait pungutan disekolah selama PPDB. Hasilnya semua pungutan bersifat liar. Pungli sulit dicegah karena pemerintah tidak cukup serius untuk pengawasan dan pencegahan disekolah ini.

"Kami sudah menyerahkan hasil kajian pada pemerintah tahun 2019. Beberapa saran sudah kami sampaikan seperti membuat sekolah contoh yang memberlakukan sumbangan suka rela, bukan sumbangan yang ditentukan besarnya seperti sekarang,"jelas Budhi.

Baca Juga

Aktor Intelektual Kasus Dugaan Label SNI Palsu Harus Diminta Pertanggungjawaban

Namun, sampai sekarang Pemda belum membuat aturan terkait sumbangan sekolah tersebut. Bahkan, pemerintah belum pernah jatuhkan sanksi pada sekolah yang mengambil pungutan.

Ke depan pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan dan perwakilan Kemenag yang membawahi Madrasah untuk menanyakan tindak lanjut pelaksanaan hasil kajian tersebut. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pangdam Jaya Geram Masih Ada Karyawan Non-esensial Dipaksa Bos Masuk kerja
Indonesia
Pangdam Jaya Geram Masih Ada Karyawan Non-esensial Dipaksa Bos Masuk kerja

Pangdam melihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang melintas karena urusan pekerjaan.

Tiga Pilar Jaga Proses Vaksinasi Pagi Sampai Sore di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Tiga Pilar Jaga Proses Vaksinasi Pagi Sampai Sore di Pasar Tanah Abang

Para pedagang yang menerima vaksinasi juga akan diawasi supaya tidak menimbulkan kerumunan

9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta
Indonesia
9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta

"Total sanksi ini 9.734 orang. Dan nilai denda cukup besar yaitu Rp 88.665.000,- ," jelas Nana.

Dipindahkan ke Wisma JIC, 151 Nakes Ditugaskan Urus COVID-19 di Jakut
Indonesia
Dipindahkan ke Wisma JIC, 151 Nakes Ditugaskan Urus COVID-19 di Jakut

Pemprov DKI Jakarta memindahkan 151 tenaga kesehatan berstatus dari hotel tempat mereka menginap ke lokasi isolasi terkendali COVID-19 tanpa gejala di Wisma Jakarta Islamic Centre (JIC), Jakarta Utara.

Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami
Indonesia
Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami

Pasangan diduga Suami-istri ini meledakan dirinya dengan kekuatan high explosive atau bom panci dan melukai beberapa orang, serta menewaskan keduanya.

Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen
Indonesia
Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

"Saya enggak merasa bermain, kok. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujar Prasetyo

Jokowi Lantik Mahfud MD hingga Mantan Deputi BIN Jadi Anggota Kompolnas
Indonesia
Jokowi Lantik Mahfud MD hingga Mantan Deputi BIN Jadi Anggota Kompolnas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa jabatan 2020-2024 di Jakarta, Rabu (19/8)

Awal Agustus Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PNS, Begini Cara Ceknya
Indonesia
Awal Agustus Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PNS, Begini Cara Ceknya

Kemenpan RB telah resmi menutup pendaftaran seleksi administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 26 Juli 2021 kemarin.

Kabaharkam Minta Anggota Polisi tidak Arogan saat Penegakan Prokses PPKM Level 4
Indonesia
Kabaharkam Minta Anggota Polisi tidak Arogan saat Penegakan Prokses PPKM Level 4

"Dilakukan pada komunitas level terkecil, penegakan prokes dilakukan dengan cara humanis, hindari cara arogan," tekan Arief.

Kemenhub Kerahkan 7 Kapal Cari Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Kemenhub Kerahkan 7 Kapal Cari Pesawat Sriwijaya Air

Kapal-kapal patroli KPLP siap siaga dan segera bergabung dengan tim SAR dibawah komando dari Basarnas untuk melakukan pertolongan dan pencarian korban.