Sistem PPDB Dinilai Tidak Adil, Pemprov DKI Diminta Gratiskan Sekolah di Swasta Ilustrasi anak sekolah. (Foto: Kemendikbud).

MerahPutih.com - Banyak masyarakat yang mengeluh dan kecewa dengan pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta, diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.

Dengan keluhan yang diterima Parlemen Kebon Sirih ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menggratiskan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu.

Zita mengaku, mendapatkan aduan dari masyarakat tidak mampu yang tertolak oleh sistem PPDB 2020 dan terpaksa putus sekolah atau masuk ke swasta.

"Saya setuju sistem zonasi untuk pemerataan akses pendidikan. Setiap warga, mendapatkan yang terbaik. Namun, itu tidak boleh diskriminatif. Banyak yang harus putus sekolah karena terpinggirkan oleh sistem," kata Zita kepada Merahputih.com, Rabu, 15 Juli 2020.

Baca Juga:

Sempat Dicap Cuma Gertak Sambal, Reshuffle Kabinet Diprediksi Sudah Dekat

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini menegaskan, pembebasan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu yang masuk sekolah swasta harus dilakukan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID 19, beban masyarakat menjadi semakin berat.

Ia mencontohkan wilayah Brebes Jawa Tengah, sekolah swasta di Brebes digratiskan dari anggaran pemerintah daerah. Hal itu Zita ketahui setelah Kunjungan Kerja (Kungker) DPRD DKI minggu lalu.

Anggota DPRD Zita
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. (Foto: Asropih)

"Ini tanggung jawab kita semua sebagai wakil rakyat. Jadi, yang tidak mampu tidak boleh putus sekolah, masuk swasta harus dibantu. Saya mohon kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Minta bantuannya, disampaikan pada Pak Gubernur yang terhormat," jelas Zita.

Ia ingin masyarakat terus mengawasi terus proses tersebut. Menurutnya, keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan sedang diuji dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2020 (PPDB 2020) ini.

"Gratiskan swasta bagi yang tidak mampu, tidak boleh ada yang terdiskriminasi karena sistem penerimaan. Ini sangat menyedihkan. Sebagai Ibu, saya sedih sekali," tutup Zita. (Asp)

Baca Juga:

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi
Indonesia
Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi

Supaya penularan COVID-19 bisa segera dikendalikan, masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan

Partai Politik Diminta Segera Bersikap Soal RUU HIP
Indonesia
Rizieq Shihab Protes Keluarganya Kehujanan di PN Jaktim
Indonesia
Rizieq Shihab Protes Keluarganya Kehujanan di PN Jaktim

Yang paling disesalkan Rizieq ialah petugas dengan tega membiarkan putrinya yang tengah hamil lima bulan kehujanan. Harusnya wanita yang sedang hamil itu harus dilindungi.

'Irisan' Tahapan Pemilu Bila Pileg dan Pilpres Digelar April 2024
Indonesia
'Irisan' Tahapan Pemilu Bila Pileg dan Pilpres Digelar April 2024

Di sisi lain, desain penjadwalan pilkada dan pemilu tidak sejalan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu

Manfaatkan Libur Idul Adha, Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Manfaatkan Libur Idul Adha, Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

"Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jakarta dari ketiga arah yaitu 57,5% dari arah Timur, 21,0% dari arah Barat dan 21,5% dari arah Selatan," jelas Dwimawan

Jalur Bandara Macet Parah dan Polisi Tutup Lalu Lintas Arah Petamburan
Indonesia
Jalur Bandara Macet Parah dan Polisi Tutup Lalu Lintas Arah Petamburan

Ribuan simpatisan ini berkerumun di pintu keluar Tol Bandara. Bahkan, sejumlah kendaraan yang digunakan massa penjemput terpakir di bahu jalan.

Penyelam TNI AL Temukan Black Box Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Penyelam TNI AL Temukan Black Box Sriwijaya Air SJ 182

Black box saat ini tengah diangkut menggunakan KRI Rigel

KPK Periksa Pengacara Hotma Sitompul Terkait Kasus Korupsi Bansos
Indonesia
KPK Periksa Pengacara Hotma Sitompul Terkait Kasus Korupsi Bansos

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka

Sah! BPOM Keluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac
Indonesia
Sah! BPOM Keluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac

Dari hasil evaluasi BPOM di Bandung menunjukkan efikasi atau tingkat keampuhan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen.

Legislator PDIP Ibaratkan New Normal Tanpa Persiapan Kontes Seleksi Alam
Indonesia