Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu di sela acara pengobatan gratis DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

MerahPutih.com - Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya gunting pita pembangunan infrastruktur mendapat respons dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu.

Adian mengaku merasa kasihan dengan AHY. Pasalnya, AHY sudah gagal jadi Gubernur DKI Jakarta, kini menyampaikan data yang salah terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Baca Juga:

PKS Tanggapi Pertemuan Syaikhu, JK, Surya Paloh, Anies dan AHY

"Saya kembali merasa kasihan pada AHY. Bagaimana tidak, setelah berhenti dari TNI di usia muda lalu gagal menjadi Gubernur DKI, sekarang justru menyampaikan data yang salah tentang klaim infrastruktur," kata Adian dalam keterangannya, Selasa (20/9).

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98 ini menyarankan para kader dan pengurus Partai Demokrat tidak menjerumuskan AHY dengan memberikan data-data yang salah.

"Kan kasihan sudah sewa tempat mahal, bicara di hadapan 3.000 kader pakai sound system ribuan watt, diliput banyak media, eh data yang disampaikan salah total," ujarnya.

Adian lantas membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan AHY bertentangan dengan kenyataan. Dia mengambil 3 contoh jenis infrastruktur sebagai parameter awal kapan pembangunan.

Pertama, jalan tol. Disebutkan jalan tol yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2005 hingga 2014 mulai dari konstruksi hingga gunting pita total 189,2 kilometer.

"Sementara jalan tol yang dimulai konstruksinya di pemerintahan SBY tapi diselesaikan oleh Jokowi total ada 222 kilometer. Kalau total panjang jalan tol yang dimulai era Jokowi tahun 2015 hingga nanti 2023 total sepanjang 2.290 kilometer," bebernya.

Baca Juga:

PDIP Sebut SBY Turun Gunung sebagai Bentuk Kekhawatiran terhadap Nasib AHY

Kedua, pembangunan bandara. Hingga akhir 2014, SBY menyelesaikan 24 Bandara yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh Presiden sebelum SBY. Adian memyebut SBY hanya meneruskan sebagian lalu ikutan gunting pita, bukan membangun seluruhnya dari awal.

"Sementara bandara yang groundbreakingnya dilakukan SBY tapi akhirnya diselesaikan Jokowi jumlahnya ada 7 bandara yaitu Kertajati, Tebelian, Muara Teweh, Buntukunik, Morowali, Miangas dan Namniwel. Adapun bandara yang konstruksinya dimulai oleh Jokowi sejak 2015 dan akan selesai 2023 total ada 31 Bandara," ujarnya.

Ketiga, bendungan. Beberapa bendungan dimulai konstruksinya tahun 2014 beberapa bulan sebelum masa jabatan SBY berakhir seperti Bendungan Tentip, Raknamo, Logung, Gondang dan Pidekso. Menurut Adian, SBY hanya sempat melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk kelima bendungan tersebut.

"Kira-kira SBY bermodal satu sak semen dan beberapa buah batu saja. Kenapa demikian? Karena memang masa jabatan SBY di tahun 2014 secara konstitusional hanya 10 bulan saja. Lalu berapa Bendungan yang bisa dibilang SBY berperan cukup besar walaupun juga tidak selesai? Kira kira ada 13 bendungan saja. Itupun penyelesaiannya tetap di tangan Jokowi," kata Adian.

"Orang mungkin bertanya, berapa bendungan yang konstruksinya dibangun Jokowi dan selesai di era periode Jokowi? Dalam data saya dari 2015 hingga nanti 2023 total ada 39 bendungan, sementara 4 lagi diresmikan tahun 2025 bonus bagi pemerintahan berikutnya," sambung Adian.

Adian berharap 3 jenis infrastruktur tersebut cukup menjadi bukti bahwa pernyataan AHY itu tidak benar atau masuk kategori hoaks. Dia juga siap menyampaikan data jika AHY butuh soal infrastruktur lain yang sudah dibangun Jokowi mulai dari 316.590 kilometer jalan desa, 1.597.529 meter jembatan desa, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.054 unit irigasi desa.

"Apa AHY perlu data lain terkait jalan nasional non tol, infrastruktur limbah, listrik, telekomunikasi, minyak, gas bumi, olahraga, pariwisata, perumahan rakyat dan jenis-jenis lain sesuai Perpres 38 tahun 2015," pungkas Adian. (Pon)

Baca Juga:

Anies Diklaim Punya Kedekatan Dengan AHY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara

KPK menuntut mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji dengan pidana 9 tahun penjara.

Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi
Indonesia
Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi

Usai diperiksa KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku diserahkan uang senilai Rp 200 juta oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

DPR Targetkan RUU Perlindungan Data Pribadi Rampung pada Masa Sidang V
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perlindungan Data Pribadi Rampung pada Masa Sidang V

DPR RI berkomitmen menuntaskan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) pada pembicaraan tingkat I, di Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Salah satunya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi

Kunjungan Wisman ke Bali Meningkat Pesat Seminggu Penerapan Bebas Karantina
Indonesia
Kunjungan Wisman ke Bali Meningkat Pesat Seminggu Penerapan Bebas Karantina

Pemerintah meniadakan aturan karantina bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang memasuki Pulau Bali, sejak 7 Maret lalu.

Kebutuhan Dana Pembangunan Koridor I Trem Kota Bogor Capai Rp 1,2 Triliun
Indonesia
Kebutuhan Dana Pembangunan Koridor I Trem Kota Bogor Capai Rp 1,2 Triliun

Pada tahap ini, studi kelayakan (feasible study) telah dimatangkan sehingga kajian komersial dibantu oleh IIF dari Kementerian Keuangan.

Indonesia Kerja Sama Pengembangan Kapal Selam hingga Produksi Amunisi dengan Prancis
Indonesia
Indonesia Kerja Sama Pengembangan Kapal Selam hingga Produksi Amunisi dengan Prancis

Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/2).

Pimpinan DPD Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas
Indonesia
Pimpinan DPD Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas

"Apakah UU Cipta Kerja telah dibatalkan? Apakah tetap diberlakukan dengan syarat? Ataukah hanya ditangguhkan berlakunya sehingga hukum yang diterapkan tetap mengacu pada aturan perundangan sebelumnya?,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI
Indonesia
Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI

Heru memberikan dana hibah kepada Bawaslu sebesar Rp 206 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Wagub DKI Minta Warga Tak Berprasangka Buruk Soal Pemeriksaan Anies oleh KPK Besok
Indonesia
Wagub DKI Minta Warga Tak Berprasangka Buruk Soal Pemeriksaan Anies oleh KPK Besok

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria meminta kepada warga untuk tidak berprasangka buruk pada agenda pemeriksaan Anies besok.

3 Sektor Wujudkan Perekonomian Nasional yang Miliki Resiliensi dan Daya Saing
Indonesia
3 Sektor Wujudkan Perekonomian Nasional yang Miliki Resiliensi dan Daya Saing

Sektor industri, perdagangan, dan investasi memiliki peran yang mendalam sebagai katalisator dalam mewujudkan perekonomian nasional yang miliki resiliensi dan daya saing.