Sistem Politik Jadi Lahan Subur Tumbuh Kembangnya Korupsi di Indonesia Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sistem politik masih menjadi episentrum persoalan korupsi di Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, sistem politik yang berjalan di Indonesia saat ini menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya korupsi.

"Episentrum korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik. Sistem politik saat ini menjadi iklim yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya politik yang koruptif," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (29/1).

Baca Juga

KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang

Pernyataan ini disampaikan Ipi menanggapi hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang tahun ini hanya meraih skor 37 poin atau merosot tiga poin dibanding tahun sebelumnya yang meraih skor 40.

Berdasarkan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara. Raihan skor dan peringkat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara Gambia dan bahkan di bawah Timor Leste yang meraih skor 40 dan berada pada peringkat 86.

"KPK telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem politik, termasuk di dalamnya pembenahan partai politik," ungkap Ipi.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam upaya pencegahan korupsi di masa pandemi, sejalan dengan rekomendasi Transperancy International, KPK juga telah mendorong pentingnya penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga pengawas.

Salah satunya, KPK mendorong pemberdayaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Lembaga antirasuah merekomendasikan pemerintah untuk memastikan adanya kecukupan dan kompetensi sumber daya serta independensi APIP dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), KPK juga telah menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, benturan kepentingan dan perbuatan curang lainnya, serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi," ujar Ipi.

Selain itu, lanjut Ipi, KPK juga mendorong praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat.

Ipi berharap, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurut Ipi, CPI ini menggambarkan Indonesia masih diperspesikan sebagai negara korup yang tak serius dan tak konsisten memberantas korupsi. Untuk itu, persoalan korupsi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

"Karenanya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada tataran jargon atau slogan semata. Demikian juga dengan sistem reformasi birokrasi jangan berhenti sebatas slogan atau tataran administratif belaka. Tanpa aksi kolaboratif antara negara dan masyarakat, serta seluruh elemen bangsa, maka korupsi di Indonesia sulit diatasi," tutup Ipi. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita Dokumen Penting Kasus Suap Benur dari Rumah Stafsus Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku Selama PPKM
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku Selama PPKM

“Ganjil genap tetap (berlaku),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi wartawan, Selasa (14/9).

Alat Skrining COVID-19 Buatan UGM Dapat Izin Edar Kemenkes
Indonesia
Alat Skrining COVID-19 Buatan UGM Dapat Izin Edar Kemenkes

Hasil deteksi cepat diketahui tidak lebih dari lima menit

Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19

Pemda DKI memutuskan untuk melanjutkan PPKM kedua selama 14 hari, mulai dari 26 Januari besok sampai 8 Februari 2021 mendatang.

Puji Putusan MK, Kelompok Buruh Sebut Perjuangan Mereka Tak Sia-sia
Indonesia
Puji Putusan MK, Kelompok Buruh Sebut Perjuangan Mereka Tak Sia-sia

Perjuangan panjangan buruh membuktikan bahwa Omnibus Law tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Jelang Inaugurasi Biden, Simpatisan Donald Trump di Jepang Berunjuk Rasa
Dunia
Jelang Inaugurasi Biden, Simpatisan Donald Trump di Jepang Berunjuk Rasa

Simpatisan Donald Trump di Tokyo, Jepang, berunjuk rasa menjelang Inagurasi Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden, Rabu (20/1).

Pemda Diminta Siapkan Fasilitas Virtual Biar Hentikan Warga Mudik
Indonesia
Pemda Diminta Siapkan Fasilitas Virtual Biar Hentikan Warga Mudik

Mohon berkenan, posko-posko yang ada di tiap daerah, bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual, untuk bisa difasilitasi,” kata Doni.

Satu Terlapor Kasus Penembakan Laskar FPI Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Terlapor Kasus Penembakan Laskar FPI Meninggal Dunia

Agus tidak membeberkan banyak informasi terkait kabar tersebut

Segudang Masalah Hiasi Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Segudang Masalah Hiasi Peringatan Hari Anak Nasional

Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Namun, segundang masalah masih dihadapi oleh anak-anak di Indonesia.

Kawasan Wisata GWK Cultural Park Kembali Dibuka
Indonesia
Kawasan Wisata GWK Cultural Park Kembali Dibuka

Sebelumnya salah satu ikon wisata baru Pulau Dewata itu ditutup sejak bulan Februari 2021 untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Anji Positif THC, Ganjanya Masih Disimpan di Bandung
Indonesia
Anji Positif THC, Ganjanya Masih Disimpan di Bandung

Anji mengaku juga meletakan narkotikanya di salah satu tempat di Bandung