Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara.

"Harus akui bahwa posisi ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis (17/12).

Baca Juga:

Anies Tidak Jalankan Semua Permintaan Luhut Soal Penutupan Mal Jam 7 Malam

Wapres mengatakan standar penilaian yang dilakukan PBB tersebut harus dijadikan acuan bagi penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat bersaing dengan negara lain.

“Berangkat dari hal tersebut, kita harus mampu mengidentifikasi dan memetakan dengan tepat apa yang menjadi kekurangan, dan potensi apa yang harus dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” tegasnya.

Berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital; penyusunan regulasi, pedoman dan standar teknis pemerintahan digital; serta peningkatan kompetensi dan kecakapan ASN dalam mengoperasikan layanan e-government.

Peningkatan kualitas SDM, tegas Wapres, menjadi kunci penting dalam perwujudan transformasi digital, sehingga ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Salah satu kunci penting dalam transformasi digital adalah kesiapan SDM, baik dari aspek pengetahuan, keahlian, maupun budaya kerja,” ujarnya.

Layanan kependudukan. (Dukcapil Tangsel).
Layanan kependudukan. (Dukcapil Tangsel).

e-Government Development Index atau EDGI yang diterbitkan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, mencatat tingkatan adopsi dan implementasi e-government yang dilakukan oleh berbagai negara. Survei tersebut disiapkan selama dua tahun untuk melihat bagaimana pemerintahan digital dapat memfasilitasi kebijakan dan layanan terintegrasi di 193 negara anggota PBB.

Dari 193 negara PBB yang mendapatkan penilaian EDGI Tahun 2020, peringkat pertama dengan e-government terbaik diraih oleh Denmark; kemudian diikuti oleh Korea Selatan, Estonia, Finlandia, Australia, Swedia, Inggris, Selandia Baru, Amerika, Belanda, Singapura, Islandia, Norwegia dan Jepang.

Sementara di kawasan ASEAN, implementasi SPBE terbaik diraih oleh Singapura (peringkat ke-11), Malaysia (ke-47), Thailand (ke-57), Brunei Darussalam (ke-60), Filipina (ke-77), Vietnam (ke-86), Indonesia (ke-88), Kamboja (ke-124), Myanmar (ke-146) dan Laos (ke-167).

Peringkat tersebut diperoleh dalam survei pemerintahan elektronik (e-government) yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2020. (Asp)

Baca Juga:

Ikuti Instruksi Luhut, Anies Wajibkan Warga Bawa Hasil Rapid Test Antigen Buat Masuk Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawa Pemudik, Puluhan Pengemudi Travel Diciduk Polisi
Indonesia
Bawa Pemudik, Puluhan Pengemudi Travel Diciduk Polisi

para pengemudi akan dijerat Pasal 308 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman hukuman pidana maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp500.000.

29 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Teridentifikasi
Indonesia
29 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Teridentifikasi

"Update teridentifikasi kami telah melakukan identifikasi sebanyak 29 korban, dan 15 di antaranya sudah diserahkan ke keluarga," tutur Hery di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (18/1).

PBNU Desak PBB Investigasi Ledakan Dahsyat di Beirut
Indonesia
PBNU Desak PBB Investigasi Ledakan Dahsyat di Beirut

"Mendorong komunitas Internasional dan khususnya PBB untuk melakukan upaya investigatif dalam persoalan ini," kata Helmy

Ketika Jokowi Teken PP Royalti, Musisi: Ini Seperti Hadiah Hari Musik Nasional
Indonesia
Ketika Jokowi Teken PP Royalti, Musisi: Ini Seperti Hadiah Hari Musik Nasional

Melalui peraturan ini, para pemakai lagu dan musik seperti restoran, kafe, bioskop hingga pertokoan yang mendayagunakan lagu karya cipta secara komersial diwajibkan untuk membayar royalti.

Dua Pasar Terbakar Jelang Puasa, IKAPPI Minta Pedagang Giat Ronda
Indonesia
Dua Pasar Terbakar Jelang Puasa, IKAPPI Minta Pedagang Giat Ronda

DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI mengimbau kepada seluruh pasar di ibu kota untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran.

Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona
Indonesia
Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona

Riza mengaku memang ada beberapa anak buahnya yang terjangkit COVID-19, hanya saja jumlahnya tak sampai enam orang.

Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI
Indonesia
Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI

Anies meminta amanah yang diemban oleh tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut mampu bergerak cepat dalam berinovasi untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19.

Polri Sebut Lelang Jabatan Bupati Nganjuk untuk Kepentingan Sendiri
Indonesia
Polri Sebut Lelang Jabatan Bupati Nganjuk untuk Kepentingan Sendiri

Mabes Polri memastikan uang jasil lelang jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat murni untuk kepentingan pribadi.

Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy
Indonesia
Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy

Memang, sebelum diciduk KPK, Menteri Edhy kerap membagikan kegiatannya di Amerika Serikat

Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar

KPK menduga garansi bank itu sebenarnya. merupakan komitmen fee dari para eksportir