Sistem PPDB Online Bikin Bingung Orang Tua Murid Ilustrasi PPDB. Foto: ANTARA/HO

MerahPutih.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menerima sejumlah pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Total ada tujuh kasus pengaduan. Menurut Retno, pengaduan berasal dari DKI Jakarta (5 kasus), Banten (1 kasus), dan Jawa Barat (1 kasus).

Baca Juga

Banyak Kecolongan dan Tak Efisien, Program "Surat Sakti" Pemprov DKI Dinilai Layak Diganti

Ketiga wilayah ini termasuk yang terdepan dalam membuat juknis dan pembagian zonasi. Pengaduan diterima KPAI mulai 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2020.

"Selain PPDB, KPAI juga menerima 5 pengaduan terkait tunggakan SPP yang membuat para siswa tidak diperkenankan mengikuti ujian kenaikan kelas atau Penilaian Akhir Semester (PAT). Pengaduan SPP berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangsel," tutur Retno dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/6).

Menurutnya, ada keluhan lain terkait kebijakan PPDB di DKI Jakarta. Selain yang disebut di atas, terdapat tiga pengaduan lainnya terkait kebijakan zonasi di DKI Jakarta yang hanya 40% dari ketentuan minimal 50% menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

“Pengaduan teknis semacam itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan setempat, sehingga staf pengaduan KPAI memberikan nomor telepon pengaduan PPDB Disdik setempat yang dapat dihubungi langsung oleh orangtua calon peserta didik tersebut,” kata Retno yang juga berprofesi sebagai guru ini.

Persiapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA. ANTARA/Nur Suhra Wardyah
Persiapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA. ANTARA/Nur Suhra Wardyah

Selain itu, ada juga pengaduan terkait penggunaan indikator seleksi berupa usia yang semakin tua usia, peluang diterima semakin besar.

Orang tua pengadu khawatir anaknya tidak diterima di sekolah negeri karena usianya masih terlalu muda, padahal secara ekonomi keluarga pengadu mengalami kesulitan jika harus bersekolah di SMA swasta.

Menurut Retno, ada satu keluarga yang sedang menjalani isolasi di RS Wisma Atlet akibat COVID-19. Mereka kebingungan mendaftarkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena sekeluarga itu sedang diisolasi. Sedangkan seluruh dokumen anak ada di rumah.

"Mereka bingung dengan sistem daring PPDB DKI Jakarta. Kasus ini yang mengadukan adalah tetangganya,” ujar Retno.

Retno mendesak seluruh dinas pendidikan di provinsi, kota dan kabupaten, segera membuat petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan PPDB 2020, sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Mengingat pelaksanaan PPDB kali ini di tengah pandemi Covid-19 maka dalam juknis [PPDB] harus mengadopsi protokol kesehatan," ujar dia.

Retno mengatakan dalam juknis tersebut dinas pendidikan harus menyertakan aturan-aturan yang sesuai dengan protokol pencegahan penularan COVID-19.

"Misalnya, pastikan dalam juknis bahwa PPDB dilakukan dengan daring. Jadi tidak perlu datang ke sekolah tujuan. Semua data dapat dikirim secara daring [Online], prosesnya akan dibantu operator sekolah," lanjut Retno.

Dia juga menyarankan dibuat ketentuan yang memungkinkan pengurus di sekolah asal siswa calon pendaftar memasukkan nilai peserta didik di kanal nilai dinas pendidikan setempat sehingga datanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Ini semua demi mencegah kerumunan di sekolah tujuan," Retno menegaskan.

Baca Juga

Ingat! Sekolah di Wilayah Hijau Tidak Serta-Merta Dibuka

KPAI juga mendorong dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk segera menetapkan zonasi di wilayahnya dan dicantumkan dalam juknis PPDB

Dengan begitu, masyarakat segera dapat mengetahui dan bersiap mendaftarkan anaknya sebagai peserta didik baru di sekolah tujuan sesuai pembagian zonasi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Selasa (16/6): 40.400 Positif, 15.703 Sembuh
Indonesia
Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq

Terlihat ada satu buah koper berwarna coklat dibawa ke depan hakim praperadilan

Pemerintah Yakin 3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Online
Indonesia
Pemerintah Yakin 3 Juta UMKM Masuk Ekosistem Online

Jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital masih kecil. Pasalnya, hingga saat ini, baru sekitar 10 juta UMKM dari total sekitar 60 jutaan UMKM.

Pemprov DKI Tutup 153 Perusahaan Langgar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 153 Perusahaan Langgar PSBB

Pelaksanaan rapid test tersebut digelar di 6 wilayah kota/kabupaten administrasi DKI Jakarta.

Catat! Ini Sanksi Bagi Warga yang Nekat Mudik
Indonesia
Catat! Ini Sanksi Bagi Warga yang Nekat Mudik

Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

3 Alasan KPK Optimistis Menang Sidang Praperadilan Nurhadi Cs
Indonesia
3 Alasan KPK Optimistis Menang Sidang Praperadilan Nurhadi Cs

Senin (16/3) kembali digelar sidang praperadilan tersangka eks Sekretaris MA Nurhadi

Sah! Eri-Armuji Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Surabaya 2020
Indonesia
Sah! Eri-Armuji Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Surabaya 2020

"Eri-Armuji mendapatkan 597.540 suara. Sedangkan, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno mengantongi 451.794 suara. Sehingga, terdapat selisih 145.746 suara," kata Komisioner KPU Kota Surabaya Devisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno

Novel Baswedan Sesalkan Saksi Penting dalam Kasusnya Tak Dihadirkan ke Persidangan
Indonesia
Novel Baswedan Sesalkan Saksi Penting dalam Kasusnya Tak Dihadirkan ke Persidangan

Novel yang telah bersaksi di persidanganmerasa janggal dengan proses persidangan.

Radikalisme Terjadi Karena Warga Tidak Sejahtera
Indonesia
Radikalisme Terjadi Karena Warga Tidak Sejahtera

"Sesungguhnya teror itu bukan hanya bom yang meledak tetapi persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi karena kalau masyarakat yang sudah lapar dapat mendorong pemikiran-pemikiran yang salah," jelas Arum Sabil.

FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri
Indonesia
FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Alasannya agar calon siswa bisa tertampung lebih banyak lagi di sekolah negeri.