Sistem Politik Jadi Lahan Subur Tumbuh Kembangnya Korupsi di Indonesia Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sistem politik masih menjadi episentrum persoalan korupsi di Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, sistem politik yang berjalan di Indonesia saat ini menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya korupsi.

"Episentrum korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik. Sistem politik saat ini menjadi iklim yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya politik yang koruptif," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (29/1).

Baca Juga

KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang

Pernyataan ini disampaikan Ipi menanggapi hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang tahun ini hanya meraih skor 37 poin atau merosot tiga poin dibanding tahun sebelumnya yang meraih skor 40.

Berdasarkan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara. Raihan skor dan peringkat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara Gambia dan bahkan di bawah Timor Leste yang meraih skor 40 dan berada pada peringkat 86.

"KPK telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem politik, termasuk di dalamnya pembenahan partai politik," ungkap Ipi.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam upaya pencegahan korupsi di masa pandemi, sejalan dengan rekomendasi Transperancy International, KPK juga telah mendorong pentingnya penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga pengawas.

Salah satunya, KPK mendorong pemberdayaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Lembaga antirasuah merekomendasikan pemerintah untuk memastikan adanya kecukupan dan kompetensi sumber daya serta independensi APIP dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), KPK juga telah menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, benturan kepentingan dan perbuatan curang lainnya, serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi," ujar Ipi.

Selain itu, lanjut Ipi, KPK juga mendorong praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat.

Ipi berharap, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurut Ipi, CPI ini menggambarkan Indonesia masih diperspesikan sebagai negara korup yang tak serius dan tak konsisten memberantas korupsi. Untuk itu, persoalan korupsi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

"Karenanya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada tataran jargon atau slogan semata. Demikian juga dengan sistem reformasi birokrasi jangan berhenti sebatas slogan atau tataran administratif belaka. Tanpa aksi kolaboratif antara negara dan masyarakat, serta seluruh elemen bangsa, maka korupsi di Indonesia sulit diatasi," tutup Ipi. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita Dokumen Penting Kasus Suap Benur dari Rumah Stafsus Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: PSBB Jawa Bali Diperpanjang Sampai Maret 2021
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: PSBB Jawa Bali Diperpanjang Sampai Maret 2021

PPKM di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali berlaku hingga 8 Februari 2021. Wiku mengatakan, keputusan setelah 8 Februari saat ini masih dalam pembahasan.

Ketua DPRD Dukung Anies Buka Kembali Bioskop
Indonesia
Ketua DPRD Dukung Anies Buka Kembali Bioskop

Prasetyo mengingatkan pembukaan sinema harus disertai protokol kesehatan ketat agar tak jadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19

Menurut tim advokasi Rizieq, Azis Yanuar, selaku pasien adalah hak asasi Rizieq untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya.

RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi
Indonesia
RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi

Fraksi PKB juga akan melihat aturan terkait larangan minuman beralkohol yang sudah ada

Ribuan Personel Polisi di Sulawesi Utara Divaksin COVID-19
Indonesia
Ribuan Personel Polisi di Sulawesi Utara Divaksin COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal COVID-19 di Mapolda Sulawesi Utara, Kamis (1/4).

KRI Nanggala 402 Tenggelam, Menag Minta Rakyat Indonesia Melangitkan Doa
Indonesia
KRI Nanggala 402 Tenggelam, Menag Minta Rakyat Indonesia Melangitkan Doa

Menag mengajak masyarakat untuk "melangitkan doa" bagi seluruh awak KRI Nanggala 402 yang hingga kini masih dalam pencarian setelah dinyatakan subsunk (tenggelam).

MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI
Indonesia
MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI

PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil

Pasien Sembuh COVID-19 Terus Bertambah, Kali Ini Capai 6.954
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 Terus Bertambah, Kali Ini Capai 6.954

Kementerian Kesehatan melaporkan kasus harian COVID-19 di Indonesia per hari ini, Selasa (23/3), sebanyak 5.297.

3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja
Indonesia
3 Kabupaten Terkena Dampak Paling Parah Siklon Seroja

Data yang terkumpul hingga Selasa (6/4) pukul 20.00 WIB menyebutkan bahwa jumlah korban mencapai 117 meninggal, 76 hilang, dan 146 luka.

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Papua
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Papua

Tim penyidik saat ini tengah melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.