Simalakama COVID-19 Jadi Ujian Berat Presiden Jokowi Ilustrasi penanganan virus corona (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 terus mengalir dari sejumlah kalangan. Hal itu terungkap dalam diskusi daring yang digelar lembaga kajian ekonomi dan politik, Ethical Politics bertajuk "Blunder Kebijakan Politik COVID-19" pada Rabu (22/4).

Peneliti Sosiologi Ethical Politics Kreshna Manggala Putra mengatakan, masalah sosiologis dalam penanganan COVID-19 mulai muncul sejak tarik ulur kebijakan karantina pada pertengahan Maret 2020.

Baca Juga:

Fase II Anies Tindak Warga dan Perusahaan yang Langgar PSBB

"Kebijakan yang akhirnya mulai diberlakukan pada awal April 2020 yakni PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) belum mampu menertibkan masyarakat lantaran belum diterapkan sanksi tegas," kata Kreshna.

Kreshna Manggala Putra
Peneliti sosiologi Kreshna Manggala Putra (Foto: Dok Pribadi)

Selain itu, kata Kreshna, masih terdapat kultur masyarakat Indonesia yang gemar ‘nongkrong’, berkumpul serta beribadah bersama. Menurutnya, ada beberapa kebijakan alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah, antara lain penerapan sanksi tegas serta himbauan dari pemuka agama.

“Tokoh-tokoh sentral di tengah masyarakat diharapkan mampu membentuk norma baru yang bisa diadopsi oleh masyarakat," ujar Kreshna.

Tak hanya perspektif sosiologis, menurut Pengamat Ekonomi Dita Nurul Aini, kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 bak buah simalakama. Jika PSBB tidak diberlakukan dan proses industri tetap berjalan maka risiko penularan COVID-19 bisa semakin besar.

"Namun pemberlakuan PSBB memunculkan polemik yakni menurunnya pemasukan para pengusaha yang berakibat pada beban finansial yang tak mampu ditopang dan berujung PHK," ujarnya.

Dita menjelaskan, berdasarkan data IMF April 2020 angka PHK di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Meskipun angka tersebut lebih kecil dari Amerika Serikat.

Angka pengangguran di Indonesia bahkan diprediksi akan meningkat dua kali lipat dari 8,5 juta jiwa pada 2019 menjadi 16,8 juta jiwa pada tahun 2020.

Oleh karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri di kabinet Indonesia Maju untuk menyiapkan stimulus bagi sektor riil.

“Sektor apa, mendapatkan stimulus apa, dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa. Semuanya dihitung. Dan, saya minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor riil," kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/4).

Dita yang juga akademisi Universitas Nasional ini berpendapat sektor riil menjadi sektor yang sangat terpukul akibat pandemi COVID-19.

“Sektor riil jelas sangat terpukul akibat covid-19 karena industri tak dapat beroperasi yang juga berakibat pada krisis finansial perusahaan dan terpaksa memberhentikan karyawan mereka," ungkap Dita.

Sementara, dari perspektif politik, Direktur Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional TB Massa Djafar menyebut blundernya kebijakan penanganan COVID-19 oleh pemerintah terjadi sejak Januari 2020 saat virus corona mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok.

Baca Juga:

Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

“Para pejabat publik sejak awal bersikap meremehkan wabah ini, lalu kebijakan tarik ulur dan tumpeng tindih, dan terjadilah seperti saat ini. Ini persoalan kapasitas," ujar TB Massa.

Menurut TB Massa, jika pemerintah berkomitmen ingin menuntaskan masalah ini, selesaikan dulu pencegahan penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

"Serius dalam eksekusi jaring pengaman sosial, dan kawal anggaran jangan sampai ada mafia di dalamnya," tutup TB Massa.(Pon)

Baca Juga:

Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH